GOVERNMENTJOURNALGOVERNMENTJOURNAL
Jurnal Ilmu Pemerintahan : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik DaerahJurnal Ilmu Pemerintahan : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik DaerahPeraturan mengenai Provinsi DKI Jakarta tidak lagi menetapkan wilayah tersebut sebagai ibu kota negara. Permasalahan muncul ketika perumusan peraturan tampak kurang optimal dalam melibatkan masyarakat, yang mengindikasikan potensi peraturan yang menguntungkan pihak atau kelompok tertentu. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berupa studi literatur, yaitu pengumpulan materi dan data dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan situs web yang relevan dengan tema artikel. Hasil penelitian menunjukkan peran penting dan strategis partisipasi masyarakat dalam penyusunan undang-undang dan peraturan. Hal ini terjadi karena peraturan dan kebijakan dirumuskan dengan mempertimbangkan kepentingan dan tujuan masyarakat ketika mereka terlibat secara aktif. Lebih banyak perundang-undangan yang mendukung kepentingan publik akan dibentuk seiring dengan pengakuan terhadap pentingnya partisipasi publik. Integrasi masyarakat ke dalam pertemuan penting terkait pembentukan hukum, seperti rapat kerja, sidang komite, diskusi tim penyusun, dan rapat paripurna sebagai forum pengambilan keputusan, merupakan cara efektif untuk menjamin keterlibatan publik dalam proses legislatif. Sidang dengar pendapat, konsultasi, dan saluran lainnya juga sama pentingnya. Selain itu, anggota dewan harus benar-benar mencerminkan jiwa pelayanan publik agar aspirasi masyarakat selaras dengan standar hukum. Masyarakat juga harus cermat dalam memilih wakil yang benar-benar memiliki semangat tersebut. Namun, masyarakat seharusnya memiliki akses seluas-luasnya terhadap proses pemerintahan untuk memfasilitasi keterlibatan mereka dalam perumusan undang-undang dan peraturan. Masyarakat harus dapat mengakses informasi ini dengan mudah dan memperoleh detail yang jelas melalui berbagai sumber daring dan luring.
Partisipasi publik dalam perancangan peraturan yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan dan perlindungan hak-hak rakyat selama ini belum mendapatkan perhatian yang memadai.Lembaga legislatif harus secara konsisten menentukan prioritas pembahasan rancangan undang-undang berdasarkan kebutuhan masyarakat yang paling mendesak, dengan mempertimbangkan manfaat sosial, dampak, dan kelayakan serta dukungan anggaran yang memadai.Dalam penyusunan program legislasi nasional, aspirasi masyarakat harus menjadi pertimbangan utama untuk menghasilkan perencanaan hukum yang sistematis, terorganisasi, dan selaras dengan tujuan pembangunan nasional serta keadilan publik.
Pertama, perlu dikaji lebih lanjut bagaimana efektivitas partisipasi publik dalam proses legislasi dapat ditingkatkan melalui integrasi langsung masyarakat dalam forum-forum strategis seperti rapat kerja, sidang komite, dan rapat paripurna, bukan hanya melalui konsultasi terbatas. Kedua, perlu diteliti bagaimana platform digital dapat dirancang secara inklusif untuk menjangkau kelompok masyarakat marginal dalam memberikan masukan pada penyusunan peraturan daerah, terutama di wilayah seperti DKI Jakarta yang mengalami perubahan status politik. Ketiga, penting untuk mengkaji peran anggota legislatif sebagai representasi pelayanan publik, termasuk bagaimana kriteria pemilihan wakil rakyat dapat dirancang untuk memastikan mereka benar-benar mewujudkan semangat pelayanan publik dalam setiap tahapan pembentukan kebijakan, serta bagaimana transparansi hasil akhir dari masukan publik dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka. Penelitian lanjutan juga perlu menjawab bagaimana mekanisme akuntabilitas dapat dibangun agar aspirasi masyarakat tidak hanya didengar tetapi benar-benar memengaruhi substansi peraturan. Selain itu, perlu dieksplorasi bentuk keterlibatan masyarakat yang lebih awal, yaitu sejak tahap penyusunan naskah akademik, agar kebijakan lebih responsif terhadap kebutuhan riil. Studi juga dapat menguji pengaruh keterbukaan akses dokumen legislatif terhadap tingkat kepercayaan publik terhadap proses pembentukan hukum. Alternatif metode partisipatif seperti forum warga, survei daring, dan diskusi kelompok terfokus perlu diteliti efektivitasnya dalam konteks lokal. Akhirnya, penting untuk menganalisis bagaimana dinamika politik internal DPR memengaruhi keputusan untuk membuka atau menutup ruang partisipasi publik, serta bagaimana sistem insentif legislatif dapat didesain untuk mendorong perilaku yang lebih partisipatif.
