UNISKAUNISKA

DiversiDiversi

Penelitian ini mengkaji tentang eksistensi klausula baku dalam perjanjian kerja yang menghilangkan proses negosiasi pada tahapan pra-kontraktual. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan klausula baku dalam perjanjian, kemudian menganalisis proporsionalitas dalam perjanjian kerja yang menggunakan klausula baku, serta menganalisis implikasi hukum yang ditimbulkan oleh perjanjian kerja yang menggunakan klausula baku, tetapi tidak proporsional. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa klausula baku umum digunakan karena tidak melanggar syarat sah perjanjian. Proporsional atau tidaknya perjanjian kerja ini ditentukan dari klausulnya. Jika klausula baku yang digunakan tidak merugikan pekerja dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan melainkan digunakan hanya untuk mempermudah proses untuk mencapai hubungan kerja, maka perjanjian kerja tersebut masih dipandang proporsional. Meskipun demikian perjanjian kerja dengan klausula baku rentan terdapat penyalahgunaan keadaan karena posisi tawar yang tidak seimbang antara pengusaha dan pekerja.

Berdasarkan uraian pada pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kedudukan klausula baku dalam sebuah perjanjian sebagai perkembangan kebutuhan ekonomi yang memangkas biaya operasional dan mempersingkat waktu.Akibatnya, satu pihak dapat membuat perjanjian baku ini, sementara pihak lain hanya dapat menyetujui atau menolak tanpa ada kesempatan untuk melakukan negosiasi.Karenanya klausula baku dikatakan membatasi esensi dari asas kebebasan berkontrak.Namun, klausula baku tetap lazim digunakan karena dianggap tidak menggangu keabsahan dari perjanjian tersebut, sepanjang tidak mengandung unsur cacat kehendak dalam konsensusnya.Klausula baku ini dapat ditemukan pada berbagai jenis perjanjian terutama perjanjian-perjanjian yang para pihaknya tidak memiliki posisi tawar yang seimbang, salah satunya perjanjian kerja.Kemudian proporsionalitas perjanjian kerja yang menggunakan klausula baku tergantung kepada isi dari klausul tersebut.Memang disatu sisi klausula baku menghilangkan kesempatan pekerja untuk melakukan negosiasi akan kepentingannya.Namun jika klausula baku yang digunakan bukanlah hal yang merugikan bagi pekerja dan tidak pula melanggar peraturan perundang-undangan utamanya di bidang ketenagakerjaan (yang disusun pemerintah untuk melindungi kepentingan pekerja), melainkan digunakan hanya untuk mempermudah proses untuk mencapai hubungan kerja, maka perjanjian kerja tersebut masih dipandang proporsional.Hal ini karena Asas proporsionalitas berorientasi pada pertukaran hak dan kewajiban yang proporsional.Equitability dalam perjanjian kerja dapat tercapai bilamana pengusaha sebagai pihak yang dominan tidak menggunakan dominansinya untuk mengambil keuntungan dengan jalan yang merugikan bagi pihak pekerja.Jelasnya dalam perjanjian kerja yang mengandung klausula baku harus dapat dipastikan bahwa klausul yang diatur tidak bertentangan dengan regulasi di bidang ketenagakerjaan dan tidak pula mengatur hak pekerja lebih rendah dari apa yang telah diatur dalam regulasi ketenagakerjaan.Selanjutnya implikasi hukum yang dapat ditimbulkan oleh perjanjian kerja yang menggunakan klausula baku yang tidak proporsional adalah rentan mengandung unsur penyalahgunaan keadaan.Penyalahgunaan keadaan merupakan keadaan tidak seimbang, dimana pihak yang satu memiliki posisi lebih tinggi dan memanfaatkan posisi pihak lain yang terjepit.Jika pihak pekerja merasa atau menduga bahwa terdapat cacat kehendak dalam perjanjian kerjanya sehingga ingin melakukan negosiasi kembali untuk mengubah, menghapuskan, ataupun menambahkan sesuatu dalam perjanjian kerja maka solusinya bisa ditempuh melalui perselisihan kepentingan.Namun jika jalan yang hendak ditempuh adalah memintakan pembatalan perjanjian kerja maka solusinya bisa menempuh prosedur perselisihan pemutusan hubungan kerja yang kemudian diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan latar belakang, metode, hasil, dan keterbatasan penelitian ini, berikut adalah saran penelitian lanjutan: . . 1. Mengkaji lebih lanjut implikasi hukum yang ditimbulkan oleh perjanjian kerja dengan klausula baku yang tidak proporsional, khususnya dalam konteks penyalahgunaan keadaan dan perlindungan hukum bagi pekerja. Penelitian ini dapat fokus pada analisis kasus-kasus konkret di pengadilan hubungan industrial dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan hakim dalam kasus-kasus tersebut.. . 2. Meneliti efektivitas dan implementasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perjanjian kerja dengan klausula baku. Penelitian ini dapat mengeksplorasi bagaimana peraturan tersebut diterapkan dalam praktik, apakah ada kesenjangan antara teori dan praktik, serta bagaimana peraturan tersebut dapat ditingkatkan untuk melindungi kepentingan pekerja.. . 3. Melakukan studi komparatif antara perjanjian kerja dengan klausula baku di Indonesia dengan negara-negara lain yang memiliki sistem hukum dan praktik ketenagakerjaan yang berbeda. Penelitian ini dapat menganalisis perbedaan dan kesamaan dalam penggunaan klausula baku, proporsionalitas, dan perlindungan hukum bagi pekerja, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan perlindungan pekerja di Indonesia.

