IAINU KEBUMENIAINU KEBUMEN
AS-Syar'e. jurnal Syari'ah dan HukumAS-Syar'e. jurnal Syari'ah dan HukumPerkawinan poligami merupakan suatu hal yang diperbolehkan baik dalam hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Poligami tidak hanya berlaku di kalangan masyarakat saja namun pada Pegawai Negeri Sipil. Dalam PP No.45 Tahun 1990, Pasal 4 Ayat 2 menyebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil wanita dilarang menjadi Istri Kedua/ ketiga/ keempat. Oleh karna itu penelitian ini bertujuan untuk meninjau bagaimana hukum islam terhadap Pasal 4 Ayat 2. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan ( library reseach). Dalam penelitian ini menggunakan teori ketentuan perkaiwinan , sadd adz dzariah, maslahah mursalah dan maqashid syariah. Adapun hasil penelitian, bahwa ketentuan perkawinan PNS wanita dilarang menjadi istri kedua/ ketiga/ keempat bahwasannya dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan UU perkawinan tidak menyebutkan secara spesifik mengenai seorang wanita yang dilarang menjadi istri Kedua/ ketiga/ keempat seperti yang disebutkan dalam Pasal 4 Ayat 2 PP No.45 tahun 1990. Adapun akibat hukum yang dapat ditimbulkan dari perkawinan PNS wanita menjadi istri kedua/ ketiga/ keempat ialah apabila seorang wanita PNS diketahui menjadi istri kedua/ ketiga/ keempat dapat dikenakan sanksi berupa pemberhentian secara tidak hormat dari jabatannya sebagai PNS. Apabila ditinjau dari hukum Islam maka seorang wanita diperbolehkan menjadi istri kedua/ ketiga/ keempat namun dalam Pasal 4 ayat 2 tersebut jika dilihat dari segi teori memiliki tujuan yang sama dengan hukum islam yaitu untuk mencapai kemaslahatan, agar seorang PNS terhindar dari kehidupan yang akan mengganggu tanggung jawabnya sebagai abdi negara.
Perkawinan poligami bagi seorang PNS diatur dalam PP No.45 Tahun 1990 tentang perubahan atas PP No.10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS.Larangan bagi PNS wanita menjadi istri kedua/ketiga/keempat dalam Pasal 4 Ayat 2 PP No.45 Tahun 1990 didasarkan pada teori sadd dzariah, maslahah mursalah, dan maqashid syariah untuk menjaga kemaslahatan wanita PNS dan kinerja PNS dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai abdi negara.Akibat hukum yang dapat ditimbulkan dari perkawinan PNS wanita menjadi istri kedua/ketiga/keempat adalah pemberhentian secara tidak hormat sebagai PNS.
Penelitian lanjutan dapat mengkaji dampak kebijakan PP No.45 Tahun 1990 terhadap kesejahteraan dan karier pegawai negeri sipil wanita yang menjalani perkawinan poligami. Selain itu, dapat dilakukan studi perbandingan antara interpretasi hukum Islam tentang poligami dengan regulasi serupa di negara-negara lain untuk mengevaluasi keadilan dan konsistensi hukum. Terakhir, penelitian dapat mengembangkan pendekatan baru dalam menyelesaikan konflik antara prinsip keadilan dalam hukum Islam dan aturan administratif pemerintah terkait status perkawinan pegawai negeri sipil.
| File size | 250.01 KB |
| Pages | 12 |
| DMCA | Report |
Related /
IAINU KEBUMENIAINU KEBUMEN Reputasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan nasabah Generasi Z pengguna layanan Call Center BSI. E-Service Quality menunjukkan pengaruhReputasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan nasabah Generasi Z pengguna layanan Call Center BSI. E-Service Quality menunjukkan pengaruh
IAINU KEBUMENIAINU KEBUMEN Hal itu ditunjukan dengan mayoritas produk yang dimiliki oleh UMKM Kampung Ceungceum masih banyak yang belum memiliki sertifikat halal dari LPPOM MUI.Hal itu ditunjukan dengan mayoritas produk yang dimiliki oleh UMKM Kampung Ceungceum masih banyak yang belum memiliki sertifikat halal dari LPPOM MUI.
