STIH PMSTIH PM
JCH (Jurnal Cendekia Hukum)JCH (Jurnal Cendekia Hukum)Penelitian ini mengkaji fenomena asimetri kekuasaan antara cabang eksekutif dan legislatif dalam proses legislasi di Indonesia pasca amandemen UUD 1945, yang berdampak pada melemahnya peran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai pembuat undang‑undang. Penelitian bertujuan menganalisis pelemahan posisi DPR serta implikasi asimetri kekuasaan terhadap kualitas legislasi nasional. Metode yang digunakan merupakan pendekatan yuridis‑normatif dan yuridis‑empiris dengan analisis kualitatif data sekunder berupa dokumen legislasi, notulen rapat, dan tinjauan literatur. Hasil penelitian menemukan dua temuan utama: pertama, DPR mengalami pelemahan sejak amandemen UUD 1945 akibat dominasi eksekutif dalam mengendalikan agenda Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dan koalisi partai, dengan 91% dari 48 undang‑undang periode 2020‑2024 berasal dari inisiatif eksekutif, menjadikan DPR lebih berfungsi sebagai mekanisme ratifikasi daripada pembuat undang‑undang independen; kedua, asimetri kekuasaan tersebut berimplikasi serius pada kualitas legislasi yang kurang transparan dan partisipasi publik, sebagaimana terlihat pada UU Cipta Kerja yang dinyatakan tidak konstitusional secara bersyarat, serta tingginya jumlah peninjauan yudisial di Mahkamah Konstitusi (lebih dari 1.700 petisi) yang menandakan kegagalan sistem legislasi. Temuan ini menekankan perlunya reformulasi peran dan mekanisme kerja antara DPR dan Presiden untuk memastikan proses legislasi yang lebih seimbang, partisipatif, dan akuntabel.
Setelah amandemen UUD 1945, posisi DPR sebagai lembaga pembuat undang‑undang mengalami pelemahan yang signifikan, karena asimetri kekuasaan yang memberi dominasi kepada eksekutif dalam proses legislasi.Kondisi ini menyebabkan proses legislasi menjadi lebih teknokratis, minim partisipasi publik, serta mengurangi fungsi kontrol DPR dan kualitas undang‑undang.Oleh karena itu, diperlukan reformulasi peran dan mekanisme kerja antara DPR dan Presiden guna menciptakan proses legislasi yang lebih seimbang, partisipatif, dan akuntabel.
Penelitian selanjutnya dapat mengkaji secara komparatif bagaimana hubungan antara eksekutif dan legislatif dalam sistem presidensial lain mempengaruhi kualitas legislasi, sehingga dapat diidentifikasi praktik terbaik yang dapat diadaptasi di Indonesia; selanjutnya, studi empiris yang menilai efektivitas mekanisme partisipasi publik, seperti konsultasi terbuka dan forum daring, dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas proses pembuatan undang‑undang dapat memberikan wawasan tentang cara memperbaiki kualitas legislasi; terakhir, penelitian yang meneliti reformasi prosedur Prolegnas, termasuk peran lembaga pengawas independen, dapat membantu mengurangi dominasi eksekutif dan memperkuat kemampuan DPR dalam menginisiasi dan mengendalikan agenda legislasi, yang pada gilirannya akan memperkuat prinsip checks and balances dalam sistem demokrasi Indonesia.
