DINASTIRESDINASTIRES
Journal of Law, Politic and HumanitiesJournal of Law, Politic and HumanitiesPengembangan perumahan apartemen di Indonesia merupakan inisiatif strategis untuk menyediakan hunian layak di tengah kelangkaan lahan perkotaan. Namun, regulasi yang mengatur masa transisi sebelum pembentukan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) masih tidak konsisten, menyebabkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan, terutama dalam alokasi biaya pengelolaan. Studi ini bertujuan untuk menganalisis kelemahan dalam regulasi yang ada, mengevaluasi implementasinya dalam praktik, dan mengusulkan rekonstruksi hukum yang menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi pengembang maupun penghuni. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris melalui analisis undang-undang, putusan pengadilan, studi kasus, dan studi perbandingan dengan praktik di negara lain. Temuan menunjukkan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021, yang gagal mengakui Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) sebagai bukti kepemilikan sementara yang sah, membebankan beban finansial yang tidak proporsional kepada pengembang. Rekonstruksi hukum yang diusulkan mencakup pengakuan PPJB yang telah lunas sebagai bukti kepemilikan sementara, penerapan pembagian biaya secara proporsional berdasarkan Nilai Perbandingan Proporsional (NPP), dan penguatan pengawasan pemerintah selama masa transisi. Sebagai kesimpulan, kerangka regulasi baru diperlukan untuk membangun sistem pengelolaan apartemen yang adil, transparan, dan memiliki kepastian hukum, sesuai dengan prinsip negara hukum yang responsif.
Studi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum tertulis dan praktik dalam pengelolaan apartemen selama masa transisi di Indonesia, di mana Peraturan Pemerintah No.13 Tahun 2021 menciptakan ketidakadilan dengan tidak mengakui PPJB sebagai bukti kepemilikan sementara, membebankan seluruh biaya kepada pengembang.Ketidakseimbangan ini secara praktis memicu konflik antara pengembang dan penghuni, menunda pembentukan PPPSRS, serta mengabaikan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan utilitas hukum, yang semuanya mengakibatkan kerugian finansial bagi pengembang dan inefisiensi pengelolaan.Oleh karena itu, rekonstruksi hukum sangat mendesak dengan mengakui PPJB yang lunas sebagai bukti kepemilikan, menerapkan pembagian biaya proporsional berdasarkan NPP, serta menetapkan batas waktu transisi dan pengawasan pemerintah yang efektif untuk mencapai sistem pengelolaan apartemen yang adil, transparan, dan berkepastian hukum.
Saran penelitian lanjutan yang relevan dan dapat mengembangkan temuan studi ini adalah sebagai berikut. Pertama, penting untuk melakukan studi dampak mendalam setelah implementasi usulan rekonstruksi hukum. Misalnya, bagaimana pengakuan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) sebagai bukti kepemilikan sementara dan penerapan pembagian biaya proporsional berdasarkan Nilai Perbandingan Proporsional (NPP) secara konkret memengaruhi stabilitas keuangan pengembang, tingkat kepuasan penghuni, serta efektivitas operasional sistem pengelolaan apartemen? Penelitian ini dapat melibatkan studi kasus di beberapa proyek percontohan untuk membandingkan kondisi sebelum dan sesudah perubahan regulasi, mengidentifikasi manfaat nyata dan tantangan yang mungkin muncul dari sudut pandang ekonomi dan sosial. Kedua, ada baiknya dilakukan kajian komparatif yang lebih luas terhadap model tata kelola apartemen di berbagai negara atau bahkan di beberapa kompleks apartemen yang dianggap berhasil di Indonesia, tidak hanya dari sisi kerangka hukumnya, melainkan juga dari aspek praktik terbaik dalam membangun komunikasi, mekanisme pengambilan keputusan, dan penyelesaian sengketa antara pengembang dan perhimpunan penghuni. Hal ini bertujuan untuk memahami faktor-faktor non-legal yang berkontribusi pada transisi pengelolaan yang lancar dan harmonis. Ketiga, penelitian dapat difokuskan pada analisis akar masalah hambatan administratif dan birokrasi yang sering menunda penerbitan dokumen-dokumen penting seperti Sertifikat Laik Fungsi (SLF) atau sertifikat kepemilikan formal (AJB/SHM Sarusun) yang berakibat pada molornya masa transisi. Mengapa proses-proses ini seringkali lambat, dan solusi inovatif apa yang dapat ditawarkan untuk menyederhanakan dan mempercepatnya, mungkin dengan memanfaatkan teknologi atau reformasi prosedur internal instansi terkait? Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi konkret yang dapat diadopsi pemerintah daerah untuk memastikan kepatuhan terhadap batas waktu transisi dan menciptakan lingkungan hunian yang lebih tertata dan adil bagi semua pihak.
