UM MetroUM Metro
Jurnal Renvoi: Jurnal Hukum dan SyariahJurnal Renvoi: Jurnal Hukum dan SyariahPerancangan undang-undang yang dilakukan oleh lembaga legislatif selalu berkaitan dengan peran masyarakat, karena undang-undang secara langsung maupun tidak langsung akan berimplikasi terhadap masyarakat. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, dengan menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menjelaskan bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, masyarakat dapat mempengaruhi, mengontrol, dan mengevaluasi kebijakan publik. Semakin besar peluang dan minat partisipasi publik, maka semakin tinggi pula derajat ruang lingkup kemanfaatan kebijakan tersebut bagi masyarakat. Selain itu, masyarakat mempunyai hak untuk terlibat dalam pembentukan suatu undang-undang. Dalam rangka mewujudkannya, perlunya mendorong strong state dan strong society yang sejalan serta beriringan.
Peran masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu masyarakat dapat mempengaruhi, mengontrol, serta mengevaluasi suatu kebijakan publik.Semakin tinggi derajat partisipasi, maka semakin tinggi pula derajat ruang lingkup kemanfaatan kebijakan ataupun perundang-undangan tersebut bagi masyarakat.Selain itu, masyarakat memiliki hak untuk terlibat dalam pembentukan suatu undang-undang.Dalam rangka mewujudkannya, perlu membangun strong state dan strong society secara beriringan.Masyarakat dapat melakukan partisipasi yang dibagi menjadi dua, yaitu partisipasi pasif dan partisipasi aktif.Kendala yang dialami masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan antara lain.keterbatasan akses informasi, kurangnya pemahaman hukum, kurangnya saluran partisipasi yang efektif, dominasi kepentingan elit, tidak ada perlindungan terhadap hak partisipasi, proses yang rumit dan panjang, keterbatasan teknologi dan infrastruktur, ketidaksetaraan dalam pengaruh, kurangnya komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, birokrasi yang kompleks, serta keterbatasan dalam penegakan hukum.
Untuk meningkatkan kualitas dan inklusivitas partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang, perlu ada upaya untuk meningkatkan partisipasi publik secara aktif, transparan, dan responsif. Pemerintah dan lembaga terkait dapat melakukan sosialisasi yang lebih intensif mengenai pentingnya peraturan perundang-undangan bagi kehidupan masyarakat sehari-hari. Proses pembentukan peraturan harus transparan, dengan informasi yang jelas mengenai tahapan, dokumen, dan rancangan yang sedang dibahas. Pembuat kebijakan harus lebih mendengarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dalam merancang peraturan yang relevan. Peningkatan aksesibilitas bagi kelompok rentan juga penting untuk melibatkan kelompok-kelompok yang mungkin tidak memiliki akses langsung ke proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Teknologi dapat digunakan untuk memperluas ruang partisipasi publik, misalnya dengan platform daring yang memungkinkan masyarakat mengajukan pendapat atau berpartisipasi dalam jajak pendapat. Pemerintah harus mendorong kolaborasi dengan LSM yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu untuk mendalami masalah yang dihadapi masyarakat, sehingga dapat merancang peraturan yang lebih tepat sasaran.
- Perluasan Makna Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-Undang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi... doi.org/10.31078/jk1942Perluasan Makna Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang Undang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi doi 10 31078 jk1942
- Kedaulatan Rakyat Sebagai Perwujudan Demokrasi Indonesia | BULETIN ADALAH. kedaulatan rakyat perwujudan... doi.org/10.15408/adalah.v1i8.8428Kedaulatan Rakyat Sebagai Perwujudan Demokrasi Indonesia BULETIN ADALAH kedaulatan rakyat perwujudan doi 10 15408 adalah v1i8 8428
- Vol. 4 No. 1 (2024): Siyasah Jurnal Hukum Tata Negara | Siyasah. siyasah jurnal tata negara https v4i1... doi.org/10.32332/siyasah.v4i1Vol 4 No 1 2024 Siyasah Jurnal Hukum Tata Negara Siyasah siyasah jurnal tata negara https v4i1 doi 10 32332 siyasah v4i1
| File size | 380.54 KB |
| Pages | 16 |
| DMCA | Report |
Related /
YLIIYLII Sampel terdiri dari 300 data dari 60 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2019-2023. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kuantitatifSampel terdiri dari 300 data dari 60 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2019-2023. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kuantitatif
UM MetroUM Metro Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi konstitusionalisme modern memerlukan keseimbangan antara stabilitas hukum, fleksibilitas konstitusi, danHasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi konstitusionalisme modern memerlukan keseimbangan antara stabilitas hukum, fleksibilitas konstitusi, dan
UM MetroUM Metro Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam aspek-aspek yang menyebabkan terjadinya perubahan hukum dalam konteks hukum tata negara Indonesia.Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam aspek-aspek yang menyebabkan terjadinya perubahan hukum dalam konteks hukum tata negara Indonesia.
