UNESUNES
Ekasakti Legal Science JournalEkasakti Legal Science JournalPasal 15 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menjelaskan bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Berdasarkan ketentuan ini, apabila terjadi kegagalan oleh debitur menunaikan kewajibannya (wanprestasi), maka kreditur dapat melakukan eksekusi terhadap objek jaminan dan debitur wajib menyerahkan objek jaminan secara suka rela, akan tetapi pada praktiknya di PT. Bank Perekonomian Rakyat Lugas Dana Mandiri Padang, banyak debitur yang menolak melakukan hal tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan analisis disimpulkan bahwa di PT. Bank Perekonomian Rakyat Lugas Dana Mandiri Padang didasarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pasal-Pasal kontroversi dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Eksekusi objek jaminan fidusia oleh kreditur terhadap debitur yang tidak bersedia menyerahkan secara sukarela di PT. Bank Perekonomian Rakyat Lugas Dana Mandiri Padang dilakukan dengan langkah persuasif yaitu: 1) memastikan debitur telah disomasi sebanyak tiga kali, 2) dilakukan negosiasi dengan debitur untuk membuat kesepakatan tentang metode pencairan objek jaminan yang sama-sama menguntungkan kedua pihak (melalui penjualan langsung oleh debitur atau kreditur sendiri atau melalui pelelangan umum), 3) eksekusi dilakukan secara paksa dengan didampingi pihak Pengadilan Negeri atas dasar putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Kedua, kendala-kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia terhadap debitur/nasabah yang tidak bersedia menyerahkan secara sukarela terbagi menjadi; 1) kendala internal, yakni tidak ada pegawai khusus untuk melakukan eksekusi objek jaminan; dan 2) eksternal, yaitu a) objek tidak ditemukan, b) objek jaminan sudah dalam kondisi tidak layak dijual, dan c) harga jual objek jaminan tidak mencukupi menutupi hutang.
Bank Perekonomian Rakyat Lugas Dana Mandiri Padang didasarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pasal-Pasal kontrovesi dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.Eksekusi objek jaminan fidusia oleh kreditur terhadap debitur yang tidak bersedia menyerahkan secara sukarela dilakukan dengan langkah persuasif yaitu.1) memastikan debitur telah disomasi sebanyak tiga kali, 2) dilakukan negosiasi dengan debitur untuk membuat kesepakatan tentang metode pencairan objek jaminan yang sama-sama menguntungkan kedua pihak (melalui penjualan langsung oleh debitur atau kreditur sendiri atau melalui pelelangan umum), 3) eksekusi dilakukan secara paksa dengan didampingi pihak Pengadilan Negeri atas dasar putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.Kendala-kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia terhadap debitur/nasabah yang tidak bersedia menyerahkan secara sukarela terbagi menjadi.1) kendala internal, yakni tidak ada pegawai khusus untuk melakukan eksekusi objek jaminan.dan 2) eksternal, yaitu a) objek tidak ditemukan, b) objek jaminan sudah dalam kondisi tidak layak dijual, dan c) harga jual objek jaminan tidak mencukupi menutupi hutang.
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis, berikut adalah beberapa saran penelitian lanjutan yang dapat dilakukan: Pertama, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang efektivitas langkah-langkah persuasif dalam . Penelitian ini dapat fokus pada analisis keberhasilan dan kegagalan langkah-langkah persuasif yang telah diterapkan, serta mengusulkan strategi alternatif yang lebih efektif. Kedua, penelitian lanjutan dapat berfokus pada identifikasi dan analisis kendala-kendala eksternal yang dihadapi dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia. Dengan memahami kendala-kendala ini, dapat dikembangkan strategi mitigasi dan solusi yang lebih komprehensif. Ketiga, penelitian dapat dilakukan untuk mengeksplorasi peran dan tanggung jawab pihak Pengadilan Negeri dalam proses eksekusi objek jaminan fidusia. Dengan memahami peran dan tanggung jawab ini, dapat diusulkan langkah-langkah kolaboratif antara kreditur dan pihak Pengadilan Negeri untuk meningkatkan efektivitas proses eksekusi.
