SHARIAJOURNALS UINJAMBISHARIAJOURNALS UINJAMBI
Legatum: Political and Constitutional LawLegatum: Political and Constitutional LawPerubahan konstitusi setelah Reformasi 1998 telah menggeser paradigma ketatanegaraan Indonesia dari model parliamentary supremacy menuju constitutional supremacy. Konstitusi tidak lagi diposisikan sekadar sebagai dokumen politik, melainkan menjadi norma hukum tertinggi yang mengikat seluruh cabang kekuasaan negara. Dalam kerangka tersebut, pembentukan Mahkamah Konstitusi melalui Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan salah satu inovasi konstitusional paling signifikan dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia. Kehadiran Mahkamah Konstitusi dimaksudkan sebagai guardian of the constitution, protector of constitutional rights, sekaligus the sole interpreter of the Constitution, sehingga seluruh produk legislasi harus tunduk pada prinsip-prinsip konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar.
Mahkamah Konstitusi telah berkembang menjadi aktor utama dalam dinamika politik hukum nasional, dengan peran yang melampaui fungsi negatif sebagai negative legislator.Supremasi konstitusi dan aktivisme yudisial tidak saling bertentangan, tetapi saling melengkapi dalam memperkuat demokrasi konstitusional.Namun, legitimasi aktivisme yudisial bergantung pada konsistensi dengan nilai konstitusi, independensi institusi, dan penghormatan terhadap prinsip pemisahan kekuasaan.Penguatan model adjudikasi konstitusi yang seimbang antara inovasi yudisial dan pembatasan konstitusional diperlukan untuk menjaga kepastian hukum dan perlindungan hak konstitusional.
Berdasarkan kajian ini, tiga saran penelitian lanjutan dapat dikembangkan. Pertama, analisis dampak aktivisme yudisial terhadap proses legislasi dan kebijakan publik di Indonesia, dengan fokus pada bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi memengaruhi pembentukan undang-undang. Kedua, studi tentang efektivitas model adjudikasi konstitusi yang seimbang antara inovasi yudisial dan pembatasan konstitusional, dengan membandingkan praktik di berbagai negara demokrasi. Ketiga, penelitian mengenai peran opini publik dan media dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi, serta implikasinya terhadap legitimasi lembaga peradilan konstitusi.
- Client Challenge. client challenge javascript disabled browser please enable proceed required part site... jstor.org/stable/839612?origin=crossrefClient Challenge client challenge javascript disabled browser please enable proceed required part site jstor stable 839612 origin crossref
- Choice Reviews | Login. choice reviews status doi.org/10.5860/choice.44-2338Choice Reviews Login choice reviews status doi 10 5860 choice 44 2338
- Mekanisme Pelaksanaan Prinsip Checks And Balances Antara Lembaga Legislatif Dan Eksekutif Dalam Pembentukan... doi.org/10.14710/jphi.v4i2.280-293Mekanisme Pelaksanaan Prinsip Checks And Balances Antara Lembaga Legislatif Dan Eksekutif Dalam Pembentukan doi 10 14710 jphi v4i2 280 293
- Client Challenge. client challenge javascript disabled browser please enable proceed required part site... doi.org/10.1007/s11158-024-09685-9Client Challenge client challenge javascript disabled browser please enable proceed required part site doi 10 1007 s11158 024 09685 9
- Position and Authority of the Constitutional Court as a Guardian of the Constitution | Journal of Law,... dinastires.org/JLPH/article/view/630Position and Authority of the Constitutional Court as a Guardian of the Constitution Journal of Law dinastires JLPH article view 630
| File size | 682.69 KB |
| Pages | 16 |
| DMCA | Report |
Related /
UNRAMUNRAM Dengan desain tersebut, Majelis Kehormatan tidak diposisikan sebagai ancaman bagi independensi Mahkamah Konstitusi, melainkan sebagai instrumen untuk mencegahDengan desain tersebut, Majelis Kehormatan tidak diposisikan sebagai ancaman bagi independensi Mahkamah Konstitusi, melainkan sebagai instrumen untuk mencegah
UNISSULAUNISSULA Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI) di semua area studi berada di bawah ambang batas minimum 55%, disebabkan oleh masalah fisik infrastruktur, kurangnyaIndeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI) di semua area studi berada di bawah ambang batas minimum 55%, disebabkan oleh masalah fisik infrastruktur, kurangnya
DAARULHUDADAARULHUDA Penelitian ini mengkaji tanggung jawab perdata perusahaan atas tindakan karyawan dalam transaksi jual beli emas non-prosedural dengan studi kasus PutusanPenelitian ini mengkaji tanggung jawab perdata perusahaan atas tindakan karyawan dalam transaksi jual beli emas non-prosedural dengan studi kasus Putusan
UNIMEDUNIMED Namun, efektivitas upaya ini terbatas oleh jumlah personel yang terbatas, anggaran operasional yang minim, dan resistensi sebagian remaja terhadap penertiban.Namun, efektivitas upaya ini terbatas oleh jumlah personel yang terbatas, anggaran operasional yang minim, dan resistensi sebagian remaja terhadap penertiban.
