DINASTIRESDINASTIRES
Journal of Law, Politic and HumanitiesJournal of Law, Politic and HumanitiesPengembangan perumahan apartemen di Indonesia merupakan inisiatif strategis untuk menyediakan hunian layak di tengah kelangkaan lahan perkotaan. Namun, regulasi yang mengatur masa transisi sebelum pembentukan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) masih tidak konsisten, menyebabkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan, terutama dalam alokasi biaya pengelolaan. Studi ini bertujuan untuk menganalisis kelemahan dalam regulasi yang ada, mengevaluasi implementasinya dalam praktik, dan mengusulkan rekonstruksi hukum yang menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi pengembang maupun penghuni. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris melalui analisis undang-undang, putusan pengadilan, studi kasus, dan studi perbandingan dengan praktik di negara lain. Temuan menunjukkan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021, yang gagal mengakui Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) sebagai bukti kepemilikan sementara yang sah, membebankan beban finansial yang tidak proporsional kepada pengembang. Rekonstruksi hukum yang diusulkan mencakup pengakuan PPJB yang telah lunas sebagai bukti kepemilikan sementara, penerapan pembagian biaya secara proporsional berdasarkan Nilai Perbandingan Proporsional (NPP), dan penguatan pengawasan pemerintah selama masa transisi. Sebagai kesimpulan, kerangka regulasi baru diperlukan untuk membangun sistem pengelolaan apartemen yang adil, transparan, dan memiliki kepastian hukum, sesuai dengan prinsip negara hukum yang responsif.
Studi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum tertulis dan praktik dalam pengelolaan apartemen selama masa transisi di Indonesia, di mana Peraturan Pemerintah No.13 Tahun 2021 menciptakan ketidakadilan dengan tidak mengakui PPJB sebagai bukti kepemilikan sementara, membebankan seluruh biaya kepada pengembang.Ketidakseimbangan ini secara praktis memicu konflik antara pengembang dan penghuni, menunda pembentukan PPPSRS, serta mengabaikan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan utilitas hukum, yang semuanya mengakibatkan kerugian finansial bagi pengembang dan inefisiensi pengelolaan.Oleh karena itu, rekonstruksi hukum sangat mendesak dengan mengakui PPJB yang lunas sebagai bukti kepemilikan, menerapkan pembagian biaya proporsional berdasarkan NPP, serta menetapkan batas waktu transisi dan pengawasan pemerintah yang efektif untuk mencapai sistem pengelolaan apartemen yang adil, transparan, dan berkepastian hukum.
Saran penelitian lanjutan yang relevan dan dapat mengembangkan temuan studi ini adalah sebagai berikut. Pertama, penting untuk melakukan studi dampak mendalam setelah implementasi usulan rekonstruksi hukum. Misalnya, bagaimana pengakuan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) sebagai bukti kepemilikan sementara dan penerapan pembagian biaya proporsional berdasarkan Nilai Perbandingan Proporsional (NPP) secara konkret memengaruhi stabilitas keuangan pengembang, tingkat kepuasan penghuni, serta efektivitas operasional sistem pengelolaan apartemen? Penelitian ini dapat melibatkan studi kasus di beberapa proyek percontohan untuk membandingkan kondisi sebelum dan sesudah perubahan regulasi, mengidentifikasi manfaat nyata dan tantangan yang mungkin muncul dari sudut pandang ekonomi dan sosial. Kedua, ada baiknya dilakukan kajian komparatif yang lebih luas terhadap model tata kelola apartemen di berbagai negara atau bahkan di beberapa kompleks apartemen yang dianggap berhasil di Indonesia, tidak hanya dari sisi kerangka hukumnya, melainkan juga dari aspek praktik terbaik dalam membangun komunikasi, mekanisme pengambilan keputusan, dan penyelesaian sengketa antara pengembang dan perhimpunan penghuni. Hal ini bertujuan untuk memahami faktor-faktor non-legal yang berkontribusi pada transisi pengelolaan yang lancar dan harmonis. Ketiga, penelitian dapat difokuskan pada analisis akar masalah hambatan administratif dan birokrasi yang sering menunda penerbitan dokumen-dokumen penting seperti Sertifikat Laik Fungsi (SLF) atau sertifikat kepemilikan formal (AJB/SHM Sarusun) yang berakibat pada molornya masa transisi. Mengapa proses-proses ini seringkali lambat, dan solusi inovatif apa yang dapat ditawarkan untuk menyederhanakan dan mempercepatnya, mungkin dengan memanfaatkan teknologi atau reformasi prosedur internal instansi terkait? Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi konkret yang dapat diadopsi pemerintah daerah untuk memastikan kepatuhan terhadap batas waktu transisi dan menciptakan lingkungan hunian yang lebih tertata dan adil bagi semua pihak.
