IAI ALZAYTUNIAI ALZAYTUN
EL-SIYASA: JOURNAL OF CONSTITUTIONAL LAWEL-SIYASA: JOURNAL OF CONSTITUTIONAL LAWPemerintah desa yaitu Kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai fungsi membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa. Jika dilihat secara Hukum Islam dikaji dari Fiqih Siyasah BPD adalah sebagai ahlu al-halli wa al-aqdi fungsinya sama dengan lembaga pembuat undang-undang dan sebagai pelaksana dari pemerintahan pusat dan daerah yang hak-haknya sebagai ulil amri. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hasil Analisis BPD dalam Pemilihan Kepala Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Fiqih Siyasah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian perpustakaan (library research). Hasil dari penelitian ini yaitu: (1) Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pemilihan Kepala Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Pertanggungjawaban Kepala Desa dilakukan Kepala Desa agar tanggung jawab pelaksanaan pemerintahan yang dilakukan Kepala Desa kepada rakyat melalui BPD dapat dilihat sebagai perwujudan dari kedaulatan rakyat (demokrasi) dalam perwujudannya ditingkat desa, (2) Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pemilihan Kepala menurut Fiqih Siyasah yaitu lembaga desa ini sesuai dengan ahlu al-halli wa al-aqdi sebagai lembaga legislatif.
Dari pembahasan yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pemilihan kepala desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan.Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang dipilih secara demokratis.Dalam hal ini, pertanggungjawaban kepala desa kepada rakyat dilakukan melalui BPD, yang mencerminkan prinsip kedaulatan rakyat (demokrasi) pada tingkat desa.Hal ini menunjukkan bahwa BPD menjadi salah satu instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Desa Tahun 2014.Selain itu, peran Badan Permusyawaratan Desa juga dapat dikaji dalam perspektif Fiqih Siyasah.Dalam pandangan ini, BPD berperan sebagai lembaga yang setara dengan ahlu al-halli wa al-aqdi, yaitu badan legislatif yang dikenal sebagai pelaksana prinsip musyawarah (shura).Fungsi utama ahlu al-halli wa al-aqdi adalah membuat keputusan, menyusun aturan, dan melaksanakan kebijakan yang sesuai dengan pemerintahan pusat dan daerah.Sebagai bagian dari ulil amri, BPD memiliki tanggung jawab untuk menjaga keberlanjutan pemerintahan desa yang sejalan dengan nilai-nilai Islam, serta menjalankan tugas-tugas legislasi dan pengawasan di tingkat desa.
Berdasarkan hasil penelitian, disarankan untuk melakukan studi lebih lanjut mengenai peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam proses pengambilan keputusan strategis di tingkat desa, khususnya dalam konteks Fiqih Siyasah. Penelitian ini dapat fokus pada bagaimana BPD sebagai lembaga perwakilan masyarakat dapat menjadi wadah untuk menyalurkan aspirasi dan kepentingan masyarakat desa, serta bagaimana BPD dapat berperan sebagai mitra dalam proses pengambilan keputusan bersama dengan kepala desa. Selain itu, penelitian lanjutan dapat mengeksplorasi bagaimana BPD dapat memperkuat prinsip-prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat di tingkat desa, serta bagaimana BPD dapat menjadi jembatan antara pemerintahan pusat dan daerah dengan masyarakat desa. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan sejalan dengan nilai-nilai Islam.
| File size | 458.64 KB |
| Pages | 11 |
| DMCA | Report |
Related /
UIN SUKAUIN SUKA Kementerian Pendidikan telah menyelenggarakan pelatihan teknis tentang pendidikan inklusi. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pelatihan tersebut hanyaKementerian Pendidikan telah menyelenggarakan pelatihan teknis tentang pendidikan inklusi. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pelatihan tersebut hanya
KAMPUSMELAYUKAMPUSMELAYU d) Dari tahun 1998 sampai sekarang, sistem politiknya demokratis, ditandai dengan sistem reformasi, yang secara menyeluruh mengubah sistem ketatanegaraand) Dari tahun 1998 sampai sekarang, sistem politiknya demokratis, ditandai dengan sistem reformasi, yang secara menyeluruh mengubah sistem ketatanegaraan
UNESUNES Metode pendekatan menggunakan pendekatan yuridis normatif didukung pendekatan yuridis empiris. Data terdiri dari data sekunder dan data primer untuk dianalisisMetode pendekatan menggunakan pendekatan yuridis normatif didukung pendekatan yuridis empiris. Data terdiri dari data sekunder dan data primer untuk dianalisis
INSANINSAN Hasil menunjukkan kontribusi 85,1 % variabel independen terhadap kepercayaan publik. Penelitian menunjukkan transparansi dan akuntabilitas kinerja anggotaHasil menunjukkan kontribusi 85,1 % variabel independen terhadap kepercayaan publik. Penelitian menunjukkan transparansi dan akuntabilitas kinerja anggota
UNESUNES Tentang beda pendapat majelis hakim memiliki pertimbangan tersendiri, sehingga aspek keadilan bersifat relatif dan belum mencerminkan kepastian hukum.Tentang beda pendapat majelis hakim memiliki pertimbangan tersendiri, sehingga aspek keadilan bersifat relatif dan belum mencerminkan kepastian hukum.
UNIVEDUNIVED Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor kunci dalam kemenangan Dewi Susanti antara lain adalah adanya figur pendukung di belakang calon legislatif,Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor kunci dalam kemenangan Dewi Susanti antara lain adalah adanya figur pendukung di belakang calon legislatif,
GOVERNMENTJOURNALGOVERNMENTJOURNAL Dalam penyusunan program legislasi nasional, aspirasi masyarakat harus menjadi pertimbangan utama untuk menghasilkan perencanaan hukum yang sistematis,Dalam penyusunan program legislasi nasional, aspirasi masyarakat harus menjadi pertimbangan utama untuk menghasilkan perencanaan hukum yang sistematis,
USIUSI Perlindungan hukum bagi konsumen jual beli diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) yangPerlindungan hukum bagi konsumen jual beli diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) yang
Useful /
STKIPM PAGARALAMSTKIPM PAGARALAM Strategi sekolah dalam menanamkan nilai-nilai budaya religius di sekolah diantaranya adanya kerjasama yang baik antara guru dan murid dalam menjalankanStrategi sekolah dalam menanamkan nilai-nilai budaya religius di sekolah diantaranya adanya kerjasama yang baik antara guru dan murid dalam menjalankan
STKIPM PAGARALAMSTKIPM PAGARALAM Kesalahan prosedural terkait dengan ketidakmampuan siswa mengikuti langkah-langkah yang benar dalam penyelesaian soal, sedangkan kesalahan teknikal munculKesalahan prosedural terkait dengan ketidakmampuan siswa mengikuti langkah-langkah yang benar dalam penyelesaian soal, sedangkan kesalahan teknikal muncul
UNIFAUNIFA Selain itu, nasabah juga merasa lebih terfasilitasi dalam mengakses informasi rekening mereka. Dengan penelitian ini, rekomendasi diberikan kepada BNISelain itu, nasabah juga merasa lebih terfasilitasi dalam mengakses informasi rekening mereka. Dengan penelitian ini, rekomendasi diberikan kepada BNI
UNIFAUNIFA Penelitian ini menemukan hubungan kausalitas dua arah antara investasi pemerintah dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Morowali. Pertumbuhan ekonomi yangPenelitian ini menemukan hubungan kausalitas dua arah antara investasi pemerintah dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Morowali. Pertumbuhan ekonomi yang