UMSUMS
Law and JusticeLaw and JusticeLanskap teknologi di Indonesia telah berkembang pesat dengan munculnya berbagai platform. Salah satu kemajuan teknologi yang signifikan di Indonesia adalah Teknologi Finansial (Fintech). Fintech adalah bentuk aplikasi berbasis keuangan dengan berbagai fitur layanan. Shopee PayLater (SPayLater) adalah salah satu dari berbagai jenis Fintech di Indonesia. SPayLater adalah layanan yang ditawarkan dalam aplikasi Shopee. Fitur layanan SPayLater mencakup transaksi jual beli yang difasilitasi menggunakan metode pembayaran cicilan sesuai periode yang ditentukan. Artikel ini bertujuan untuk meninjau perjanjian baku pada transaksi yang dilakukan oleh Fintech dan penggunanya dalam perspektif Hukum Perlindungan Konsumen. Metodologi yang digunakan mengadopsi pendekatan penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transaksi pembayaran cicilan diformalkan melalui perjanjian baku yang disiapkan secara sepihak oleh SPayLater sebagai penyedia layanan, tanpa posisi tawar-menawar. Pengaturan ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan yang bertentangan dengan prinsip perjanjian yang seimbang dan berpotensi merugikan pengguna melalui klausula eksonerasi. Oleh karena itu, langkah-langkah perlindungan konsumen diperlukan untuk mengawasi penyedia layanan sesuai undang-undang perlindungan konsumen sebagai pendekatan reaktif. Selain itu, memperkenalkan fitur perjanjian yang melibatkan partisipasi pengguna dalam negosiasi dengan penyedia layanan sangat penting untuk membangun posisi tawar yang seimbang, pada akhirnya memastikan perjanjian yang adil sebagai tindakan preventif.
Transaksi pembayaran cicilan menggunakan Shopee PayLater diformalkan melalui perjanjian baku yang bersifat sepihak, dimana pengguna hanya menyetujui tanpa posisi tawar, sehingga berpotensi menciptakan ketidakseimbangan dan merugikan konsumen melalui klausula eksonerasi.Penting untuk melindungi konsumen melalui pengawasan penyedia layanan berdasarkan hukum perlindungan konsumen sebagai tindakan reaktif.Selain itu, partisipasi pengguna dalam negosiasi perjanjian dengan penyedia layanan sangat krusial untuk membangun posisi tawar yang adil dan mencapai perjanjian yang seimbang sebagai langkah preventif.
Penelitian ini telah menyoroti isu krusial mengenai perjanjian baku Shopee PayLater dan perlindungan konsumen. Untuk melengkapi temuan ini, saran penelitian lanjutan yang dapat dipertimbangkan adalah pertama, melakukan studi empiris mendalam untuk mengukur tingkat pemahaman aktual pengguna Shopee PayLater terhadap klausula perjanjian baku, terutama klausula eksonerasi, serta dampak nyata yang dialami konsumen akibat ketidakpahaman atau ketidakseimbangan posisi tawar. Kedua, penelitian komparatif dapat dilakukan untuk menganalisis praktik perjanjian baku pada platform pinjaman online atau layanan fintech serupa lainnya di Indonesia maupun di negara berkembang lain, guna mengidentifikasi praktik terbaik atau celah regulasi yang dapat diterapkan. Ketiga, perlu dipertimbangkan studi yang mengeksplorasi model-model partisipatif yang inovatif dalam penyusunan perjanjian baku digital, dengan tujuan menguji kelayakan integrasi masukan pengguna secara aktif dan bagaimana hal tersebut dapat secara praktis meningkatkan posisi tawar konsumen serta menjamin perjanjian yang lebih adil tanpa menghambat efisiensi operasional penyedia layanan. Penelitian ini dapat melibatkan pendekatan interdisipliner, menggabungkan hukum, teknologi informasi, dan ilmu sosial untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih komprehensif. Menyelidiki bagaimana teknologi seperti kecerdasan buatan dapat digunakan untuk membantu konsumen memahami hak-hak mereka sebelum menyetujui perjanjian juga akan sangat relevan. Mengembangkan kerangka kerja hukum yang lebih adaptif terhadap dinamika fintech yang cepat juga penting. Dengan demikian, kita bisa memastikan perlindungan konsumen tetap relevan dan efektif di era digital yang terus berkembang.