UM MetroUM Metro Dinamika penemuan hukum dalam konteks konstitusi, dengan fokus pada hubungan antara teori dan praktik. Penemuan merupakan proses yang kompleks di manaDinamika penemuan hukum dalam konteks konstitusi, dengan fokus pada hubungan antara teori dan praktik. Penemuan merupakan proses yang kompleks di mana
UM MetroUM Metro Berdasarkan pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa dalam proses pendaftaran peralihan hak milik atas hak bersama, Kepala Kantor Pertanahan dapatBerdasarkan pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa dalam proses pendaftaran peralihan hak milik atas hak bersama, Kepala Kantor Pertanahan dapat
UM MetroUM Metro Konvensi adalah kebiasaan ketatanegaraan atau aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggara Negara. Konstitusi merupakanKonvensi adalah kebiasaan ketatanegaraan atau aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggara Negara. Konstitusi merupakan
UM MetroUM Metro Konstitusi sebagai hukum dasar tertinggi di Indonesia mengatur hak-hak fundamental, struktur kelembagaan negara, dan prinsip-prinsip umum dalam pembuatanKonstitusi sebagai hukum dasar tertinggi di Indonesia mengatur hak-hak fundamental, struktur kelembagaan negara, dan prinsip-prinsip umum dalam pembuatan
UTUT Suka dan duka menantu perempuan selama tinggal bersama dengan mertua perempuan, yaitu dapat belajar banyak hal tentang keluarga, duka yang dirasakan olehSuka dan duka menantu perempuan selama tinggal bersama dengan mertua perempuan, yaitu dapat belajar banyak hal tentang keluarga, duka yang dirasakan oleh
Useful /
UM MetroUM Metro Pilkada Lampung Timur yang masih ada kegiatan pelanggaran baik dari ASN dan penyelenggaran pemilu perlu adanya evaluasi dan regulasi berkelanjutan danPilkada Lampung Timur yang masih ada kegiatan pelanggaran baik dari ASN dan penyelenggaran pemilu perlu adanya evaluasi dan regulasi berkelanjutan dan
UM MetroUM Metro Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar yang melekat pada setiap individu tanpa pengecualian dan wajib dilindungi oleh negara. Di Indonesia, perlindunganHak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar yang melekat pada setiap individu tanpa pengecualian dan wajib dilindungi oleh negara. Di Indonesia, perlindungan
YLIIYLII Tujuan penelitian ini adalah menganalisis penerapan brevet pajak di institusi pendidikan tinggi Indonesia dengan fokus pada kepatuhan perpajakan dan dampakTujuan penelitian ini adalah menganalisis penerapan brevet pajak di institusi pendidikan tinggi Indonesia dengan fokus pada kepatuhan perpajakan dan dampak
JOURNALFKIPUNIVERSITASBOSOWAJOURNALFKIPUNIVERSITASBOSOWA yang membentuk karakter religius melalui nilai iman, takwa, syukur, dan tawakal. (2) akhlak kepada diri sendiri yang mengembangkan kemandirian, disiplin,yang membentuk karakter religius melalui nilai iman, takwa, syukur, dan tawakal. (2) akhlak kepada diri sendiri yang mengembangkan kemandirian, disiplin,