  1. STANDARD CLAUSES IN EMPLOYMENT AGREEMENT BASED ON THE FREEDOM OF CONTRACT PRINCIPLE | Febrianti | JCH... e-jurnal.stih-pm.ac.id/index.php/cendekeahukum/article/view/544STANDARD CLAUSES IN EMPLOYMENT AGREEMENT BASED ON THE FREEDOM OF CONTRACT PRINCIPLE Febrianti JCH e jurnal stih pm ac index php cendekeahukum article view 544
  2. KEDUDUKAN HUBUNGAN KERJA; BERDASARKAN SUDUT PANDANG ILMU KAIDAH HUKUM KETENAGAKERJAAN DAN SIFAT HUKUM... journal.ugm.ac.id/jmh/article/view/25047KEDUDUKAN HUBUNGAN KERJA BERDASARKAN SUDUT PANDANG ILMU KAIDAH HUKUM KETENAGAKERJAAN DAN SIFAT HUKUM journal ugm ac jmh article view 25047
  3. Jurnal Hukum Perspektif. pemutusan hubungan phk karyawan terdampak pandemi covid perspektif jurnal authors... doi.org/10.30649/ph.v22i2.125Jurnal Hukum Perspektif pemutusan hubungan phk karyawan terdampak pandemi covid perspektif jurnal authors doi 10 30649 ph v22i2 125
Read online
File size283.21 KB
Pages32
DMCAReport

Related /

JURIS Analisis Tindak Tutur Persuasif dalam Film Pendek 3M Ala Emak di Kanal Youtube Laskar Pascobra MAN 3 Nganjuk 2026More at 2026

IAIN PONOROGOIAIN PONOROGO Hasil penelitian menunjukkan bahwa tokoh utama, Emak, menggunakan berbagai strategi tindak tutur persuasif seperti ajakan, nasihat, teguran halus, hinggaHasil penelitian menunjukkan bahwa tokoh utama, Emak, menggunakan berbagai strategi tindak tutur persuasif seperti ajakan, nasihat, teguran halus, hingga

JURIS A Komunikasi Politik Ulama Jawa dan Madura dalam Kancah Nasional Sebuah Perbandingan Komunikasi Politik Ulama Jawa dan Madura dalam Kancah Nasional Sebuah Perbandingan 2026More at 2026

IAIN PONOROGOIAIN PONOROGO Temuan ini menegaskan bahwa komunikasi politik ulama adalah komunikasi moral, bukan sekadar strategi pengaruh, dan kultur lokal bukan sekadar latar, melainkanTemuan ini menegaskan bahwa komunikasi politik ulama adalah komunikasi moral, bukan sekadar strategi pengaruh, dan kultur lokal bukan sekadar latar, melainkan

JURIS Perubahan Penggunaan Bahasa Akibat Perkembangan Teknologi Digital 2026More at 2026

IAIN PONOROGOIAIN PONOROGO Bahasa Indonesia mengalami perubahan signifikan dalam komunikasi digital akibat pengaruh teknologi. Perubahan ini mencakup dominasi gaya bahasa informal,Bahasa Indonesia mengalami perubahan signifikan dalam komunikasi digital akibat pengaruh teknologi. Perubahan ini mencakup dominasi gaya bahasa informal,

JURIS Pengembangan Formula Triple C sebagai Anti Hipertensi berbasis Sumber Daya Lokal di Wilayah Kerja Puskesmas Kokop Kabupaten Bangkalan 2026More at 2026

RENACIPTAMANDIRIRENACIPTAMANDIRI Penurunan RPP paling banyak pada hari ke 14 yaitu sebesar 27,23%. Terjadi penurunan PP paling tinggi pada hari ke 14 sebesar 33,9%. Dari hasil penelitianPenurunan RPP paling banyak pada hari ke 14 yaitu sebesar 27,23%. Terjadi penurunan PP paling tinggi pada hari ke 14 sebesar 33,9%. Dari hasil penelitian

