Publisher

UNBITAGOUNBITAGO

Journal Jurnal Administrasi, Manajemen Sumber Daya Manusia dan Ilmu Sosial (JAEIS)Jurnal Administrasi, Manajemen Sumber Daya Manusia dan Ilmu Sosial (JAEIS) Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterkaitan antara kapasitas birokrasi dan kerentanan lingkungan perkotaan di Kelurahan Bugis, Kota Gorontalo, yang menghadapi persoalan banjir dan permukiman kumuh. Studi ini menggunakan metode studi pustaka melalui penelaahan artikel ilmiah, laporan kebijakan daerah, dan literatur terbaru periode 2020-2025. Hasil kajian menunjukkan bahwa kapasitas birokrasi pada dimensi analitis, relasional, dan operasional masih terbatas, sehingga mengurangi efektivitas tata kelola risiko lingkungan. Sementara itu, tingkat kerentanan lingkungan dipengaruhi oleh lemahnya infrastruktur fisik, tingginya kerentanan sosial masyarakat pesisir, serta hambatan kelembagaan dalam koordinasi penanganan banjir. Analisis tematik memperlihatkan bahwa rendahnya kapasitas birokrasi berkontribusi pada meningkatnya risiko dan ketidakmampuan adaptasi lingkungan. Studi ini menyimpulkan bahwa penguatan kapasitas tata kelola adaptif, penggunaan data dalam perencanaan, dan kolaborasi multiaktor menjadi langkah strategis untuk mengurangi kerentanan banjir dan memperbaiki kondisi permukiman kumuh.

Conclusion

Penelitian ini menegaskan bahwa kapasitas birokrasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kerentanan lingkungan perkotaan, terutama di wilayah pesisir padat penduduk seperti Kelurahan Bugis, Kota Gorontalo.Melalui pendekatan studi pustaka dan analisis tematik, ditemukan bahwa permasalahan banjir dan permukiman kumuh di kawasan ini bukan semata akibat faktor fisik dan sosial, tetapi lebih dalam dipengaruhi oleh kelemahan kelembagaan dan tata kelola birokrasi lokal.Pada dimensi governance capacity, kelemahan tampak pada tiga aspek utama.Pertama, kapasitas analitis birokrasi masih rendah karena keterbatasan data dan minimnya praktik kebijakan berbasis bukti.Kedua, kapasitas relasional menunjukkan partisipasi masyarakat yang belum terinstitusionalisasi dalam proses kebijakan, sehingga kolaborasi lintas aktor berjalan parsial.Ketiga, kapasitas operasional masih bersifat reaktif dan jangka pendek, lebih fokus pada penanganan pascabencana daripada mitigasi jangka panjang.Ketiga dimensi ini memperlihatkan bahwa birokrasi lokal belum berfungsi secara adaptif terhadap dinamika lingkungan perkotaan.Sementara itu, pada dimensi kerentanan lingkungan perkotaan, ditemukan bahwa kerentanan fisik diperparah oleh kondisi drainase yang buruk dan tata ruang yang tidak adaptif.kerentanan sosial meningkat akibat kepadatan penduduk dan kemiskinan struktural.sedangkan kerentanan kelembagaan bersumber dari lemahnya koordinasi antarinstansi dan ketergantungan tinggi terhadap arahan dari pemerintah kota.Ketiga dimensi ini saling memperkuat, menciptakan siklus kerentanan yang sulit diputus tanpa reformasi tata kelola yang terarah.Secara konseptual, hasil penelitian ini memperkuat argumentasi Brinkerhoff & Morgan dan Gupta et al.bahwa efektivitas tata kelola lingkungan perkotaan sangat bergantung pada kemampuan birokrasi dalam menghubungkan kapasitas institusional dengan adaptasi sosial-ekologis masyarakat.Dengan demikian, peningkatan governance capacity di tingkat kelurahan menjadi prasyarat utama untuk menurunkan tingkat kerentanan lingkungan.Penelitian ini juga menegaskan pentingnya transformasi kelembagaan lokal melalui tiga strategi utama.Pertama, Penguatan kapasitas analitis berbasis data spasial dan kebijakan berbasis bukti, Kedua, Pengembangan kapasitas relasional melalui kolaborasi multi-aktor dan partisipasi komunitas, serta Ketiga, Peningkatan kapasitas operasional melalui desentralisasi adaptif dan mekanisme keberlanjutan program lingkungan.Ketiga strategi ini sejalan dengan paradigma adaptive governance dan urban resilience, yang menempatkan birokrasi bukan sekadar pelaksana kebijakan, tetapi sebagai katalis bagi sistem sosial dan lingkungan yang lebih tangguh.Akhirnya, dapat disimpulkan bahwa upaya menurunkan kerentanan lingkungan di Kelurahan Bugis tidak dapat dicapai melalui intervensi teknis semata, melainkan melalui perubahan paradigma tata kelola menuju birokrasi yang lebih analitis, kolaboratif, dan adaptif.Hanya dengan demikian, transformasi menuju kota yang berdaya tahan (resilient city) dapat diwujudkan secara berkelanjutan.

Future Research

Untuk mengurangi kerentanan lingkungan perkotaan di Kelurahan Bugis, diperlukan penguatan kapasitas tata kelola adaptif, penggunaan data dalam perencanaan, dan kolaborasi multiaktor. Penelitian lanjutan dapat fokus pada pengembangan model co-governance yang berbasis kemitraan publik-komunitas, serta reformasi kelembagaan adaptif dengan pendekatan adaptive governance dan keberlanjutan sosial. Selain itu, penting untuk mengintegrasikan sistem data kelurahan dengan perencanaan kota berbasis risiko, dan meningkatkan partisipasi komunitas dalam adaptasi lingkungan. Dengan demikian, upaya penanganan banjir dan permukiman kumuh dapat berjalan secara berkelanjutan dan efektif.

References

1. Historic Institutionalism and Urban Morphology in Jakarta: Moving Towards Building Flood Resiliency into... doi.org/10.5614/jrcp.2018.29.3.2Historic Institutionalism and Urban Morphology in Jakarta Moving Towards Building Flood Resiliency into doi 10 5614 jrcp 2018 29 3 2
2. Koordinasi Publik untuk Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Banjir pada Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan... ejournal2.undip.ac.id/index.php/jwl/article/view/3491Koordinasi Publik untuk Pengurangan Risiko Bencana PRB Banjir pada Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan ejournal2 undip ac index php jwl article view 3491
3. Radware Bot Manager Captcha. radware bot manager captcha apologize ensure keep safe please confirm human... iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/1147/1/012020Radware Bot Manager Captcha radware bot manager captcha apologize ensure keep safe please confirm human iopscience iop article 10 1088 1755 1315 1147 1 012020

Metadata

File size	338.2 KB
Pages	14
DMCA	Report