UM MetroUM Metro
Jurnal Renvoi: Jurnal Hukum dan SyariahJurnal Renvoi: Jurnal Hukum dan SyariahKeluarga merupakan lingkungan pertama dan utama bagi tumbuh kembang anak. Namun, konflik dalam keluarga, terutama perceraian, sering kali menimbulkan persoalan mengenai pengasuhan anak. Dalam konteks hukum Indonesia, pengaturan hak asuh anak telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta hukum acara peradilan agama maupun perdata. Prinsip utama yang dijadikan dasar dalam setiap putusan pengadilan adalah kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child). Kendati demikian, pelaksanaan kebijakan pengasuhan anak di tengah konflik keluarga masih menghadapi berbagai kendala, seperti lemahnya pengawasan, perbedaan tafsir hukum, serta kurangnya kesadaran hukum para pihak. Artikel ini menganalisis bagaimana instrumen hukum memberikan perlindungan terhadap anak dalam keluarga yang berkonflik, sekaligus menyoroti kebutuhan penguatan regulasi, konsistensi penegakan hukum, dan peran lembaga terkait agar hak-hak anak dapat terlindungi secara optimal.
Perlindungan hukum terhadap anak dalam keluarga yang berkonflik di Indonesia telah diatur dalam berbagai instrumen hukum, seperti UU Perkawinan, UU Perlindungan Anak, dan Konvensi Hak Anak, dengan prinsip utama kepentingan terbaik anak.Perlindungan anak dalam keluarga yang berkonflik tidak hanya bersifat privat tetapi juga merupakan bagian dari pemenuhan hak asasi manusia.Kendala implementasi masih banyak terjadi, seperti lemahnya mekanisme eksekusi putusan hak asuh dan nafkah, perbedaan tafsir hukum, serta faktor sosial dan budaya.Pengadilan sering memberikan hak asuh kepada ibu, tetapi tetap mempertimbangkan kondisi objektif untuk memastikan tumbuh kembang anak tidak terganggu.
Penelitian lanjutan dapat fokus pada evaluasi dampak budaya patriarki terhadap penerapan prinsip kepentingan terbaik anak dalam pengasuhan, kajian efektivitas program mediasi keluarga dalam mengurangi konflik antar orang tua, serta studi tentang peran teknologi dalam memantau pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian. Selain itu, penting untuk mengeksplorasi kerja sama antara lembaga perlindungan anak dan sistem pendidikan dalam mendukung psikologis anak yang terdampak perceraian. Penelitian juga bisa menggali perbedaan praktik hukum antar daerah dalam menangani kasus pengasuhan anak, serta kajian kebijakan integratif yang menggabungkan aspek hukum, sosial, dan psikologis untuk perlindungan anak secara menyeluruh.
| File size | 371.08 KB |
| Pages | 13 |
| DMCA | Report |
Related /
UM MetroUM Metro Objek penelitian adalah frasa verba yang ditemukan dalam abstrak Jurnal Premise. Data dikumpulkan dengan mengamati jurnal yang berisi beberapa frasa verba.Objek penelitian adalah frasa verba yang ditemukan dalam abstrak Jurnal Premise. Data dikumpulkan dengan mengamati jurnal yang berisi beberapa frasa verba.
ALMAARIFALMAARIF Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan adanya penerapan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw padaBerdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan adanya penerapan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw pada
STAIDAPONDOKKREMPYANGSTAIDAPONDOKKREMPYANG Artikel ini juga menekankan implikasi lebih luas dari kerangka hukum ini dalam memastikan keadilan sosial dan pelestarian kekayaan dalam keluarga. DalamArtikel ini juga menekankan implikasi lebih luas dari kerangka hukum ini dalam memastikan keadilan sosial dan pelestarian kekayaan dalam keluarga. Dalam
KAMPUSMELAYUKAMPUSMELAYU Wilayah atau perwalian adalah tanggung jawab seorang wali dalam mengurus kepentingan anak, baik dalam aspek kehidupan sehari-hari maupun dalam urusan hukum,Wilayah atau perwalian adalah tanggung jawab seorang wali dalam mengurus kepentingan anak, baik dalam aspek kehidupan sehari-hari maupun dalam urusan hukum,
AKRABJUARAAKRABJUARA It is recommended that the government strengthen oversight, involve psychologists and counselors, and increase public awareness of the risks of child marriage.It is recommended that the government strengthen oversight, involve psychologists and counselors, and increase public awareness of the risks of child marriage.
UM MetroUM Metro Selain itu, masyarakat memiliki hak untuk terlibat dalam pembentukan suatu undang-undang. Dalam rangka mewujudkannya, perlu membangun strong state danSelain itu, masyarakat memiliki hak untuk terlibat dalam pembentukan suatu undang-undang. Dalam rangka mewujudkannya, perlu membangun strong state dan
UM MetroUM Metro Peneliti tidak menemukan afiks verbal dalam lirik lagu. Peneliti menemukan total 36 afiks derivasional yang terdiri dari fungsi afiks derivasional yangPeneliti tidak menemukan afiks verbal dalam lirik lagu. Peneliti menemukan total 36 afiks derivasional yang terdiri dari fungsi afiks derivasional yang
UM MetroUM Metro Afiks derivasional adalah afiks yang ditambahkan ke kata dasar untuk menghasilkan kata baru yang memiliki makna atau kelas kata yang berbeda. Tujuan penelitianAfiks derivasional adalah afiks yang ditambahkan ke kata dasar untuk menghasilkan kata baru yang memiliki makna atau kelas kata yang berbeda. Tujuan penelitian
Useful /
UM MetroUM Metro Penelitian ini melakukan pengumpulan data dari sumber-sumber terkait yaitu dari Polisi Resort Metro, Pengadilan Negri Metro dan sumber terkait lainya.Penelitian ini melakukan pengumpulan data dari sumber-sumber terkait yaitu dari Polisi Resort Metro, Pengadilan Negri Metro dan sumber terkait lainya.
UM MetroUM Metro Kurangnya kesadaran dan integritas ASN sebagai aparatur negara yang melayani masyarakat, ketidaktegasan sanksi dan kurangnya regulasi dan badan pemiluKurangnya kesadaran dan integritas ASN sebagai aparatur negara yang melayani masyarakat, ketidaktegasan sanksi dan kurangnya regulasi dan badan pemilu
AKRABJUARAAKRABJUARA Namun, dalam pelaksanaannya terjadi tindakan kekerasan terhadap sapi yang merupakan pelanggaran hukum yang masih berlangsung hingga kini. Penelitian iniNamun, dalam pelaksanaannya terjadi tindakan kekerasan terhadap sapi yang merupakan pelanggaran hukum yang masih berlangsung hingga kini. Penelitian ini
AKRABJUARAAKRABJUARA Sebaliknya, Pasal 61A UUCK dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 (PP 35/2021) hanya mengatur pembayaran uang kompensasi berdasarkan masa kerja yangSebaliknya, Pasal 61A UUCK dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 (PP 35/2021) hanya mengatur pembayaran uang kompensasi berdasarkan masa kerja yang