DINASTIRESDINASTIRES
Journal of Law, Politic and HumanitiesJournal of Law, Politic and HumanitiesPenelitian ini menganalisis status hukum anak yang lahir melalui praktik surrogasi di Indonesia, suatu praktik yang dianggap ilegal namun menjadi solusi potensial bagi infertilitas, sehingga menimbulkan kekosongan hukum yang serius (rechtsvacuüm). Tujuan penelitian adalah melakukan analisis yuridis atas permasalahan tersebut berdasarkan hukum perdata Indonesia dengan menggunakan metode yuridis normatif. Temuan menunjukkan bahwa perjanjian surrogasi secara hukum tidak sah dan dianggap tidak berlaku karena tidak memenuhi persyaratan “causa yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 juncto Pasal 1337 Kitab Undang‑Undang Hukum Perdata. Kekosongan hukum ini menimbulkan ketidakpastian bagi anak. Berdasarkan prinsip mater semper certa est, ibu pengganti secara hukum diakui sebagai ibu, tanpa memperhatikan hubungan genetik orang tua. Situasi ini melanggar hak dasar anak atas identitas dan hak waris, serta mengabaikan prinsip pro bono infantis. Penelitian menyimpulkan adanya kebutuhan mendesak bagi regulasi negara yang tegas, baik melalui larangan total maupun dengan mengizinkan surrogasi altruistik di bawah pengawasan peradilan yang ketat, untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan utama bagi anak.
Analisis hukum perdata Indonesia menyimpulkan bahwa perjanjian sewa rahim (ibu pengganti) dapat dinyatakan tidak sah karena melanggar persyaratan objektif “causa yang halal sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 juncto Pasal 1337 KUHPerdata, mengingat objek kontrak tidak dapat menjadikan rahim manusia sebagai barang komersial dan bertentangan dengan ketertiban umum.Temuan ini menimbulkan krisis yuridis berupa kekosongan hukum yang berdampak serius pada status hukum anak, dimana prinsip mater semper certa est menjadikan anak yang lahir dari praktik tersebut terasing secara hukum dari orang tua biologisnya, melanggar hak dasar anak atas identitas dan hak waris serta prinsip pro bono infantis.Oleh karena itu, peneliti merekomendasikan rekonstruksi hukum progresif, yaitu penerapan regulasi tegas berupa larangan total dengan sanksi pidana yang jelas atau regulasi ketat terhadap surrogasi altruistik melalui keputusan pengadilan yang menekankan bukti genetik serta niat sah para pihak untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan utama bagi anak.
Penelitian selanjutnya dapat mengevaluasi secara komparatif kerangka hukum surrogasi altruistik di negara‑negara dengan budaya dan sistem hukum yang mirip dengan Indonesia, guna mengidentifikasi elemen regulasi yang dapat diadaptasi secara lokal; selanjutnya, diperlukan studi empiris mengenai dampak psikososial terhadap anak yang lahir melalui surrogasi di Indonesia, khususnya pada aspek identitas, kesejahteraan mental, dan hak waris dalam kondisi kekosongan hukum saat ini; terakhir, peneliti dapat merancang model regulasi multidisiplin yang mengintegrasikan perspektif medis, hukum, dan etika untuk mengatur praktik surrogasi altruistik secara terpadu, dengan menekankan prosedur verifikasi genetik, persetujuan pengadilan, dan mekanisme perlindungan bagi ibu pengganti serta anak, sehingga menghasilkan kebijakan yang dapat diimplementasikan secara praktis dan berkeadilan.
