RIAURIAU

IPTEKIN Jurnal Kebijakan Pembangunan dan InovasiIPTEKIN Jurnal Kebijakan Pembangunan dan Inovasi

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi tanggung jawab dan kewenangan pemerintah, masyarakat, dan swasta dalam pelayanan sosial kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS). Penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilaksanakan melalui model LKS dan non (luar) LKS. Metode penelitian kualitatif, lokasi penelitian Provinsi Riau. Hasil dari penelitian ini adalah tanggung jawab pemerintah provinsi dalam mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah pada pelayanan sosial bagi PMKS yang oleh Pemerintah Provinsi Riau melalui 4 LKS pada tahun 2018 sebesar 210 orang. Kewenangan dalam melaksanakan kerjasama dan koordinasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial belum proporsional. Ada selisih 4,3 % lebih sedikit dibandingkan yang dilaksanakan masyarakat. Dibandingkan dengan jumlah total PMKS se Provinsi Riau, penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui LKS baru 0,04%. Sedangkan yang lain dilaksanakan pemerintah pusat sebanyak 185 orang dan swasta. LKS swasta berkontribusi 0,94% dari total PMKS se-Provinsi Riau.

Pelaksanaan Tanggung jawab pemerintah daerah dalam pelayanan sosial melalui LKS belum memberikan pengaruh besar terhadap kesejahteraan sosial PMKS, dari total PMKS persentasenya hanya 0,04%.Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah hanya 5 Milyar.

Untuk meningkatkan akses terhadap determinan kemiskinan, perlu ada alokasi anggaran yang lebih signifikan untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Pemerintah daerah dapat menetapkan kebijakan kerja sama dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dengan lembaga kesejahteraan sosial nasional, serta melakukan koordinasi program penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Selain itu, penting juga untuk meningkatkan pemahaman tentang tanggung jawab dan kewenangan negara dalam penanganan dan pembinaan anak-anak terlantar, serta memastikan bahwa LKS memiliki tenaga ahli pekerja sosial yang profesional.

Read online
File size448.92 KB
Pages10
DMCAReport

Related /

ads-block-test