UNESUNES

Jurnal Sakato Ekasakti Law ReviewJurnal Sakato Ekasakti Law Review

Sektor real estat dan properti merupakan bidang kritis yang membutuhkan kejelasan hukum melalui penerbitan izin yang tepat dan legitimasi pengembang. Penelitian ini mengkaji kerangka hukum seputar izin usaha di bidang real estat dan properti, serta prosedur untuk mendapatkan izin usaha dan menegakkan legitimasi pengembang di Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang memanfaatkan teknik studi kasus dan studi hukum. Informasi dikumpulkan dari tinjauan undang-undang, teks hukum, dan contoh pembangunan perumahan tanpa izin di Kabupaten Cilacap. Temuan menunjukkan bahwa perizinan usaha properti diatur oleh UU No. 1 Tahun 2011, UU No. 6 Tahun 2023, dan PP No. 5 Tahun 2021 melalui sistem OSS-RBA. Pengembang harus memperoleh NIB, KKPR, PBG untuk memastikan legitimasi mereka. Meskipun demikian, masih ada insiden pelanggaran perizinan dalam praktiknya, yang menyebabkan kebingungan hukum dan potensi risiko bagi konsumen.

Di Indonesia, undang-undang yang mengatur izin usaha untuk sektor real estat dan properti ditetapkan untuk memberikan kejelasan hukum, melindungi konsumen, dan memastikan pembangunan yang tertib.Meskipun demikian, penerapan praktis undang-undang ini menghadapi beberapa tantangan, termasuk koordinasi antar instansi, kebutuhan akan konsistensi regulasi, dan tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan.Memperoleh izin usaha dan persetujuan hukum bagi mereka yang bergerak di sektor properti dan real estat melibatkan serangkaian langkah hukum yang dirancang untuk menjamin kejelasan hukum, melindungi konsumen, dan menjaga kelancaran operasional bisnis.

Penelitian lanjutan dapat fokus pada evaluasi efektivitas integrasi sistem OSS-RBA antar lembaga pemerintah daerah dan pusat untuk mengurangi ambiguitas regulasi. Selain itu, studi tentang pengembangan platform digital berbasis AI untuk mempercepat proses verifikasi izin usaha properti dan meningkatkan transparansi informasi perizinan juga relevan. Terakhir, penelitian tentang dampak budaya hukum terhadap kepatuhan pengembang terhadap peraturan perizinan bisa menjadi arah studi baru untuk memahami faktor non-regulasi yang memengaruhi legitimasi bisnis properti.

Read online
File size1.11 MB
Pages12
DMCAReport

Related /

ads-block-test