DAARULHUDADAARULHUDA

Media Hukum Indonesia (MHI)Media Hukum Indonesia (MHI)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dalam kasus eksekusi jaminan pada perkara kredit macet, dengan fokus pada kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis normatif dengan studi kasus melalui pendekatan yuridis normatif, yaitu menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan dan menghubungkannya dengan kasus konkret dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3209 K/Pdt/2012. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Hak Tanggungan telah memberikan landasan hukum yang kuat untuk eksekusi jaminan hak tanggungan, dalam praktiknya masih terdapat kendala dalam penegakan kepastian hukum, terutama terkait prosedur eksekusi dan perlindungan hak-hak debitur. Penelitian ini menekankan pentingnya kepastian hukum dalam eksekusi hak tanggungan sebagai jaminan bagi stabilitas sistem perbankan dan perlindungan hak-hak para pihak yang terlibat dalam perjanjian kredit.

Berdasarkan analisis terhadap penerapan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dalam kasus kredit macet melalui studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 3209 K/Pdt/2012, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Hak Tanggungan telah memberikan kerangka hukum yang komprehensif untuk pelaksanaan eksekusi jaminan hak tanggungan, khususnya melalui mekanisme eksekusi atas kekuasaan sendiri yang memberikan efisiensi dalam penyelesaian kredit macet.Penerapan ketentuan eksekusi hak tanggungan dalam praktik masih menghadapi berbagai kendala yang dapat menghambat tercapainya kepastian hukum bagi para pihak.

Berdasarkan temuan dari penelitian ini, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas mekanisme mediasi atau arbitrase dalam menyelesaikan sengketa eksekusi hak tanggungan, dengan fokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penyelesaian sengketa melalui jalur alternatif tersebut. Kedua, penelitian dapat difokuskan pada analisis dampak perubahan nilai ekonomi objek jaminan terhadap proses eksekusi dan perlindungan hak-hak para pihak, serta merumuskan strategi mitigasi risiko yang efektif. Ketiga, penelitian kuantitatif dapat dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang paling signifikan mempengaruhi penegakan kepastian hukum dalam eksekusi hak tanggungan, dengan melibatkan data empiris dari berbagai kasus eksekusi yang telah terjadi, sehingga dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih terarah untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi proses eksekusi.

Read online
File size259.3 KB
Pages8
DMCAReport

Related /

JURIS Konflik Preferensi Negara dan Pemegang Hak Tanggungan dalam Kasus Sita Pajak di KPKNL Surabaya 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi melalui rekonstruksi norma dan pedoman koordinasi antara DJP dan KPKNL guna memastikan kepastian hukumOleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi melalui rekonstruksi norma dan pedoman koordinasi antara DJP dan KPKNL guna memastikan kepastian hukum

JURIS Tantangan Penerapan Kebijakan Standart Pendidikan dan Tenaga Kependidikan di MTS Aisyiyah Tembung 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekolah menghadapiMetode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekolah menghadapi

JURIS Perlindungan Hukum Kohabitasi Hak Atas Privasi Terhadap Pengaturan Pidana Berdasarkan Perspektif HAM 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Hasil kajian menunjukkan bahwa kriminalisasi kohabitasi tidak memenuhi parameter legalitas, kebutuhan, dan proporsionalitas karena merupakan victimlessHasil kajian menunjukkan bahwa kriminalisasi kohabitasi tidak memenuhi parameter legalitas, kebutuhan, dan proporsionalitas karena merupakan victimless

JURIS Kedudukan Hukum Pekerja Freelance dalam Kondisi Perusahaan Pailit 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Pekerja freelance sebagai penyedia jasa yang tidak memiliki hubungan kerja dengan perusahaan, memiliki hak untuk mendapatkan pembayaran atas jasanya. Namun,Pekerja freelance sebagai penyedia jasa yang tidak memiliki hubungan kerja dengan perusahaan, memiliki hak untuk mendapatkan pembayaran atas jasanya. Namun,

JURIS Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan di Indonesia, penelitian ini berupaya untuk memastikan dan mengkaji perlindungan hukum bagi anak diBerdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan di Indonesia, penelitian ini berupaya untuk memastikan dan mengkaji perlindungan hukum bagi anak di

JURIS Analisis Legalitas Pembatasan Impor Produk Pangan Berdasarkan Alasan Kesehatan Publik dalam Kerangka WTO 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Ketegangan antara hak kedaulatan negara untuk melindungi kesehatan warganya dan kewajiban liberalisasi perdagangan sering menimbulkan kontroversi, terutamaKetegangan antara hak kedaulatan negara untuk melindungi kesehatan warganya dan kewajiban liberalisasi perdagangan sering menimbulkan kontroversi, terutama

JURIS Rasio Legis Pengaturan Pekerja Outsourcing dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Melalui metode penelitian hukum normatif, penelitian tersebut dimaksudkan untuk menyeimbangkan kebutuhan efisiensi perusahaan dengan perlindungan hak pekerja,Melalui metode penelitian hukum normatif, penelitian tersebut dimaksudkan untuk menyeimbangkan kebutuhan efisiensi perusahaan dengan perlindungan hak pekerja,

JURIS A Legal Study of Musical Works Re Arranged on Digital Platforms 2026More at 2026

JURNALDIALEKTIKAJURNALDIALEKTIKA 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perlindungan hak cipta berlaku secara otomatis sejak penciptaan karya, namun penegakan memerlukan11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perlindungan hak cipta berlaku secara otomatis sejak penciptaan karya, namun penegakan memerlukan

Useful /

JURIS Fenomena Pencemaran Limbah Minyak Hitam Oil Spill di Kabupaten Bintan ditinjau dari Perspektif Hukum Nasional 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Dengan demikian peraturan perundang-undangan tersebut perlu dijalankan agar dapat mengurangi terjadinya pencemaran minyak di laut. Penegakan hukum terhadapDengan demikian peraturan perundang-undangan tersebut perlu dijalankan agar dapat mengurangi terjadinya pencemaran minyak di laut. Penegakan hukum terhadap

JURIS Implikasi Penolakan Bukti Elektronik Tanpa Verifikasi Digital Forensik Studi Putusan dan Analisis Yuridis 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Penolakan alat bukti elektronik bukan hanya persoalan administratif, melainkan langkah preventif untuk menjaga kemurnian fakta hukum serta mencegah penggunaanPenolakan alat bukti elektronik bukan hanya persoalan administratif, melainkan langkah preventif untuk menjaga kemurnian fakta hukum serta mencegah penggunaan

JURIS PENGARUH BIAYA PRODUKSI DAN BIAYA OPERASIONAL TERHADAP LABA BERSIH PERUSAHAAN 2026More at 2026

STIEJAYAKARTASTIEJAYAKARTA Temuan ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi manajemen perusahaan, investor, dan pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan strategis gunaTemuan ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi manajemen perusahaan, investor, dan pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan strategis guna

JURIS The Effect of Workload and Coping on Employee Stress Levels Through Social Environmental Support in the Padang Bolak District Office 2026More at 2026

JURNALDIALEKTIKAJURNALDIALEKTIKA Secara bersamaan, ketiga variabel tersebut menjelaskan 44,9% variasi dalam tingkat stres karyawan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beban kerja dan copingSecara bersamaan, ketiga variabel tersebut menjelaskan 44,9% variasi dalam tingkat stres karyawan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beban kerja dan coping

ads-block-test