| File size | 840.64 KB |
| Pages | 11 |
| DMCA | Report |
Related /
PRINPRIN Terdapat nilai postest pada kelas eksperimen lebih tinggi daripada nilai postest pada kelas kontrol. Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan media pembelajaranTerdapat nilai postest pada kelas eksperimen lebih tinggi daripada nilai postest pada kelas kontrol. Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan media pembelajaran
DAARULHUDADAARULHUDA Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dalam kasus eksekusi jaminan pada perkaraPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dalam kasus eksekusi jaminan pada perkara
SHARIAJOURNALS UINJAMBISHARIAJOURNALS UINJAMBI Penelitian berfokus pada keteraturan hukum dalam ranah pendidikan, menegaskan perlunya peraturan kuat dan penegakan hukum yang tepat. Hasil analisis menunjukkanPenelitian berfokus pada keteraturan hukum dalam ranah pendidikan, menegaskan perlunya peraturan kuat dan penegakan hukum yang tepat. Hasil analisis menunjukkan
UNESUNES Studi ini menyimpulkan bahwa efektivitas hukum tidak cukup diukur dari keberadaan regulasi, tetapi harus mempertimbangkan realitas sosial, ekonomi, danStudi ini menyimpulkan bahwa efektivitas hukum tidak cukup diukur dari keberadaan regulasi, tetapi harus mempertimbangkan realitas sosial, ekonomi, dan
MERCUBAKTIJAYAMERCUBAKTIJAYA Metode penyuluhan ini terbukti efektif dalam meningkatkan dan mengoptimalkan peran guru dalam tumbuh kembang anak prasekolah. Kegiatan ini dapat dilanjutkanMetode penyuluhan ini terbukti efektif dalam meningkatkan dan mengoptimalkan peran guru dalam tumbuh kembang anak prasekolah. Kegiatan ini dapat dilanjutkan
ALIMSPUBLISHINGALIMSPUBLISHING Hasil uji hipotesis dengan taraf α = 0,05, bahwa nilai thitung > ttabel (5,19 > 1,73) sesuai dengan ketentuan dasar pengambilan keputusan bahwa Ha diterima,Hasil uji hipotesis dengan taraf α = 0,05, bahwa nilai thitung > ttabel (5,19 > 1,73) sesuai dengan ketentuan dasar pengambilan keputusan bahwa Ha diterima,
UNSURUNSUR Ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan eksekusi pidana mati di Indonesia disebabkan oleh tidak adanya aturan yang jelas mengenai masa tunggu eksekusi meskipunKetidakpastian hukum dalam pelaksanaan eksekusi pidana mati di Indonesia disebabkan oleh tidak adanya aturan yang jelas mengenai masa tunggu eksekusi meskipun
UBHUBH Teori yang digunakan adalah teori Tarigan dan teori pendukung lainnya, seperti Wijana dan Rohmadi, Sumarsono dan Partama, Chaer dan Leonie, dan Yule mengenaiTeori yang digunakan adalah teori Tarigan dan teori pendukung lainnya, seperti Wijana dan Rohmadi, Sumarsono dan Partama, Chaer dan Leonie, dan Yule mengenai
Useful /
POLTEKPAR NHIPOLTEKPAR NHI Strategi pengendalian kerumunan yang dilakukan sesuai dengan dimensi pengendalian kerumunan menurut Fruin (1984) dalam Silvers (2008) yaitu pengaturanStrategi pengendalian kerumunan yang dilakukan sesuai dengan dimensi pengendalian kerumunan menurut Fruin (1984) dalam Silvers (2008) yaitu pengaturan
UBLUBL Informan dalam penelitian ini berjumlah 7 orang, yaitu 1 Kepala Biro, 3 Kepala Seksi, dan 3 Sub-Seksi Kepala di Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.Informan dalam penelitian ini berjumlah 7 orang, yaitu 1 Kepala Biro, 3 Kepala Seksi, dan 3 Sub-Seksi Kepala di Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
STISBIMASTISBIMA Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami perkembangan teori, metode, dan temuan terkini di bidang studi melalui studi kepustakaan. Hasil penelitianTujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami perkembangan teori, metode, dan temuan terkini di bidang studi melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian
PERNUSPERNUS Penelitian ini menggunakan desain pre-eksperimental dengan pendekatan one group pretest posttest dengan jumlah sampel sebanyak 50 orang. Hasil penelitianPenelitian ini menggunakan desain pre-eksperimental dengan pendekatan one group pretest posttest dengan jumlah sampel sebanyak 50 orang. Hasil penelitian