| File size | 339.78 KB |
| Pages | 11 |
| DMCA | Report |
Related /
UBLUBL Temuan menunjukkan bahwa penyebaran publik rekaman tersebut merupakan penyalahgunaan bukti digital dan tidak dapat dibenarkan sebagai partisipasi publikTemuan menunjukkan bahwa penyebaran publik rekaman tersebut merupakan penyalahgunaan bukti digital dan tidak dapat dibenarkan sebagai partisipasi publik
STAISARSTAISAR Usulan disusun berdasarkan yurisprudensi Islam (Maqasid al-Shariah dan prinsip fiqh) dan ditujukan untuk memastikan kepastian hukum, perlindungan konsumen,Usulan disusun berdasarkan yurisprudensi Islam (Maqasid al-Shariah dan prinsip fiqh) dan ditujukan untuk memastikan kepastian hukum, perlindungan konsumen,
STAISARSTAISAR Asset wakaf banyak diketahui hanya berbentuk tanah dan bangunan yang secara penggunaan dan pengelolaannya yang terbatas sehingga terkesan tidak menarik.Asset wakaf banyak diketahui hanya berbentuk tanah dan bangunan yang secara penggunaan dan pengelolaannya yang terbatas sehingga terkesan tidak menarik.
DINASTIRESDINASTIRES Data sekunder dikumpulkan melalui studi dokumentasi dan analisis sistematik literatur kebijakan, undang-undang, peraturan, dan karya akademik. Hasil studiData sekunder dikumpulkan melalui studi dokumentasi dan analisis sistematik literatur kebijakan, undang-undang, peraturan, dan karya akademik. Hasil studi
DINASTIRESDINASTIRES Berdasarkan analisis filosofis, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menawarkan pendekatan hukum pidana yang lebih segar, komprehensif, dan penuh belas kasihan.Berdasarkan analisis filosofis, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menawarkan pendekatan hukum pidana yang lebih segar, komprehensif, dan penuh belas kasihan.
DINASTIRESDINASTIRES Namun, implementasinya di SMA Negeri 3 Pangkalpinang masih menghadapi berbagai kendala struktural dan kultural, termasuk keterbatasan sumber daya manusia,Namun, implementasinya di SMA Negeri 3 Pangkalpinang masih menghadapi berbagai kendala struktural dan kultural, termasuk keterbatasan sumber daya manusia,
UMSUMS Demokrasi yang kuat membutuhkan kebebasan berbicara dan berekspresi, hak-hak fundamental yang dilindungi oleh Konstitusi Pakistan. Namun, hak-hak ini tidakDemokrasi yang kuat membutuhkan kebebasan berbicara dan berekspresi, hak-hak fundamental yang dilindungi oleh Konstitusi Pakistan. Namun, hak-hak ini tidak
UMSUMS Untuk memastikan pelestariannya, harus ada upaya sadar untuk mengintegrasikan hukum adat ke dalam sistem hukum yang lebih luas, mempromosikan relevansinyaUntuk memastikan pelestariannya, harus ada upaya sadar untuk mengintegrasikan hukum adat ke dalam sistem hukum yang lebih luas, mempromosikan relevansinya
Useful /
DINASTIRESDINASTIRES Ketidakterbalikan harus tertanam dalam struktur hukum formal dan praktik institusional, dengan penekanan pada prinsip kepercayaan, transparansi, dan pelacakan.Ketidakterbalikan harus tertanam dalam struktur hukum formal dan praktik institusional, dengan penekanan pada prinsip kepercayaan, transparansi, dan pelacakan.
DINASTIRESDINASTIRES Selain itu, hakim menganggap bahwa Keputusan BANI Nomor 513/IV/ARB-BANI/2013 telah melanggar prinsip kebebasan berkontrak dan hukum perjanjian sebagaimanaSelain itu, hakim menganggap bahwa Keputusan BANI Nomor 513/IV/ARB-BANI/2013 telah melanggar prinsip kebebasan berkontrak dan hukum perjanjian sebagaimana
DINASTIRESDINASTIRES Referring to Law Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution, this research adopts an empirical juridical method with statutoryReferring to Law Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution, this research adopts an empirical juridical method with statutory
DINASTIRESDINASTIRES NJK menunjukkan bahwa hakim mengutamakan prinsip kepentingan terbaik anak. Hal ini terlihat dari pemberian pembatalan pengangkatan meskipun pengangkatanNJK menunjukkan bahwa hakim mengutamakan prinsip kepentingan terbaik anak. Hal ini terlihat dari pemberian pembatalan pengangkatan meskipun pengangkatan