STIH PMSTIH PM

JCH (Jurnal Cendekia Hukum)JCH (Jurnal Cendekia Hukum)

Penelitian ini mengkaji pemenuhan hak pendidikan anak yang dijamin dalam konstitusi Indonesia dalam kasus putus sekolah di SMK Negeri 1 Tukak Sadai, Kabupaten Bangka Selatan, yang dipengaruhi oleh aktivitas pertambangan timah. Dengan menggunakan pendekatan socio-legal, penelitian ini mengkaji kesenjangan antara jaminan konstitusional dan realitas sosial yang dihadapi anak-anak di daerah pertambangan timah. Studi ini menggunakan wawancara mendalam, observasi lapangan, dan analisis dokumen hukum yang relevan. Temuan menunjukkan bahwa kombinasi faktor ekonomi, sosial, dan budaya, serta aktivitas pertambangan timah, berperan signifikan dalam tingginya angka putus sekolah di SMK Negeri 1 Tukak Sadai. Implementasi jaminan hak pendidikan dalam konstitusi belum optimal akibat koordinasi lintas sektoral yang lemah, kurangnya kebijakan khusus untuk daerah pertambangan, dan pengawasan yang tidak memadai. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kebijakan untuk melindungi hak pendidikan anak di daerah pertambangan melalui pendekatan integratif yang melibatkan pemerintah, perusahaan pertambangan, sekolah, dan masyarakat untuk mewujudkan hak pendidikan yang dijamin secara konstitusional.

Analisis implementasi jaminan konstitusional hak pendidikan anak dalam kasus putus sekolah akibat pertambangan timah di SMK Negeri 1 Tukak Sadai menunjukkan bahwa implementasinya belum optimal.Kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial masih terlihat, terutama dalam hal koordinasi antarlembaga, integrasi kebijakan pendidikan dan pengelolaan sumber daya alam, serta kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan.Fenomena putus sekolah di SMK Negeri 1 Tukak Sadai merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh interaksi berbagai sistem lingkungan, seperti keluarga, sekolah, kebijakan pendidikan, dan nilai-nilai budaya.Pendekatan legal protection yang komprehensif, termasuk penguatan regulasi, koordinasi lintas sektoral, dan pemberdayaan masyarakat, diperlukan untuk mengatasi kesenjangan ini dan memastikan setiap anak di daerah pertambangan timah, termasuk di SMK Negeri 1 Tukak Sadai, dapat menikmati hak pendidikan yang dijamin oleh konstitusi Indonesia.

Untuk mengatasi kesenjangan dalam pemenuhan hak pendidikan anak di daerah pertambangan timah, diperlukan pendekatan komprehensif dan terintegrasi. Pertama, diperlukan reformasi regulasi yang mengintegrasikan kebijakan pendidikan dengan pengelolaan sumber daya alam. Izin pertambangan harus mencakup klausul yang mewajibkan perusahaan pertambangan untuk memastikan operasinya tidak mengganggu akses anak-anak terhadap pendidikan. Perusahaan pertambangan juga harus mengalokasikan sebagian dana CSR untuk program pendidikan di daerah operasinya. Kedua, koordinasi antarlembaga perlu diperkuat melalui forum koordinasi lintas sektoral yang melibatkan dinas pendidikan, energi dan sumber daya mineral, dan dinas sosial. Forum ini dapat menyelaraskan program dan kebijakan serta memantau implementasinya di lapangan. Ketiga, kampanye kesadaran publik yang melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan media lokal perlu menekankan manfaat jangka panjang investasi pendidikan dan risiko yang terkait dengan pendapatan jangka pendek dari aktivitas pertambangan yang tidak berkelanjutan.

  1. Vol. 2 No. 10 (2023): SENTRI : Jurnal Riset Ilmiah, Oktober 2023 | SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah. vol sentri... doi.org/10.55681/sentri.v2i10Vol 2 No 10 2023 SENTRI Jurnal Riset Ilmiah Oktober 2023 SENTRI Jurnal Riset Ilmiah vol sentri doi 10 55681 sentri v2i10
  2. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA | Said | JCH (Jurnal Cendekia Hukum).... doi.org/10.33760/jch.v4i1.97PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA Said JCH Jurnal Cendekia Hukum doi 10 33760 jch v4i1 97
  3. OSF. osf doi.org/10.31219/osf.io/75tp2OSF osf doi 10 31219 osf io 75tp2
Read online
File size275.14 KB
Pages16
DMCAReport

Related /

ads-block-test