- PENCATUMAN KLAUSULA BAKU DALAM PERJANJIAN ONLINE PADA MEDIA SOSIAL BERDASARKAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK... journal.jotika.co.id/index.php/JRBL/article/view/46PENCATUMAN KLAUSULA BAKU DALAM PERJANJIAN ONLINE PADA MEDIA SOSIAL BERDASARKAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK journal jotika index php JRBL article view 46
- Fakultas Hukum – UNIVERSITAS KRISNADWIPAYANA. fakultas universitas webmail pendaftaran mahasiswa... doi.org/10.37893/jbh.v11i2.717Fakultas Hukum Ae UNIVERSITAS KRISNADWIPAYANA fakultas universitas webmail pendaftaran mahasiswa doi 10 37893 jbh v11i2 717
- PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN ATAS PENERAPAN KLAUSULA BAKU | Jurnal Yudisial. perlindungan konsumen penerapan... doi.org/10.29123/jy.v11i1.252PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN ATAS PENERAPAN KLAUSULA BAKU Jurnal Yudisial perlindungan konsumen penerapan doi 10 29123 jy v11i1 252
- ANALISIS ITIKAD BAIK SEBAGAI ASAS HUKUM PERJANJIAN | Jurnal Legal Reasoning. analisis itikad asas perjanjian... doi.org/10.35814/jlr.v5i2.4644ANALISIS ITIKAD BAIK SEBAGAI ASAS HUKUM PERJANJIAN Jurnal Legal Reasoning analisis itikad asas perjanjian doi 10 35814 jlr v5i2 4644
| File size | 115.75 KB |
| Pages | 12 |
| DMCA | Report |
Related /
HTPHTP 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta tantangan praktis yang muncul seperti kasus penipuan dan barang yang tidak sesuai dengan deskripsi yang8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta tantangan praktis yang muncul seperti kasus penipuan dan barang yang tidak sesuai dengan deskripsi yang
Tel-UTel-U Berdasarkan hasil Global Islamic Economy Report 2020/2021, Indonesia menempati urutan keempat dalam pertumbuhan ekonomi Islam di dunia karena peningkatanBerdasarkan hasil Global Islamic Economy Report 2020/2021, Indonesia menempati urutan keempat dalam pertumbuhan ekonomi Islam di dunia karena peningkatan
PUBMEDIAPUBMEDIA Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana perlindungan hukum diberikan kepada konsumen yang tidak mendapatkan pengawasan pemerintah, serta upayaPenelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana perlindungan hukum diberikan kepada konsumen yang tidak mendapatkan pengawasan pemerintah, serta upaya
PUBMEDIAPUBMEDIA Penelitian ini bersifat hukum normatif dengan melihat persyaratan keabsahan suatu Perjanjian dari Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. PenelitianPenelitian ini bersifat hukum normatif dengan melihat persyaratan keabsahan suatu Perjanjian dari Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penelitian
PUBMEDIAPUBMEDIA Temuan menunjukkan bahwa meskipun ada peraturan seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, implementasinyaTemuan menunjukkan bahwa meskipun ada peraturan seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, implementasinya
PUBMEDIAPUBMEDIA Selain itu, tidak ada bukti kuat yang menunjukkan bahwa hukuman mati lebih efektif dalam mengurangi tingkat kejahatan dibandingkan hukuman penjara seumurSelain itu, tidak ada bukti kuat yang menunjukkan bahwa hukuman mati lebih efektif dalam mengurangi tingkat kejahatan dibandingkan hukuman penjara seumur
STIEMADANISTIEMADANI Penelitian ini bersifat kualitatif dan menggunakan data sekunder. Yaitu data-data yang diambil dari referensi-referensi pustaka yang terdapat di dalamPenelitian ini bersifat kualitatif dan menggunakan data sekunder. Yaitu data-data yang diambil dari referensi-referensi pustaka yang terdapat di dalam
UYPUYP Dampak negatif yang sering ditemui di lapangan adalah rentan terhadap penipuan dan menimbulkan kekhawatiran di masyarakat yang akan membuat bisnis offlineDampak negatif yang sering ditemui di lapangan adalah rentan terhadap penipuan dan menimbulkan kekhawatiran di masyarakat yang akan membuat bisnis offline
Useful /
UMSUMS Selain itu, penelitian ini berupaya untuk mengidentifikasi persentase penggunaan debu yang optimal untuk mencapai nilai green compression strength (GCS)Selain itu, penelitian ini berupaya untuk mengidentifikasi persentase penggunaan debu yang optimal untuk mencapai nilai green compression strength (GCS)
UMSUMS 1 Tahun 2019. Tujuan: Permasalahan dari penelitian ini adalah: (1) Bagaimana efektivitas penerapan e-Court dalam proses beracara di Pengadilan Agama Kelas1 Tahun 2019. Tujuan: Permasalahan dari penelitian ini adalah: (1) Bagaimana efektivitas penerapan e-Court dalam proses beracara di Pengadilan Agama Kelas
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang didukung oleh kuesioner mahasiswa dan wawancara dengan narasumber. Objek material dalam penelitianPenelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang didukung oleh kuesioner mahasiswa dan wawancara dengan narasumber. Objek material dalam penelitian
UYPUYP Perlu adanya keberlanjutan pembelajaran aplikasi IoT dengan lebih banyak metode demonstrasi dan eksperimen agar siswa lebih termotivasi dan dapat mengaplikasikanPerlu adanya keberlanjutan pembelajaran aplikasi IoT dengan lebih banyak metode demonstrasi dan eksperimen agar siswa lebih termotivasi dan dapat mengaplikasikan