Publisher

UAJYUAJY

Journal Working PapersWorking Papers Abstract

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan janji kampanye pemerintah Prabowo-Gibran untuk meningkatkan gizi anak dan menekan stunting. Penelitian ini mengkaji pandangan pedagang kaki lima (PKL) terhadap implementasi MBG di Yogyakarta. Menggunakan teori hegemoni Gramsci, teori kekuasaan, dan teori partisipasi politik, penelitian kualitatif ini mewawancarai sepuluh PKL. Temuan menunjukkan bahwa MBG dinilai kurang tepat sasaran, lemah pengawasan mutu, dan menurunkan pendapatan PKL. Program ini lebih menguntungkan pemerintah dan vendor besar, sementara PKL terpinggirkan. Penelitian menyimpulkan bahwa kebijakan populis seperti MBG memerlukan perencanaan partisipatif dan pengawasan ketat.

Conclusion

Berdasarkan hasil penelitian terhadap pedagang kaki lima (PKL) sebagai narasumber, dapat disimpulkan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan oleh pemerintahan Prabowo-Gibran memang mengusung tujuan mulia, yakni meningkatkan gizi anak sekolah dan menekan angka stunting.Namun dalam praktiknya, program ini justru memunculkan berbagai persoalan yang cukup kompleks.Para PKL memandang bahwa pelaksanaan MBG kurang tepat sasaran karena tidak memprioritaskan kelompok yang benar-benar rentan, seperti anak dari keluarga berpenghasilan rendah atau ibu hamil.Mereka juga menyoroti lemahnya pengawasan mutu makanan, ketiadaan SOP yang baku, serta pemangkasan anggaran yang berdampak langsung pada kualitas bahan pangan, hingga memicu kasus keracunan.Hal ini menunjukkan bahwa tujuan program belum sepenuhnya tercapai dan bahkan berpotensi menimbulkan masalah kesehatan baru.Selain itu, implementasi MBG juga mempengaruhi ekosistem ekonomi mikro di sekitar sekolah, di mana para PKL mengalami penurunan pendapatan akibat berkurangnya belanja siswa terhadap dagangan mereka.Ironisnya, pihak yang justru paling diuntungkan adalah pemerintah yang berhasil menepati janji kampanye populisnya, serta vendor-vendor katering yang memperoleh kontrak penyediaan makanan.Temuan menggambarkan bahwa kebijakan populis seperti MBG, tanpa perencanaan matang dan kontrol ketat, belum mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara menyeluruh.Bahkan, program ini justru menimbulkan benturan kepentingan dengan warga kecil yang selama ini menggantungkan penghidupan pada aktivitas konsumsi harian siswa.Oleh sebab itu, ke depan diperlukan desain kebijakan yang lebih inklusif, partisipatif, dan sensitif terhadap keberlangsungan ekonomi rakyat kecil, agar tujuan pembangunan gizi generasi muda dapat tercapai tanpa meninggalkan mereka yang paling rentan.

Future Research

Untuk meningkatkan efektivitas program Makan Bergizi Gratis (MBG), pemerintah dapat mempertimbangkan beberapa saran berikut. Pertama, perlu dilakukan pemetaan sosial yang menyeluruh dan selektif untuk memprioritaskan anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah atau ibu hamil yang memerlukan asupan gizi tambahan guna mencegah stunting sejak dini. Kedua, pemerintah harus memperkuat mekanisme pengawasan mutu dan keamanan pangan, termasuk mewajibkan vendor memiliki sertifikasi resmi dan menjalankan SOP ketat. Ketiga, pemerintah dapat mempertimbangkan skema subsidi langsung kepada keluarga, sehingga orang tua dapat mengatur sendiri kebutuhan pangan anak-anak mereka sekaligus mendorong perputaran ekonomi lokal. Keempat, pemerintah perlu menyediakan program pendampingan bagi PKL agar dapat beradaptasi, seperti melalui pelatihan usaha makanan sehat yang dapat menjadi mitra penyedia menu tambahan sesuai standar gizi. Dengan kebijakan yang lebih partisipatif dan berpihak pada semua lapisan masyarakat, diharapkan tujuan utama MBG dalam memperbaiki kualitas gizi generasi muda dapat tercapai tanpa mengorbankan keberlangsungan ekonomi warga kecil.

Metadata

File size	263.62 KB
Pages	12
DMCA	Report