UNISKAUNISKA
DiversiDiversiPada dasarnya kejahatan meruakan perbuatan yang dipandang sebagai tindakan yang menyimpang. Penyelesaian perkara melalui jalur pengadilan formal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, ternyata masyarakat Siak Sri Indrapura banyak menyelesaikan perkara kejahatan melalui jalur hukum adat. Hal ini karena proses penyelesaian perkara kejahatan melalui hukum adat bersifat kekeluragaan dapat mengikatkan kembali rasa dan hubungan persaudaraan. Dalam hal terjadi kejahatan di lingkungan masyarakat adat Siak Sri Indrapura, maka pemangku adat akan memberikan sanksi adat sesuai dengan jenis pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan. Penerapan sanksi adat ini dilakukan dengan cara musyawarah mufakat, jika sudah dilaksanakan barulah akan dikenakan sanksi adat terhadap pelaku kejahatan tersebut, tetapi, apabila tidak tercapai kata sepakat dan mufakat, maka akan diterapkan sanksi hukum positif yang berlaku di Indonesia.
Siak Sri Indrapura sebagai peninggalan kerajaan melayu islam di Indonesia mewarisi nilai-nilai adat istiadat melayu yang masih dilestarikan oleh masyarakat asli Siak.Tiap-tiap daerah di wilayah Siak Sri Indrapura memiliki pemangku adat atau tokoh adat yang memiliki kewajiban untuk menjaga nilai-nilai adat istiadat.Dalam hal terjadi kejahatan di lingkungan masyarakat adat Siak Sri Indrapura, maka pemangku adat akan memberikan sanksi adat sesuai dengan jenis pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan.Penerapan sanksin adat ini dilakukan dengan cara musyawarah mufakat, jika sudah dilaksanakan barulah akan dikenakan sanksi adat terhadap pelaku kejahatan tersebut.Akan tetapi, apabila tidak tercapai kata sepakat dan mufakat, maka akan diterapkan sanksi hukum positif yang berlaku di Indonesia.
1. Penelitian lanjutan dapat mengkaji perbandingan penerapan sanksi adat dengan sanksi hukum positif dalam penyelesaian perkara kejahatan di berbagai daerah di Indonesia. 2. Studi tentang dampak modernisasi terhadap keberlanjutan sanksi adat dalam masyarakat adat Siak Sri Indrapura. 3. Analisis efektivitas penerapan sanksi adat dalam mengurangi kejahatan di lingkungan masyarakat adat, serta potensi konflik antara sanksi adat dan hukum positif dalam konteks hak asasi manusia.
| File size | 751.9 KB |
| Pages | 18 |
| DMCA | Report |
Related /
SANAGUSTINSANAGUSTIN Data dikumpulkan melalui triangulasi grafik pencapaian tes, analisis hasil lembar kerja siswa, dan wawancara klinis mendalam. Hasil penelitian mengungkapkanData dikumpulkan melalui triangulasi grafik pencapaian tes, analisis hasil lembar kerja siswa, dan wawancara klinis mendalam. Hasil penelitian mengungkapkan
RENACIPTAMANDIRIRENACIPTAMANDIRI Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah seledri, pegagan dan temulawak. Uji yang digunakan dalam penelitian ini adalah Uji Paired t test. HasilBahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah seledri, pegagan dan temulawak. Uji yang digunakan dalam penelitian ini adalah Uji Paired t test. Hasil
UNISKAUNISKA Selain itu, dikatakan tidak sesuai dengan asas kedaulatan rakyat karena kegiatan pertambangan di pulau kecil Raja Ampat ini melanggar hak atas lingkunganSelain itu, dikatakan tidak sesuai dengan asas kedaulatan rakyat karena kegiatan pertambangan di pulau kecil Raja Ampat ini melanggar hak atas lingkungan
UNISKAUNISKA Berdasarkan uraian pada hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan formulatif tindak pidana doxing dalam sistem hukumBerdasarkan uraian pada hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan formulatif tindak pidana doxing dalam sistem hukum
TSBTSB Hal ini menunjukkan efektivitas kedua gaya bahasa tersebut dalam menegaskan nilai adat, kesakralan proses pernikahan, dan pentingnya pelestarian tradisiHal ini menunjukkan efektivitas kedua gaya bahasa tersebut dalam menegaskan nilai adat, kesakralan proses pernikahan, dan pentingnya pelestarian tradisi
AMSIRAMSIR Melalui pendekatan hukum normatif dengan analisis konstitusi, peraturan agraria, kebijakan pendaftaran tanah ulayat, peraturan daerah, dan literatur terkait,Melalui pendekatan hukum normatif dengan analisis konstitusi, peraturan agraria, kebijakan pendaftaran tanah ulayat, peraturan daerah, dan literatur terkait,
TSBTSB Tindak tutur ini berperan dalam menggambarkan kondisi aktual prosesi, mengarahkan perilaku, menunjukkan komitmen, mengungkapkan rasa hormat, dan menetapkanTindak tutur ini berperan dalam menggambarkan kondisi aktual prosesi, mengarahkan perilaku, menunjukkan komitmen, mengungkapkan rasa hormat, dan menetapkan
RENACIPTAMANDIRIRENACIPTAMANDIRI Analisis statistik dengan tingkat signifikansi 95% menunjukkan nilai p (0,000) < α (0,05), sehingga H0 ditolak. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa adaAnalisis statistik dengan tingkat signifikansi 95% menunjukkan nilai p (0,000) < α (0,05), sehingga H0 ditolak. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa ada
Useful /
AMSIRAMSIR While this change may accelerate the judicial process, it risks overlooking the rights of defendants who face limitations in access to technology. Therefore,While this change may accelerate the judicial process, it risks overlooking the rights of defendants who face limitations in access to technology. Therefore,
UINGUSDURUINGUSDUR Konsep seperti sariqah, ghulul, risywah, dan ghasab diidentifikasi memiliki kesamaan makna dengan perilaku korupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwaKonsep seperti sariqah, ghulul, risywah, dan ghasab diidentifikasi memiliki kesamaan makna dengan perilaku korupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
UINGUSDURUINGUSDUR Hukum di satu sisi harus dapat beradaptasi dengan perubahan sosial, tapi di sisi lain hukum juga dapat memengaruhi dan melakukan perubahan terhadap tingkahHukum di satu sisi harus dapat beradaptasi dengan perubahan sosial, tapi di sisi lain hukum juga dapat memengaruhi dan melakukan perubahan terhadap tingkah
UNISKAUNISKA Notaris sering tidak memenuhi syarat kehadiran saksi dalam pembuatan akta perjanjian kredit, yang berdampak pada hilangnya unsur pembuktian secara autentik.Notaris sering tidak memenuhi syarat kehadiran saksi dalam pembuatan akta perjanjian kredit, yang berdampak pada hilangnya unsur pembuktian secara autentik.