| File size | 304.48 KB |
| Pages | 9 |
| DMCA | Report |
Related /
UBLUBL Penelitian ini menyimpulkan bahwa penyebaran rekaman eksplisit seksual yang melibatkan anak oleh pihak ketiga atas nama penegakan hukum merupakan penyalahgunaanPenelitian ini menyimpulkan bahwa penyebaran rekaman eksplisit seksual yang melibatkan anak oleh pihak ketiga atas nama penegakan hukum merupakan penyalahgunaan
UBLUBL Penelitian ini menyimpulkan bahwa Jaksa Penuntut Umum memegang peran sentral dalam menjamin penegakan hukum yang adil dan seimbang, dengan mempertimbangkanPenelitian ini menyimpulkan bahwa Jaksa Penuntut Umum memegang peran sentral dalam menjamin penegakan hukum yang adil dan seimbang, dengan mempertimbangkan
UMSUMS Metodologi yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta analisis terhadap bahan hukum primerMetodologi yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta analisis terhadap bahan hukum primer
DINASTIRESDINASTIRES Sus/2020/PN Jkt. Utr dan mengevaluasi efektivitas dan keadilan kerangka hukum di bawah POJK No. 77/POJK. 01/2016, POJK No. 18/POJK. 07/2023, dan Undang-UndangSus/2020/PN Jkt. Utr dan mengevaluasi efektivitas dan keadilan kerangka hukum di bawah POJK No. 77/POJK. 01/2016, POJK No. 18/POJK. 07/2023, dan Undang-Undang
UMSUMS Adopsi TI di pertambangan juga memiliki tantangan yang sama. TI memiliki dampak besar pada pertambangan. TI memberikan masa depan yang lebih aman, lebihAdopsi TI di pertambangan juga memiliki tantangan yang sama. TI memiliki dampak besar pada pertambangan. TI memberikan masa depan yang lebih aman, lebih
UMSUMS Penting untuk melestarikan adat dan hukum ini demi menjaga kesakralan tanah adat dan memastikan bahwa sengketa diselesaikan secara adil. Dalam konteksPenting untuk melestarikan adat dan hukum ini demi menjaga kesakralan tanah adat dan memastikan bahwa sengketa diselesaikan secara adil. Dalam konteks
UntikaUntika Sejak menempuh pendidikan di tingkat sekolah dasar hingga saat ini, para murid diperdengarkan ungkapan filosofis Ki Hajar Dewantara yang menekankan peranSejak menempuh pendidikan di tingkat sekolah dasar hingga saat ini, para murid diperdengarkan ungkapan filosofis Ki Hajar Dewantara yang menekankan peran
BAJANGJOURNALBAJANGJOURNAL Implementing legal safeguards that cover transaction security, transparency of product information, and mechanisms for dispute resolution is crucial. InImplementing legal safeguards that cover transaction security, transparency of product information, and mechanisms for dispute resolution is crucial. In
Useful /
UNIVMEDUNIVMED Dari empat kasus yang disajikan, dua di antaranya berakibat fatal: satu karena sepsis berat pada pria muda dan satu lainnya awalnya aseptik tetapi kemudianDari empat kasus yang disajikan, dua di antaranya berakibat fatal: satu karena sepsis berat pada pria muda dan satu lainnya awalnya aseptik tetapi kemudian
DINASTIRESDINASTIRES Kesimpulan menegaskan bahwa perjanjian tersebut bersifat dapat dibatalkan; meskipun pembatalan melindungi keadilan dan persetujuan yang sah, pembagianKesimpulan menegaskan bahwa perjanjian tersebut bersifat dapat dibatalkan; meskipun pembatalan melindungi keadilan dan persetujuan yang sah, pembagian
IAESONLINEIAESONLINE Survei ini menunjukkan bahwa kerangka kerja yang didorong AI secara signifikan meningkatkan deteksi dini kanker malignansi GI dan mendukung pengambilanSurvei ini menunjukkan bahwa kerangka kerja yang didorong AI secara signifikan meningkatkan deteksi dini kanker malignansi GI dan mendukung pengambilan
IAESONLINEIAESONLINE It achieves higher recall, precision, and F1-score, demonstrating its improved ability to detect and classify corroded areas. Notably, YOLOv8 is betterIt achieves higher recall, precision, and F1-score, demonstrating its improved ability to detect and classify corroded areas. Notably, YOLOv8 is better