UMPRUMPR Artikel ini mengeksplorasi politik hukum dalam pelaksanaan PSU Pilkada 2025 dengan menyorot aspek normatif, analisis yudisial, implementasi lapangan, sertaArtikel ini mengeksplorasi politik hukum dalam pelaksanaan PSU Pilkada 2025 dengan menyorot aspek normatif, analisis yudisial, implementasi lapangan, serta
STAIN TDMSTAIN TDM Kualitas ikan kemamah kering yang dijual oleh perempuan pengusaha di pesisir pantai masih belum maksimal dan masih tradisional. Penelitian ini mengkajiKualitas ikan kemamah kering yang dijual oleh perempuan pengusaha di pesisir pantai masih belum maksimal dan masih tradisional. Penelitian ini mengkaji
JURNALANNURJURNALANNUR Pendidikan merupakan proses budaya berkelanjutan yang meningkatkan harkat diri, dengan pendidikan Islam sebagai metode penting yang mengintegrasikan nilai-nilaiPendidikan merupakan proses budaya berkelanjutan yang meningkatkan harkat diri, dengan pendidikan Islam sebagai metode penting yang mengintegrasikan nilai-nilai
STAIYPIQBAUBAUSTAIYPIQBAUBAU Program ini memberi mahasiswa pandangan dan keterampilan unik dalam mutasi dan rancangan edukasi serta membawa edukasi di sekolah dasar. Pengertian pendidikanProgram ini memberi mahasiswa pandangan dan keterampilan unik dalam mutasi dan rancangan edukasi serta membawa edukasi di sekolah dasar. Pengertian pendidikan
Useful /
UNRAMUNRAM Selain itu, kebijakan tersebut belum mampu memberikan kepastian hukum yang nyata bagi driver karena ketidakjelasan pembagian tanggung jawab dan waktu penyelesaianSelain itu, kebijakan tersebut belum mampu memberikan kepastian hukum yang nyata bagi driver karena ketidakjelasan pembagian tanggung jawab dan waktu penyelesaian
DAARULHUDADAARULHUDA Terkait perbandingan kerangka regulasi, meskipun kedua negara memiliki tujuan yang sama untuk menyeimbangkan inovasi dan perlindungan pasar, mereka berbedaTerkait perbandingan kerangka regulasi, meskipun kedua negara memiliki tujuan yang sama untuk menyeimbangkan inovasi dan perlindungan pasar, mereka berbeda
DAARULHUDADAARULHUDA Kondisi ini menunjukkan adanya jarak antara ketentuan hukum yang ideal dengan penerapan nyata dalam praktik. Sementara itu, prinsip going concern sertaKondisi ini menunjukkan adanya jarak antara ketentuan hukum yang ideal dengan penerapan nyata dalam praktik. Sementara itu, prinsip going concern serta
DAARULHUDADAARULHUDA Penelitian ini mengkomparasi hukum perseroan di Indonesia dan Singapura tentang Tanggung Jawab Fidusia Direksi dan Perlindungan Pemegang Saham Minoritas.Penelitian ini mengkomparasi hukum perseroan di Indonesia dan Singapura tentang Tanggung Jawab Fidusia Direksi dan Perlindungan Pemegang Saham Minoritas.