UNESUNES
Jurnal Sakato Ekasakti Law ReviewJurnal Sakato Ekasakti Law ReviewKoordinasi merupakan salah satu fungsi penting dalam administrasi pemerintahan yang bertujuan untuk menyelaraskan kegiatan antar unit kerja agar tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien. Tanpa koordinasi yang baik, dapat menimbulkan tumpang tindih kewenangan, konflik kepentingan, serta inefisiensi administrasi. Dalam konteks pemerintahan daerah, koordinasi memiliki dimensi yuridis karena berkaitan langsung dengan pelaksanaan kewenangan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai koordinasi antar unit kerja di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat serta menilai efektivitas pelaksanaannya dalam rangka mewujudkan visi pendidikan di Sumatera Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum mengenai koordinasi antar unit kerja telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun belum dirumuskan secara operasional dan sistematis sehingga pelaksanaan koordinasi antar unit kerja belum berjalan secara efektif. Lemahnya standar operasional prosedur, mekanisme koordinasi lintas unit, serta masih kuatnya budaya kerja sektoral menjadi faktor utama yang menghambat efektivitas koordinasi. Kondisi ini berdampak pada belum optimalnya penyelenggaraan urusan pendidikan di Provinsi Sumatera Barat.
Pengaturan hukum mengenai koordinasi antar unit dalam struktur Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat secara normatif telah tersedia dalam berbagai peraturan perundang-undangan.Namun, pengaturan tersebut masih bersifat umum dan belum mengatur secara rinci mekanisme koordinasi antar unit secara operasional dan prosedural.Hal ini berdampak pada belum terwujudnya sumber daya manusia Sumatera Barat yang cerdas, berkarakter madani, dan berdaya saing.
Untuk meningkatkan efektivitas koordinasi antar unit kerja di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, pertama, perlu dibuatkan standar operasional prosedur (SOP) yang jelas dan terukur untuk memandu pelaksanaan koordinasi lintas unit kerja. Kedua, pemanfaatan teknologi informasi seperti sistem manajemen data terpadu dan platform koordinasi berbasis digital dapat mempercepat pertukaran informasi dan meminimalkan kesalahan administrasi. Ketiga, perlu dilakukan kerja sama antar daerah untuk menyamakan standar pengelolaan pendidikan, termasuk pembentukan forum koordinasi regional yang melibatkan Dinas Pendidikan provinsi dan kabupaten/kota. Saran-saran ini bertujuan untuk mengatasi hambatan budaya kerja sektoral, meningkatkan akuntabilitas, serta memastikan implementasi kebijakan pendidikan yang lebih terpadu dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
| File size | 1.12 MB |
| Pages | 7 |
| DMCA | Report |
Related /
UNESUNES Hal ini konsisten dengan tesis konvergensi hukum yang dikemukakan oleh De Cruz. PKPU menawarkan legitimasi pengadilan yang kuat dan perlindungan prosedural,Hal ini konsisten dengan tesis konvergensi hukum yang dikemukakan oleh De Cruz. PKPU menawarkan legitimasi pengadilan yang kuat dan perlindungan prosedural,
APTIIAPTII Selain itu, sistem ini terintegrasi dengan aplikasi Blynk yang memungkinkan pemantauan jarak jauh melalui perangkat mobile. Aplikasi Blynk menyediakanSelain itu, sistem ini terintegrasi dengan aplikasi Blynk yang memungkinkan pemantauan jarak jauh melalui perangkat mobile. Aplikasi Blynk menyediakan
UNESUNES Objek penelitian adalah camat sebagai aparat pemerintah di tingkat kecamatan yang memimpin forum koordinasi pimpinan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahanObjek penelitian adalah camat sebagai aparat pemerintah di tingkat kecamatan yang memimpin forum koordinasi pimpinan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan
UNESUNES Namun, pergeseran ini tidak dapat langsung dimaknai sebagai peningkatan kesadaran hukum substantif. Kepatuhan masyarakat terhadap sistem ganjil-genap masihNamun, pergeseran ini tidak dapat langsung dimaknai sebagai peningkatan kesadaran hukum substantif. Kepatuhan masyarakat terhadap sistem ganjil-genap masih
JOURNALFKIPUNIVERSITASBOSOWAJOURNALFKIPUNIVERSITASBOSOWA Pendidikan karekter, adalah tanggungjawab dasar setiap warga negara. Lemahnya pendidikan karakter, akan melahirkan pola karakter generasi bangsa yang yangPendidikan karekter, adalah tanggungjawab dasar setiap warga negara. Lemahnya pendidikan karakter, akan melahirkan pola karakter generasi bangsa yang yang
STPI PAJAKSTPI PAJAK Kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah memiliki peran strategis dalam menggerakkan roda perekonomian daerah, khususnya dalam menstimulasi pasarKebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah memiliki peran strategis dalam menggerakkan roda perekonomian daerah, khususnya dalam menstimulasi pasar
HIPKINHIPKIN 0, peran social media learning semakin mengemuka dan menjadi krusial dalam konteks pembelajaran di sekolah dasar. Social media learning, sebagai konsep0, peran social media learning semakin mengemuka dan menjadi krusial dalam konteks pembelajaran di sekolah dasar. Social media learning, sebagai konsep
STPI PAJAKSTPI PAJAK Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan tingkat pengaruh antara sarana prasarana sekolah, kompensasi, dan suasana kerja terhadap kinerja guru padaPenelitian ini bertujuan untuk membandingkan tingkat pengaruh antara sarana prasarana sekolah, kompensasi, dan suasana kerja terhadap kinerja guru pada
Useful /
UNESUNES Di Indonesia, undang-undang yang mengatur izin usaha untuk sektor real estat dan properti ditetapkan untuk memberikan kejelasan hukum, melindungi konsumen,Di Indonesia, undang-undang yang mengatur izin usaha untuk sektor real estat dan properti ditetapkan untuk memberikan kejelasan hukum, melindungi konsumen,
UNIPIUNIPI Perancangan sistem informasi bimbingan konseling siswa ini dirancang menggunakan metode waterfall yang diawali dengan menganalisis kebutuhan sistem, membuatPerancangan sistem informasi bimbingan konseling siswa ini dirancang menggunakan metode waterfall yang diawali dengan menganalisis kebutuhan sistem, membuat
UNIPIUNIPI Solusi meliputi sistem terpusat, dispatch otomatis, kalkulator tarif otomatis, dashboard monitoring, serta katalog terpadu. Hasil pengujian usability menunjukkanSolusi meliputi sistem terpusat, dispatch otomatis, kalkulator tarif otomatis, dashboard monitoring, serta katalog terpadu. Hasil pengujian usability menunjukkan
UNIPIUNIPI E-voting merupakan metode pemungutan suara dan perhitungan suara dalam suatu pemilihan yang memanfaatkan perangkat elektronik. Sistem e-voting adalah prosesE-voting merupakan metode pemungutan suara dan perhitungan suara dalam suatu pemilihan yang memanfaatkan perangkat elektronik. Sistem e-voting adalah proses