UM MetroUM Metro
Jurnal Renvoi: Jurnal Hukum dan SyariahJurnal Renvoi: Jurnal Hukum dan SyariahKonstitusi sebagai hukum dasar tertinggi di Indonesia mengatur hak-hak fundamental, struktur kelembagaan negara, dan prinsip-prinsip umum dalam pembuatan kebijakan publik. Di sisi lain, kebijakan publik merupakan instrumen pemerintah untuk menerjemahkan mandat konstitusional menjadi program-program konkret yang berdampak pada masyarakat. Artikel ini menganalisis hubungan antara konstitusi dan kebijakan publik serta implikasinya terhadap penegakan hukum di Indonesia. Fokus utama adalah bagaimana konstitusi membatasi dan mengarahkan kebijakan publik, serta peran lembaga negara dalam memastikan penegakan hukum yang adil sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusional. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris, dengan menganalisis kasus-kasus penegakan hukum yang dipengaruhi oleh kebijakan publik dan peran Mahkamah Konstitusi dalam meninjau konstitusionalitas kebijakan publik.
Konstitusi memiliki peran fundamental sebagai landasan utama dalam penyusunan kebijakan publik dan penegakan hukum di Indonesia.Setiap kebijakan publik yang dihasilkan oleh pemerintah harus tunduk pada prinsip-prinsip konstitusional untuk memastikan bahwa hak-hak dasar warga negara terlindungi dan pemerintahan berjalan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.Judicial review, sebagai mekanisme pengawasan konstitusional, memainkan peran penting dalam mengontrol dan mengoreksi kebijakan publik yang bertentangan dengan konstitusi.Secara keseluruhan, keberhasilan penegakan hukum di Indonesia sangat bergantung pada bagaimana kebijakan publik dirumuskan dan diimplementasikan sesuai dengan nilai-nilai konstitusional.
Penelitian lanjutan dapat fokus pada dampak implementasi teknologi digital dalam meningkatkan transparansi dan efisiensi proses penegakan hukum, terutama dalam sistem desentralisasi. Selain itu, perlu dikaji lebih lanjut tentang mekanisme partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan publik, khususnya melalui platform digital yang inklusif. Penelitian juga bisa mengeksplorasi peran lembaga negara non-yudikatif dalam menjaga keseimbangan kekuasaan, serta membandingkan pendekatan judicial review di Indonesia dengan negara lain untuk memperkuat kerangka hukum nasional. Tantangan seperti konflik kepentingan antar-lembaga dan rendahnya pemahaman konstitusi di kalangan birokrat juga bisa menjadi fokus studi kasus untuk mengembangkan solusi praktis. Dengan memperhatikan dinamika politik dan perubahan kebijakan, penelitian lanjutan dapat membantu memastikan kebijakan publik tetap berbasis konstitusi dan berorientasi pada keadilan sosial.
