UM MetroUM Metro
Jurnal Renvoi: Jurnal Hukum dan SyariahJurnal Renvoi: Jurnal Hukum dan SyariahNetralitas ASN menjadi sorotan penting dalam proses berjalannya pilkada. ASN yang dapat memberikan pengaruh kepada masyarakat sangat penting untuk menjaga integritas kode etik sebagai ASN. Dengan menggunakan metode analisis deskriptif penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep netralitas ASN yang berdasarkan undang-undang dan menelaah dinamika netralitas ASN dalam demokrasi lokal pada Pilkada Lampung Timur. Dari telaah yang dilakukan ditemukan banyak sekali tantangan yang menjadi faktor tingginya pelanggaran yang terjadi. Kurangnya kesadaran dan integritas ASN sebagai aparatur negara yang melayani masyarakat, ketidaktegasan sanksi dan kurangnya regulasi dan badan pemilu menjadi penyebab yang paling dominan. Disisi lain, arus teknologi yang semakin pesat menjadi tantangan baru yang perlu diatasi. Pilkada Lampung Timur yang masih ada kegiatan pelanggaran baik dari ASN dan penyelenggaraan pemilu perlu adanya evaluasi dan regulasi berkelanjutan dan badan pemilu setempat secara maksimal.
Berdasarkan hasil temuan dari analisis data dan kajian yang telah dilakukan netralitas ASN dalam demokrasi lokal pada Pilkada dari tahun ke tahun semakin tinggi angka pelanggaran yang dilakukan.Banyak sekali tantangan yang menjadi faktor tingginya pelanggaran yang terjadi.Kurangnya kesadaran dan integritas ASN sebagai aparatur negara yang melayani masyarakat, ketidaktegasan sanksi dan kurangnya regulasi dan badan pemilu menjadi penyebab yang paling dominan.Disisi lain, arus teknologi yang semakin pesat menjadi tantangan baru yang perlu diatasi.Pilkada Lampung Timur yang masih ada kegiatan pelanggaran baik dari ASN dan penyelenggaran pemilu perlu adanya evaluasi dan regulasi berkelanjutan dan badan pemilu setempat secara maksimal.
Penelitian lanjutan dapat fokus pada dampak media sosial terhadap pelanggaran netralitas ASN, seperti bagaimana platform digital memengaruhi intervensi politik secara tidak langsung. Selain itu, perlu diteliti efektivitas forum pemantau netralitas ASN dalam mencegah pelanggaran, termasuk keterlibatan masyarakat dalam pengawasan. Penelitian juga dapat membandingkan regulasi netralitas ASN antar daerah untuk mengidentifikasi best practice dalam penegakan aturan. Ketiga saran ini bertujuan untuk mengembangkan strategi pengawasan yang lebih komprehensif, memperkuat partisipasi masyarakat, dan memastikan konsistensi regulasi di seluruh wilayah.
| File size | 267.23 KB |
| Pages | 11 |
| DMCA | Report |
Related /
ALMAARIFALMAARIF Di sisi lain, masih relatif rendahnya pemanfaatan materi pembelajaran yang menarik untuk menunjang proses pembelajaran dalam pelaksanaan pembelajaran.Di sisi lain, masih relatif rendahnya pemanfaatan materi pembelajaran yang menarik untuk menunjang proses pembelajaran dalam pelaksanaan pembelajaran.
UM MetroUM Metro Prinsip utama yang dijadikan dasar dalam setiap putusan pengadilan adalah kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child). Kendati demikian,Prinsip utama yang dijadikan dasar dalam setiap putusan pengadilan adalah kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child). Kendati demikian,
UM MetroUM Metro Dampak perjudian bagi kehidupan, dampak sosial, ekonomi, maupun fisik dan psikis seorang individu antaranya adalah. keasyikan berjudi mengalihkan perhatianDampak perjudian bagi kehidupan, dampak sosial, ekonomi, maupun fisik dan psikis seorang individu antaranya adalah. keasyikan berjudi mengalihkan perhatian
UM MetroUM Metro Era digital menimbulkan tantangan signifikan dalam implementasi konstitusi, terutama dalam perlindungan privasi data, kebebasan berekspresi, kesetaraanEra digital menimbulkan tantangan signifikan dalam implementasi konstitusi, terutama dalam perlindungan privasi data, kebebasan berekspresi, kesetaraan
UM MetroUM Metro Penelitian ini merupakan studi hukum normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis yang menggunakan metode studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkanPenelitian ini merupakan studi hukum normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis yang menggunakan metode studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan
UM MetroUM Metro Amandemen yang dilakukan pada Undang-Undang Dasar 1945 menunjukkan upaya nyata untuk memperkuat prinsip-prinsip demokrasi, memperluas perlindungan hakAmandemen yang dilakukan pada Undang-Undang Dasar 1945 menunjukkan upaya nyata untuk memperkuat prinsip-prinsip demokrasi, memperluas perlindungan hak
UM MetroUM Metro Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi. Penelitian ini menerapkan teori Plag (2002) untuk mengidentifikasi jenis afiks derivasional.Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi. Penelitian ini menerapkan teori Plag (2002) untuk mengidentifikasi jenis afiks derivasional.
UM MetroUM Metro Kesimpulan penelitian menyatakan bahwa pengajaran kosakata menggunakan Game Stand Up Sequence lebih efektif dibandingkan metode konvensional. PenggunaanKesimpulan penelitian menyatakan bahwa pengajaran kosakata menggunakan Game Stand Up Sequence lebih efektif dibandingkan metode konvensional. Penggunaan
Useful /
UM MetroUM Metro Korps Brigade Mobil (Brimob) merupakan satuan elit dalam struktur Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang memiliki peran strategis dalam menjagaKorps Brigade Mobil (Brimob) merupakan satuan elit dalam struktur Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang memiliki peran strategis dalam menjaga
IAIN LANGSAIAIN LANGSA Temuan ini menunjukkan bahwa hukum waris Islam berfungsi sebagai sistem nilai hidup dalam masyarakat dan berinteraksi dengan realitas sosial yang berkembang.Temuan ini menunjukkan bahwa hukum waris Islam berfungsi sebagai sistem nilai hidup dalam masyarakat dan berinteraksi dengan realitas sosial yang berkembang.
NHS JOURNALNHS JOURNAL Desain studi potong lintang digunakan, melibatkan 168 pasien HD pemeliharaan di Rumah Sakit Al Huda di Banyuwangi melalui pengambilan sampel purposif.Desain studi potong lintang digunakan, melibatkan 168 pasien HD pemeliharaan di Rumah Sakit Al Huda di Banyuwangi melalui pengambilan sampel purposif.
UM MetroUM Metro Konstitusi bisa berupa hukum dasar tertulis, seperti Undang-Undang Dasar (UUD), atau hukum dasar yang tak tertulis, seperti konvensi. Konvensi adalah kebiasaanKonstitusi bisa berupa hukum dasar tertulis, seperti Undang-Undang Dasar (UUD), atau hukum dasar yang tak tertulis, seperti konvensi. Konvensi adalah kebiasaan