DINASTIRESDINASTIRES

Journal of Law, Politic and HumanitiesJournal of Law, Politic and Humanities

Sistem hukum administrasi Indonesia terus berusaha untuk mendirikan kerangka pemerintahan yang efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Salah satu isu kunci yang muncul adalah penerapan Keputusan Tata Usaha Negara Fiktif Positif (KTUN Fiktif Positif) sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dalam konteks perizinan lingkungan, konsep ini menimbulkan tantangan baru, khususnya mengenai pertanggungjawaban pejabat administrasi atas keputusan yang dianggap sah secara hukum karena kelalaian atau kelalaian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk pertanggungjawaban pejabat administrasi dalam kerangka Keputusan Tata Usaha Negara Fiktif Positif dan memeriksa mekanisme hukum yang tersedia untuk melindungi hak pemohon dan memastikan pelaksanaan efektif keputusan tersebut. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan statuta dan konsep. Temuan menunjukkan bahwa pejabat administrasi tetap bertanggung jawab secara administratif dan perdata untuk penerbitan keputusan fiktif positif, bahkan ketika keputusan tersebut diakui secara hukum. Selain itu, pengawasan oleh Ombudsman dan litigasi administratif melalui Pengadilan Tata Usaha Negara berfungsi sebagai instrumen penting untuk menegakkan pertanggungjawaban dan perlindungan hukum bagi publik. Oleh karena itu, reformasi penalaran yudisial dan penerapan konsisten prinsip pencegahan diperlukan untuk memastikan bahwa percepatan layanan publik tidak mengorbankan perlindungan lingkungan.

Analisis menunjukkan bahwa setelah penerapan Undang-Undang Cipta Kerja, mekanisme keputusan fiktif positif dalam perizinan telah mengalami transformasi mendalam.Di satu sisi, percepatan batas waktu keputusan, penyederhanaan prosedur melalui OSS, dan adopsi pendekatan berbasis risiko telah memfasilitasi efisiensi dan kemudahan bagi pemohon dan pelaku bisnis.Di sisi lain, reformasi ini juga menciptakan tantangan baru seperti risiko maladministrasi, melemahnya perlindungan hukum akibat pengurangan pengawasan yudisial, dan dominasi cabang eksekutif yang dapat mengganggu keseimbangan kekuasaan.Dalam konteks ini, Pengadilan Tata Usaha Negara melalui gugatan tindakan pemerintah, bersama dengan fungsi pengawasan Ombudsman Republik Indonesia, berfungsi sebagai instrumen penting untuk menegakkan pertanggungjawaban, transparansi, dan perlindungan hak warga dalam pelaksanaan pemerintahan administratif.

Untuk penelitian lanjutan, disarankan untuk menyelidiki dampak penerapan keputusan fiktif positif terhadap lingkungan dan bagaimana hal itu dapat mempengaruhi keseimbangan antara efisiensi administratif dan perlindungan lingkungan. Selain itu, studi komparatif tentang pendekatan yang berbeda dalam menangani keputusan fiktif positif di negara-negara lain dapat memberikan wawasan tentang praktik terbaik dan strategi untuk mengatasi tantangan yang muncul. Akhirnya, penelitian tentang peran Ombudsman dalam mengawasi dan memastikan pertanggungjawaban dalam keputusan fiktif positif dapat memberikan saran praktis untuk meningkatkan efektivitas mekanisme pengawasan.

  1. GUGATAN PERDATA BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DI INDONESIA | Aminah | Jurnal Hukum Progresif.... doi.org/10.14710/hp.7.2.142-152GUGATAN PERDATA BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DI INDONESIA Aminah Jurnal Hukum Progresif doi 10 14710 hp 7 2 142 152
  2. Jurnal Hukum dan Peradilan. perkara fiktif positif permasalahan hukumnya jurnal peradilan article home... doi.org/10.25216/jhp.6.3.2017.379-398Jurnal Hukum dan Peradilan perkara fiktif positif permasalahan hukumnya jurnal peradilan article home doi 10 25216 jhp 6 3 2017 379 398
  3. PRECAUTIONARY PRINCIPLE SEBAGAI LANDASAN DALAM MERUMUSKAN KEBIJAKAN PUBLIK | Latifah | Yustisia. principle... jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/8742PRECAUTIONARY PRINCIPLE SEBAGAI LANDASAN DALAM MERUMUSKAN KEBIJAKAN PUBLIK Latifah Yustisia principle jurnal uns ac yustisia article view 8742
  4. Implikasi Kebijakan Izin Lingkungan Terhadap Lingkungan Hidup Di Indonesia | JURNAL USM LAW REVIEW. implikasi... doi.org/10.26623/julr.v5i2.5773Implikasi Kebijakan Izin Lingkungan Terhadap Lingkungan Hidup Di Indonesia JURNAL USM LAW REVIEW implikasi doi 10 26623 julr v5i2 5773
Read online
File size339.52 KB
Pages11
DMCAReport

Related /

JURIS Sirkulasi Modal Sosial dalam Politik Elektoral Strategi Ketahanan Mukhammad Misbakhun sebagai Caleg Petahana 2026More at 2026

UBUB Kemampuan Misbakhun untuk mempertahankan dan menjaga anggota kelompoknya sebagai bagian dari jaringan sosial yang terus berkembang merupakan faktor pentingKemampuan Misbakhun untuk mempertahankan dan menjaga anggota kelompoknya sebagai bagian dari jaringan sosial yang terus berkembang merupakan faktor penting

JURIS Sistem Informasi Administrasi Perkantoran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai Kepulauan 2026More at 2026

JOURNALCENTERJOURNALCENTER Administrasi surat menyurat merupakan salah satu aspek vital dalam mendukung efektivitas komunikasi, koordinasi, dan dokumentasi di lingkungan pemerintahan.Administrasi surat menyurat merupakan salah satu aspek vital dalam mendukung efektivitas komunikasi, koordinasi, dan dokumentasi di lingkungan pemerintahan.