IAINU KEBUMENIAINU KEBUMEN Sebagai fondasi yang membentuk kerangka kerja metodologis untuk memastikan keaslian (otentisitas) teks Al-Quran dan mengatur proses penafsirannya. PergeseranSebagai fondasi yang membentuk kerangka kerja metodologis untuk memastikan keaslian (otentisitas) teks Al-Quran dan mengatur proses penafsirannya. Pergeseran
IAINU KEBUMENIAINU KEBUMEN Adat ini mendukung perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, yang merupakan tujuan utama maslahah. Dengan demikian, penganjal-anjalAdat ini mendukung perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, yang merupakan tujuan utama maslahah. Dengan demikian, penganjal-anjal
IAINU KEBUMENIAINU KEBUMEN Data diperoleh dengan wawancara mendalam (indepth interview) serta penentuan informan melalui purpossive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakanData diperoleh dengan wawancara mendalam (indepth interview) serta penentuan informan melalui purpossive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan
UntikaUntika (3) Pelaksanaan sanksi kedisiplinan oleh Dinas PUPR Kabupaten Banggai melalui tahapan pembinaan sampai penindakan dengan melibatkan BKPSDM, Inspektorat,(3) Pelaksanaan sanksi kedisiplinan oleh Dinas PUPR Kabupaten Banggai melalui tahapan pembinaan sampai penindakan dengan melibatkan BKPSDM, Inspektorat,
UNISTIUNISTI Sampel penelitian menggunakan sampel insidental sebanyak 100 responden dari total populasi 1316. Metode penelitian menggunakan analisis deskriptif kualitatifSampel penelitian menggunakan sampel insidental sebanyak 100 responden dari total populasi 1316. Metode penelitian menggunakan analisis deskriptif kualitatif
UNNESUNNES Uji hipotesis dilakukan dengan teknik analisis Mann-Whitney U test memperoleh nilai Z sebesar -3. 129 dengan nilai signifikansi (sig. ) 0,002. Dengan demikian,Uji hipotesis dilakukan dengan teknik analisis Mann-Whitney U test memperoleh nilai Z sebesar -3. 129 dengan nilai signifikansi (sig. ) 0,002. Dengan demikian,
Useful /
IAINU KEBUMENIAINU KEBUMEN Jadi, meskipun kritik Goldziher telah memicu refleksi yang sehat dalam studi hadis, generalisasi besarnya tidak dapat diterima secara historis. GoldzihersJadi, meskipun kritik Goldziher telah memicu refleksi yang sehat dalam studi hadis, generalisasi besarnya tidak dapat diterima secara historis. Goldzihers
IAINU KEBUMENIAINU KEBUMEN Dalam isu gender, Elmalılı tetap mempertahankan pandangan tradisional, sehingga berseberangan dengan penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata SwissDalam isu gender, Elmalılı tetap mempertahankan pandangan tradisional, sehingga berseberangan dengan penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Swiss
IAINU KEBUMENIAINU KEBUMEN Khalid From Here We Start (Min Huna Nabda) yang dirangkanya yang telah mencorakkan pandangan moderat dan progresif ABIM dan memberi dampak yang mendalamKhalid From Here We Start (Min Huna Nabda) yang dirangkanya yang telah mencorakkan pandangan moderat dan progresif ABIM dan memberi dampak yang mendalam
ILOMATAILOMATA Di sisi lain, ukuran dan keuntungan perusahaan tidak memiliki dampak besar pada PPK. Hasil ini memvalidasi bahwa pengelolaan pajak mungkin berfungsi sebagaiDi sisi lain, ukuran dan keuntungan perusahaan tidak memiliki dampak besar pada PPK. Hasil ini memvalidasi bahwa pengelolaan pajak mungkin berfungsi sebagai