- Masyarakat Sebagai Pilar Penegakan Hukum: Konstitusi Kritis Warga Negara | Indo-MathEdu Intellectuals... ejournal.indo-intellectual.id/index.php/imeij/article/view/1064Masyarakat Sebagai Pilar Penegakan Hukum Konstitusi Kritis Warga Negara Indo MathEdu Intellectuals ejournal indo intellectual index php imeij article view 1064
- Aktualisasi nilai-nilai pancasila dan konstitusi melalui pelokalan kebijakan Hak Asasi Manusia (HAM)... doi.org/10.47679/ib.2021136Aktualisasi nilai nilai pancasila dan konstitusi melalui pelokalan kebijakan Hak Asasi Manusia HAM doi 10 47679 ib 2021136
| File size | 355.62 KB |
| Pages | 16 |
| DMCA | Report |
Related /
UINSAIZUUINSAIZU Program pengabdian ini bertujuan untuk memberikan pelatihan analisa keuangan dan penggunaan Kalkulator Risiko untuk karyawan koperasi di lingkungan KecamatanProgram pengabdian ini bertujuan untuk memberikan pelatihan analisa keuangan dan penggunaan Kalkulator Risiko untuk karyawan koperasi di lingkungan Kecamatan
UM MetroUM Metro Studi ini memberikan rekomendasi untuk memperkuat perlindungan HAM melalui revisi konstitusi, pembentukan lembaga pengawas independen, dan peningkatanStudi ini memberikan rekomendasi untuk memperkuat perlindungan HAM melalui revisi konstitusi, pembentukan lembaga pengawas independen, dan peningkatan
UM MetroUM Metro Di sisi lain, kebebasan berekspresi di ruang digital terancam oleh sensor, ujaran kebencian, dan disinformasi, yang menuntut negara untuk menjaga keseimbanganDi sisi lain, kebebasan berekspresi di ruang digital terancam oleh sensor, ujaran kebencian, dan disinformasi, yang menuntut negara untuk menjaga keseimbangan
UM MetroUM Metro Dinamika penemuan hukum dalam konteks konstitusi, dengan fokus pada hubungan antara teori dan praktik. Penemuan merupakan proses yang kompleks di manaDinamika penemuan hukum dalam konteks konstitusi, dengan fokus pada hubungan antara teori dan praktik. Penemuan merupakan proses yang kompleks di mana
UM MetroUM Metro Kepala kantor Pertanahan Kota Metro memberikan persyaratan tambahan berupa dokumen fotokopi buku nikah, fotokopi akta cerai, perjanjian perkawinan, dan/atauKepala kantor Pertanahan Kota Metro memberikan persyaratan tambahan berupa dokumen fotokopi buku nikah, fotokopi akta cerai, perjanjian perkawinan, dan/atau
UM MetroUM Metro Hasil penelitian menjelaskan bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, masyarakat dapat mempengaruhi, mengontrol, dan mengevaluasi kebijakanHasil penelitian menjelaskan bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, masyarakat dapat mempengaruhi, mengontrol, dan mengevaluasi kebijakan
UNNESUNNES Sanksi terhadap pelaku kekerasan seksual harus ketat, karena dampak yang dialami korban kekerasan bukan hanya fisik tetapi juga spiritual. Pendidikan seksSanksi terhadap pelaku kekerasan seksual harus ketat, karena dampak yang dialami korban kekerasan bukan hanya fisik tetapi juga spiritual. Pendidikan seks
UKIUKI Namun, masih terdapat banyak pelanggaran seperti perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerja atau menghitung iuran tidak sesuai upah riil. Untuk memperbaikiNamun, masih terdapat banyak pelanggaran seperti perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerja atau menghitung iuran tidak sesuai upah riil. Untuk memperbaiki
Useful /
UM MetroUM Metro Hasil penelitian menunjukkan bahwa Brimob memiliki empat pilar utama dalam strategi penanganan unjuk rasa, yaitu pencegahan dini, penyiapan personel, penggunaanHasil penelitian menunjukkan bahwa Brimob memiliki empat pilar utama dalam strategi penanganan unjuk rasa, yaitu pencegahan dini, penyiapan personel, penggunaan
APTIIAPTII Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan membangun sebuah sistem pakar berbasis metode Fuzzy Logic dalam membantu mendiagnosis penyakit blefaritis.Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan membangun sebuah sistem pakar berbasis metode Fuzzy Logic dalam membantu mendiagnosis penyakit blefaritis.
UINSAIZUUINSAIZU Analisis juga menunjukkan bahwa pendidikan holistik memperkuat hubungan antara kepemimpinan pengasuh, media siber, dan pembentukan karakter santri. TemuanAnalisis juga menunjukkan bahwa pendidikan holistik memperkuat hubungan antara kepemimpinan pengasuh, media siber, dan pembentukan karakter santri. Temuan
UINSAIZUUINSAIZU Dalam aspek ekonomi, usaha mikro dan sektor kuliner yang dikelola perantau Padang Pariaman berperan signifikan dalam pembukaan lapangan kerja, peningkatanDalam aspek ekonomi, usaha mikro dan sektor kuliner yang dikelola perantau Padang Pariaman berperan signifikan dalam pembukaan lapangan kerja, peningkatan