| File size | 304.48 KB |
| Pages | 9 |
| DMCA | Report |
Related /
UBUB Transparansi menjadi prasyarat utama untuk akuntabilitas yang efektif, memungkinkan masyarakat untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kemitraan. DigitalisasiTransparansi menjadi prasyarat utama untuk akuntabilitas yang efektif, memungkinkan masyarakat untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kemitraan. Digitalisasi
UMSUMS Kedudukan notaris sebagai pejabat umum diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentangKedudukan notaris sebagai pejabat umum diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang
SANGADJIMEDIAPUBLISHINGSANGADJIMEDIAPUBLISHING Penelitian ini menyimpulkan bahwa platform digital telah menjadi kekuatan transformasional dalam agribisnis, terutama dalam merombak model bisnis, meningkatkanPenelitian ini menyimpulkan bahwa platform digital telah menjadi kekuatan transformasional dalam agribisnis, terutama dalam merombak model bisnis, meningkatkan
KWIKKIANGIEKWIKKIANGIE Kasus RUPTL 2025-2034 di Indonesia menunjukkan kemampuan dinamis di tingkat nasional. Penerapan teori kemampuan dinamis telah menciptakan RUPTL yang tangguhKasus RUPTL 2025-2034 di Indonesia menunjukkan kemampuan dinamis di tingkat nasional. Penerapan teori kemampuan dinamis telah menciptakan RUPTL yang tangguh
UNIMUNIM Penelitian ini menunjukkan bahwa artificial intelligence, marketing, dan advertising merupakan konsep utama yang membentuk jaringan riset advertising berbasisPenelitian ini menunjukkan bahwa artificial intelligence, marketing, dan advertising merupakan konsep utama yang membentuk jaringan riset advertising berbasis
UBUB Analisis komprehensif terhadap pengelolaan sampah kota di Distrik Kushtia mengungkapkan perbedaan besar dalam praktik antara dua kota kabupaten, denganAnalisis komprehensif terhadap pengelolaan sampah kota di Distrik Kushtia mengungkapkan perbedaan besar dalam praktik antara dua kota kabupaten, dengan
UIN SGDUIN SGD 348) menyediakan kerangka kerja nasional yang terstruktur untuk lisensi, pengawasan, dan pertanggungjawaban dalam cloud seeding, sehingga secara tidak348) menyediakan kerangka kerja nasional yang terstruktur untuk lisensi, pengawasan, dan pertanggungjawaban dalam cloud seeding, sehingga secara tidak
UNPARUNPAR Penelitian ini menyelidiki dampak praktik akuntansi hijau terhadap nilai perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahunPenelitian ini menyelidiki dampak praktik akuntansi hijau terhadap nilai perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun
Useful /
JURNALFKIPUNTADJURNALFKIPUNTAD Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji adsorpsi ion Fe(III) pada suplemen Fe oleh ampas teh hitam. Tujuan penelitian ini adalah untuk menginvestigasiPenelitian ini dilakukan untuk mengkaji adsorpsi ion Fe(III) pada suplemen Fe oleh ampas teh hitam. Tujuan penelitian ini adalah untuk menginvestigasi
UNISMUH PALUUNISMUH PALU Dengan semakin meningkatnya perhatian global terhadap perawatan yang berpusat pada pasien dan kekhawatiran tentang akses kesehatan yang tidak merata, tujuanDengan semakin meningkatnya perhatian global terhadap perawatan yang berpusat pada pasien dan kekhawatiran tentang akses kesehatan yang tidak merata, tujuan
DINASTIRESDINASTIRES Tidak ada satu pun tipu daya yang dilakukan terhadap para pihak. Dan jika itu adalah tipu daya, maka harus berdasarkan putusan pengadilan yang memilikiTidak ada satu pun tipu daya yang dilakukan terhadap para pihak. Dan jika itu adalah tipu daya, maka harus berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki
UNKLABUNKLAB Temuan ini menekankan pentingnya transparansi harga, konsistensi kualitas produk, rating pelanggan yang autentik, dan ulasan yang kredibel dalam membangunTemuan ini menekankan pentingnya transparansi harga, konsistensi kualitas produk, rating pelanggan yang autentik, dan ulasan yang kredibel dalam membangun