| File size | 787.23 KB |
| Pages | 12 |
| DMCA | Report |
Related /
UAIUAI Temuan penelitian juga menegaskan bahwa evaluasi pendidikan dalam perspektif tarbawi tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur kemampuan peserta didik, tetapiTemuan penelitian juga menegaskan bahwa evaluasi pendidikan dalam perspektif tarbawi tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur kemampuan peserta didik, tetapi
UAIUAI Namun, dalam konteks perkawinan siri, kekuatan mengikatnya baru efektif setelah adanya putusan isbat nikah. Isbat nikah berfungsi sebagai prasyarat yuridisNamun, dalam konteks perkawinan siri, kekuatan mengikatnya baru efektif setelah adanya putusan isbat nikah. Isbat nikah berfungsi sebagai prasyarat yuridis
UAIUAI Tari Topeng Malangan memaknai topeng sebagai representasi karakter tetap yang berakar pada tradisi Jawa, serta berfungsi sebagai bagian integral dalamTari Topeng Malangan memaknai topeng sebagai representasi karakter tetap yang berakar pada tradisi Jawa, serta berfungsi sebagai bagian integral dalam
UAIUAI Integrasi ini dapat dilakukan dalam ranah internal umat Katolik dan tidak bertentangan dengan prinsip konstitusional negara hukum. Pengakuan terhadap HukumIntegrasi ini dapat dilakukan dalam ranah internal umat Katolik dan tidak bertentangan dengan prinsip konstitusional negara hukum. Pengakuan terhadap Hukum
JAYABAYAJAYABAYA Oleh karena itu, hukum laut internasional (UNCLOS) mempunyai peran penting dalam penyelesaian sengketa Laut China Selatan. Penulis menggunakan metode penelitianOleh karena itu, hukum laut internasional (UNCLOS) mempunyai peran penting dalam penyelesaian sengketa Laut China Selatan. Penulis menggunakan metode penelitian
ISI DPSISI DPS Penguatan lembaga dalam pengembangan desa wisata berkelanjutan dapat dilakukan melalui melibatkan seluruh lapisan masyarakat desa dan lembaga-lembaga masyarakatPenguatan lembaga dalam pengembangan desa wisata berkelanjutan dapat dilakukan melalui melibatkan seluruh lapisan masyarakat desa dan lembaga-lembaga masyarakat
HK PUBLISHINGHK PUBLISHING Keberhasilan program tidak hanya bergantung pada anggaran dan regulasi, melainkan pada kualitas kepemimpinan dan tata kelola desa yang inklusif, adaptif,Keberhasilan program tidak hanya bergantung pada anggaran dan regulasi, melainkan pada kualitas kepemimpinan dan tata kelola desa yang inklusif, adaptif,
GOVERNMENTJOURNALGOVERNMENTJOURNAL Metode deskriptif kualitatif dipakai, dengan pengumpulan data melalui wawancara dan analisis dokumen. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun jumlah jabatanMetode deskriptif kualitatif dipakai, dengan pengumpulan data melalui wawancara dan analisis dokumen. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun jumlah jabatan
Useful /
MDPMDP Peserta pelatihan diberikan pemahaman tentang penggunaan fitur-fitur Excel yang dapat mempercepat dan menyederhanakan proses pengelolaan data, termasukPeserta pelatihan diberikan pemahaman tentang penggunaan fitur-fitur Excel yang dapat mempercepat dan menyederhanakan proses pengelolaan data, termasuk
MDPMDP Untuk meningkatkan output penjualan dari UMKM membutuhkan cara pemasaran yang terbaru. Mahasiswa KUKERTA UNRI membantu dalam memperkenalkan digital marketingUntuk meningkatkan output penjualan dari UMKM membutuhkan cara pemasaran yang terbaru. Mahasiswa KUKERTA UNRI membantu dalam memperkenalkan digital marketing
ISI DPSISI DPS Ditemukan beberapa ungkapan dan peribahasa yang memanfaatkan bentuk dasar, yaitu persegi, segitiga, dan lingkaran. Hasil studi menunjukkan bahwa ketigaDitemukan beberapa ungkapan dan peribahasa yang memanfaatkan bentuk dasar, yaitu persegi, segitiga, dan lingkaran. Hasil studi menunjukkan bahwa ketiga
ISI DPSISI DPS Media tersebut diuji di lapangan berdasarkan penilaian mahasiswa menggunakan hasil rata-rata per aspek. Kriteria penilaian mencakup kejelasan informasiMedia tersebut diuji di lapangan berdasarkan penilaian mahasiswa menggunakan hasil rata-rata per aspek. Kriteria penilaian mencakup kejelasan informasi