JURIS Kekuatan Hukum Putusan BPSK Terhadap Kewajiban Ahli Waris dalam Pelunasan Utang Debitur yang Telah Meninggal Dunia Ditinjau dari Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Studi P 2025More at 2025

DINASTIREVDINASTIREV BPSK memutuskan bahwa klausula baku yang membebankan kewajiban pelunasan kepada ahli waris melanggar Pasal 18 UUPK dan dinyatakan batal demi hukum, sehinggaBPSK memutuskan bahwa klausula baku yang membebankan kewajiban pelunasan kepada ahli waris melanggar Pasal 18 UUPK dan dinyatakan batal demi hukum, sehingga

JURIS The Standard Digital Agreement For Shopee Pay Later Users In Terms Of Consumer Protection Laws Perspective 2025More at 2025

UMSUMS Pengaturan ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan yang bertentangan dengan prinsip perjanjian yang seimbang dan berpotensi merugikan pengguna melaluiPengaturan ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan yang bertentangan dengan prinsip perjanjian yang seimbang dan berpotensi merugikan pengguna melalui

JURIS Application for Submitting Creditors Claims After the Time for Determining the Distribution of Bankruptcy Assets 2025More at 2025

UNISKAUNISKA Hasil studi menunjukkan bahwa pengajuan tagihan utang oleh kreditor yang telah lewat waktu dapat dilakukan apabila terdapat piutang yang kemudian dimasukkanHasil studi menunjukkan bahwa pengajuan tagihan utang oleh kreditor yang telah lewat waktu dapat dilakukan apabila terdapat piutang yang kemudian dimasukkan

JURIS Hubungan Komunikasi Efektif Guru dengan Perilaku Bullying Siswa Kelas X dan XI di SMK Mutiara 17 Agustus Kota Bekasi 2024More at 2024

RENACIPTAMANDIRIRENACIPTAMANDIRI Perilaku bullying siswa di SMK Mutiara 17 Agustus Kota Bekasi yang lebih dominan yaitu pada kategori rendah sebanyak 130 responden (97%). Ada hubunganPerilaku bullying siswa di SMK Mutiara 17 Agustus Kota Bekasi yang lebih dominan yaitu pada kategori rendah sebanyak 130 responden (97%). Ada hubungan

Useful /

JURIS Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat di Pulau Pulau Kecil dalam Perspektif Asas Kedaulatan Rakyat Studi Kasus Pertambangan Nikel di Raja Ampat Papua 2026More at 2026

UNISKAUNISKA Adapun kegiatan pertambangan nikel di pulau-pulau kecil Raja Ampat tidak sesuai dengan asas kedaulatan rakyat sebagaimana terkandung dalam peraturan perundang-undanganAdapun kegiatan pertambangan nikel di pulau-pulau kecil Raja Ampat tidak sesuai dengan asas kedaulatan rakyat sebagaimana terkandung dalam peraturan perundang-undangan

JURIS Pengaruh Sikap Wajib Pajak Moral Pajak dan Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pajak Reklame di Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kemayoran Jakarta Pusat 2025More at 2025

STIAMISTIAMI 524 WP dengan rumus slovin diperoleh sample sebanyak 60 orang. Adapun Penelitian dilakukan, dari bulan Januari 2023 sampai dengan Juli 2023. Teknik sampel524 WP dengan rumus slovin diperoleh sample sebanyak 60 orang. Adapun Penelitian dilakukan, dari bulan Januari 2023 sampai dengan Juli 2023. Teknik sampel

JURIS Potensi Pelanggaran Hak Konstitusional dalam Pemilu Serentak Menggunakan Sistem Presidential Threshold 2019More at 2019

UNISKAUNISKA Norma dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu secara absolut telah melanggar hak konstitusional warga negara sehingga norma itu selayaknyaNorma dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu secara absolut telah melanggar hak konstitusional warga negara sehingga norma itu selayaknya

JURIS Kewajiban Notaris Untuk Menghadirkan Saksi dalam Pembuatan Akta Perjanjian Kredit Perbankan 2019More at 2019

UNISKAUNISKA Penelitian ini merupakan penelitian empiris, yang mengacu pada penerapan Pasal 16 ayat (1) huruf m mengenai kewajiban Notaris untuk menghadirkan saksiPenelitian ini merupakan penelitian empiris, yang mengacu pada penerapan Pasal 16 ayat (1) huruf m mengenai kewajiban Notaris untuk menghadirkan saksi

ads-block-test