STIALANSTIALAN

Jurnal Good GovernanceJurnal Good Governance

Keragaman komoditas pertanian, khususnya subsektor perikanan, memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Namun, dalam pengelolaan aset biologis perikanan, banyak pelaku usaha masih menghadapi tantangan dalam penerapan standar akuntansi, terutama dalam pengukuran dan pelaporan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 69. Salah satu permasalahan utama adalah pencatatan aset biologis yang belum dilakukan secara rinci, di mana sebagian besar usaha perikanan hanya mencatat biaya pemeliharaan dan hasil penjualan secara manual tanpa memperhitungkan transformasi biologis yang terjadi. Selain itu, pengukuran aset masih mengandalkan harga historis karena fluktuasi harga pasar dan dominasi tengkulak dalam penentuan harga ikan, sehingga penerapan nilai wajar sebagai metode standar akuntansi menjadi kurang relevan bagi sebagian besar pembudidaya. Penelitian ini menggunakan metode literature review untuk menganalisis implementasi PSAK 69 dalam usaha perikanan. Sumber data diperoleh dari berbagai penelitian terdahulu yang membahas aspek pengukuran, pencatatan, dan pengungkapan aset biologis dalam subsektor perikanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun PSAK 69 merekomendasikan penggunaan nilai wajar dalam pengukuran aset biologis, sebagian besar usaha perikanan lebih memilih metode biaya historis untuk menjaga stabilitas laporan keuangan. Selain itu, rendahnya pemahaman terhadap standar akuntansi menyebabkan pencatatan aset masih dilakukan secara sederhana tanpa memperhitungkan aspek depresiasi dan transformasi biologis. Kurangnya pengungkapan aset biologis dalam laporan keuangan juga berdampak pada rendahnya transparansi dan akurasi informasi yang dihasilkan, yang pada akhirnya dapat memengaruhi pengambilan keputusan bisnis dan investasi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pemahaman dan implementasi metode pencatatan yang lebih sistematis agar laporan keuangan dapat mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya.

Pengakuan aset biologis dalam sektor agrikultur, khususnya perikanan, harus memenuhi kriteria kendali, manfaat ekonomi, dan pengukuran nilai wajar sesuai PSAK 69.Aset biologis mengalami perubahan seiring waktu, di mana pengakuan biasanya dilakukan sejak pembelian benih hingga panen.Klasifikasi aset biologis menjadi menghasilkan dan belum menghasilkan berperan penting dalam pelaporan keuangan, tetapi masih banyak usaha perikanan yang tidak membedakan pencatatannya.Hal ini dapat mengaburkan informasi keuangan dan menghambat evaluasi produktivitas.Proses pertumbuhan ikan menunjukkan adanya transformasi biologis yang meningkatkan nilai ekonominya, sehingga pencatatan yang lebih rinci diperlukan untuk memastikan transparansi keuangan dan optimalisasi strategi bisnis.Pengukuran aset biologis berdasarkan PSAK 69 dilakukan dengan nilai wajar yang telah dikurangi biaya budidaya, namun jika nilai wajar sulit diukur, digunakan metode harga perolehan.Dalam praktiknya, usaha perikanan sering kali menghadapi tantangan dalam penerapan standar ini, terutama karena harga pasar yang tidak stabil dan lebih banyak ditentukan oleh tengkulak melalui sistem tawar-menawar.Kondisi ini menyebabkan penggunaan nilai wajar kurang relevan dan mendorong sebagian besar pembudidaya memilih metode biaya historis untuk memastikan stabilitas laporan keuangan.Selain itu, kurangnya pemahaman mengenai standar akuntansi menyebabkan banyak usaha perikanan tidak menerapkan pengukuran aset biologis secara sistematis, melainkan hanya mencatat harga jual berdasarkan pasar dan mempertimbangkan biaya operasional secara intuitif.Hal ini berdampak pada ketepatan informasi keuangan yang dihasilkan, sehingga belum sepenuhnya mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya.

Pertama, penelitian lanjutan dapat fokus pada pengembangan model pelatihan akuntansi berbasis digital untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha perikanan tentang PSAK 69, khususnya dalam penerapan nilai wajar dan pengukuran aset biologis. Kedua, perlu dilakukan studi komparatif antara metode biaya historis dan nilai wajar dalam konteks perikanan budidaya, dengan mempertimbangkan faktor seperti jenis ikan, skala usaha, dan dinamika harga pasar. Ketiga, penelitian dapat mengeksplorasi potensi teknologi seperti blockchain atau aplikasi manajemen aset berbasis AI untuk meningkatkan transparansi dan akurasi pencatatan aset biologis, terutama dalam mengatasi tantangan keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur di daerah pedesaan. Ketiga saran ini bertujuan untuk mengatasi keterbatasan dalam penerapan PSAK 69, meningkatkan efisiensi pelaporan keuangan, serta mendukung pengambilan keputusan bisnis yang lebih akurat.

Read online
File size323.4 KB
Pages14
DMCAReport

Related /

ads-block-test