JURIS Misuse of Rehabilitation Policy in the Narcotics Law An Analysis of Extortion Practices by Police Officers 2025More at 2025

DINASTIRESDINASTIRES Motif ekonomi, lingkungan sosial, pengawasan internal yang lemah, dan budaya organisasi polisi yang permisif diidentifikasi sebagai faktor utama yang berkontribusi.Motif ekonomi, lingkungan sosial, pengawasan internal yang lemah, dan budaya organisasi polisi yang permisif diidentifikasi sebagai faktor utama yang berkontribusi.

JURIS Pelatihan Dan Pendampingan Pengelolaan Kearsipan Bagi Tata Usaha Di Universitas Hamzanwadi 2025More at 2025

GUMPUBLISHERGUMPUBLISHER Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Penelitian iniMetode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Penelitian ini

JURIS Perlindungan Kepada Warga Negara Melalui PTUN terhadap Penyalahgunaan Wewenang oleh Pejabat Publik 2024More at 2024

IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Serta memberikan mekanisme hukum untuk menggugat keputusan tata usaha negara yang dianggap melanggar hukum atau asas-asas pemerintahan yang baik.meskipunSerta memberikan mekanisme hukum untuk menggugat keputusan tata usaha negara yang dianggap melanggar hukum atau asas-asas pemerintahan yang baik.meskipun

JURIS Status Direksi BUMN selaku Penyelenggara Negara Lainnya dalam ketentuan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 87 2023More at 2023

UNIK KEDIRIUNIK KEDIRI Sementara dalam ketentuan Pasal 91 UU BUMN, Direksi BUMN dituntut memiliki kemandirian dalam menjalankan tugasnya dan lebih otonom dalam melakukan pengelolaanSementara dalam ketentuan Pasal 91 UU BUMN, Direksi BUMN dituntut memiliki kemandirian dalam menjalankan tugasnya dan lebih otonom dalam melakukan pengelolaan

JURIS Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Di Kabupaten Tulungagung 2023More at 2023

UNIK KEDIRIUNIK KEDIRI Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung telah berperan dalam membina anak jalanan melalui berbagai program seperti penyuluhan, pembinaan, pengarahan kePemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung telah berperan dalam membina anak jalanan melalui berbagai program seperti penyuluhan, pembinaan, pengarahan ke

JURIS Analisis Yuridis terhadap Perlindungan Hukum Investasi Asing di Indonesia setelah Lahirnya Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2023More at 2023

JURNALSYNTAXADMIRATIONJURNALSYNTAXADMIRATION Proses perijinan dalam investasi yang seharusnya cepat dan mudah ternyata berbelit-belit, tidak efektif dan efisien baik dari segi waktu dan biaya yangProses perijinan dalam investasi yang seharusnya cepat dan mudah ternyata berbelit-belit, tidak efektif dan efisien baik dari segi waktu dan biaya yang

Useful /

JURIS Family Perception and Adaptation in Caring for Members with Schizophrenic Mental Disorders An Ethnographic Study in Surabaya Rural Communities 2026More at 2026

UNIGRESUNIGRES Temuan penelitian menunjukkan bahwa persepsi keluarga didominasi oleh kepercayaan budaya (guna-guna, santet) dan kepercayaan agama (cobaan dari Tuhan).Temuan penelitian menunjukkan bahwa persepsi keluarga didominasi oleh kepercayaan budaya (guna-guna, santet) dan kepercayaan agama (cobaan dari Tuhan).

JURIS Implementation of Strengthening Government Institutions Towards a Clear and Clean Bureaucratic Order in South Sulawesi Province 2023More at 2023

JURNALSYNTAXADMIRATIONJURNALSYNTAXADMIRATION Kelembagaan yang sehat terwujud melalui masukan, proses, keluaran, dan hasil yang sejalan dengan tata praja birokrasi tanpa mengabaikan faktor komunikasi,Kelembagaan yang sehat terwujud melalui masukan, proses, keluaran, dan hasil yang sejalan dengan tata praja birokrasi tanpa mengabaikan faktor komunikasi,

JURIS The Indonesian Ulema Council Fatwa Analysis on The Environment and Their Relationship to The Green Economics Concept Development 2022More at 2022

JURNALSYNTAXADMIRATIONJURNALSYNTAXADMIRATION Sebagai lembaga independen, MUI memiliki tanggung jawab untuk mengeluarkan fatwa yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan sehinggaSebagai lembaga independen, MUI memiliki tanggung jawab untuk mengeluarkan fatwa yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan sehingga

JURIS Analisa Sifat Mekanik Komposit Limbah Limbah Plastik PP Polypropylene dan Limbah Serbuk Kayu Durian 2022More at 2022

JURNALSYNTAXADMIRATIONJURNALSYNTAXADMIRATION Metode dua paduan dengan 20/80, 30/70, dan 40/60 pada tekanan 20 kg/cm2 selama 20 menit dengan pengujian Impak Charpy, Pengujian Kekerasan, dan pengamatanMetode dua paduan dengan 20/80, 30/70, dan 40/60 pada tekanan 20 kg/cm2 selama 20 menit dengan pengujian Impak Charpy, Pengujian Kekerasan, dan pengamatan

ads-block-test