- FUNGSI LEGISLASI DPR PASCA AMANDEMEN UUD 1945 | Sunarto | Integralistik. fungsi legislasi dpr amandemen... journal.unnes.ac.id/nju/index.php/integralistik/article/view/11814FUNGSI LEGISLASI DPR PASCA AMANDEMEN UUD 1945 Sunarto Integralistik fungsi legislasi dpr amandemen journal unnes ac nju index php integralistik article view 11814
- Leadership, Party, and Religion: Explaining Voting Behavior in Indonesia - R. William Liddle, Saiful... journals.sagepub.com/doi/10.1177/0010414006292113Leadership Party and Religion Explaining Voting Behavior in Indonesia R William Liddle Saiful journals sagepub doi 10 1177 0010414006292113
| File size | 245.15 KB |
| Pages | 16 |
| DMCA | Report |
Related /
HARAPANHARAPAN B/2023/PN Mdn, hakim mempertimbangkan aspek keadilan restoratif dan asas proporsionalitas dalam menetapkan besaran restitusi yang wajib dibayarkan olehB/2023/PN Mdn, hakim mempertimbangkan aspek keadilan restoratif dan asas proporsionalitas dalam menetapkan besaran restitusi yang wajib dibayarkan oleh
IBRAHIMYIBRAHIMY Penelitian ini menyimpulkan bahwa tindak kekerasan terhadap anak dalam lingkungan keluarga merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia. SistemPenelitian ini menyimpulkan bahwa tindak kekerasan terhadap anak dalam lingkungan keluarga merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia. Sistem
IAIN PONOROGOIAIN PONOROGO Pendahuluan: Daya saing merupakan konsep perbandingan kemampuan dan kinerja suatu perusahaan, subsektor, atau negara dalam menjual atau menyediakan barangPendahuluan: Daya saing merupakan konsep perbandingan kemampuan dan kinerja suatu perusahaan, subsektor, atau negara dalam menjual atau menyediakan barang
UNIKAMAUNIKAMA Populasi penelitian mencakup seluruh mahasiswa Program Studi Akuntansi Sektor Publik. Temuan studi menunjukkan bahwa keempat faktor tersebut memengaruhiPopulasi penelitian mencakup seluruh mahasiswa Program Studi Akuntansi Sektor Publik. Temuan studi menunjukkan bahwa keempat faktor tersebut memengaruhi
KEMENSOSKEMENSOS Kabupaten Gunungkidul masih berada di atas target nasional stunting sebesar 15,75% pada tahun 2021. Artikel ini mengkaji implementasi kebijakan percepatanKabupaten Gunungkidul masih berada di atas target nasional stunting sebesar 15,75% pada tahun 2021. Artikel ini mengkaji implementasi kebijakan percepatan
IAIN PONOROGOIAIN PONOROGO Generasi yang rentan pada pengaruh-pengaruh negatif adalah remaja dan berakibat degradasi moral. Perkembangan teknologi yang sangat pesat ini bisa memicuGenerasi yang rentan pada pengaruh-pengaruh negatif adalah remaja dan berakibat degradasi moral. Perkembangan teknologi yang sangat pesat ini bisa memicu
IAIN PONOROGOIAIN PONOROGO Begitu pula dalam peradaban barat yang tidak dapat terlepas dari pengembangan ilmu pengetahuan. Penelitian ini merupakan penelitian library research atauBegitu pula dalam peradaban barat yang tidak dapat terlepas dari pengembangan ilmu pengetahuan. Penelitian ini merupakan penelitian library research atau
UMUM Perang ini memiliki kesempatan untuk menaikkan harga beberapa komoditas makanan, sehingga menghambat total impor yang dilakukan. Selain itu, komoditasPerang ini memiliki kesempatan untuk menaikkan harga beberapa komoditas makanan, sehingga menghambat total impor yang dilakukan. Selain itu, komoditas
Useful /
STIH PMSTIH PM Analisis implementasi jaminan konstitusional hak pendidikan anak dalam kasus putus sekolah akibat pertambangan timah di SMK Negeri 1 Tukak Sadai menunjukkanAnalisis implementasi jaminan konstitusional hak pendidikan anak dalam kasus putus sekolah akibat pertambangan timah di SMK Negeri 1 Tukak Sadai menunjukkan
STIH PMSTIH PM Implementasi Undang‑Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penciptaan Lapangan Kerja memberi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) kesempatan untuk memformalikanImplementasi Undang‑Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penciptaan Lapangan Kerja memberi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) kesempatan untuk memformalikan
IAIN PONOROGOIAIN PONOROGO Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis integrasi antara pendidikan Islam dan neurosains sebagai sebuah paradigma hibridisasi dalam dunia pendidikanPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis integrasi antara pendidikan Islam dan neurosains sebagai sebuah paradigma hibridisasi dalam dunia pendidikan
IAIN PONOROGOIAIN PONOROGO Data diambil dari berbagai sumber literatur ilmiah seperti buku, jurnal, dan berbagai jenis karya ilmiah yang relevan dengan kajian penelitian. SedangkanData diambil dari berbagai sumber literatur ilmiah seperti buku, jurnal, dan berbagai jenis karya ilmiah yang relevan dengan kajian penelitian. Sedangkan