RIAURIAU
IPTEKIN Jurnal Kebijakan Pembangunan dan InovasiIPTEKIN Jurnal Kebijakan Pembangunan dan InovasiPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi tanggung jawab dan kewenangan pemerintah, masyarakat, dan swasta dalam pelayanan sosial kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS). Penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilaksanakan melalui model LKS dan non (luar) LKS. Metode penelitian kualitatif, lokasi penelitian Provinsi Riau. Hasil dari penelitian ini adalah tanggung jawab pemerintah provinsi dalam mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah pada pelayanan sosial bagi PMKS yang oleh Pemerintah Provinsi Riau melalui 4 LKS pada tahun 2018 sebesar 210 orang. Kewenangan dalam melaksanakan kerjasama dan koordinasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial belum proporsional. Ada selisih 4,3 % lebih sedikit dibandingkan yang dilaksanakan masyarakat. Dibandingkan dengan jumlah total PMKS se Provinsi Riau, penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui LKS baru 0,04%. Sedangkan yang lain dilaksanakan pemerintah pusat sebanyak 185 orang dan swasta. LKS swasta berkontribusi 0,94% dari total PMKS se-Provinsi Riau.
Pelaksanaan Tanggung jawab pemerintah daerah dalam pelayanan sosial melalui LKS belum memberikan pengaruh besar terhadap kesejahteraan sosial PMKS, dari total PMKS persentasenya hanya 0,04%.Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah hanya 5 Milyar.
Untuk meningkatkan akses terhadap determinan kemiskinan, perlu ada alokasi anggaran yang lebih signifikan untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Pemerintah daerah dapat menetapkan kebijakan kerja sama dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dengan lembaga kesejahteraan sosial nasional, serta melakukan koordinasi program penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Selain itu, penting juga untuk meningkatkan pemahaman tentang tanggung jawab dan kewenangan negara dalam penanganan dan pembinaan anak-anak terlantar, serta memastikan bahwa LKS memiliki tenaga ahli pekerja sosial yang profesional.
| File size | 448.92 KB |
| Pages | 10 |
| DMCA | Report |
Related /
E GREENATIONE GREENATION Hingga saat ini, penundaan dalam proses pidana utamanya dipahami sebagai masalah peradilan yang adil bagi tersangka atau terdakwa. Namun, korban juga mengalamiHingga saat ini, penundaan dalam proses pidana utamanya dipahami sebagai masalah peradilan yang adil bagi tersangka atau terdakwa. Namun, korban juga mengalami
ISI SURAKARTAISI SURAKARTA Berdasarkan temuan ini, media pembelajaran berbasis puzzle dirancang, terdiri dari potongan puzzle bertema rempah, kartu flash, kartu belajar magnetik,Berdasarkan temuan ini, media pembelajaran berbasis puzzle dirancang, terdiri dari potongan puzzle bertema rempah, kartu flash, kartu belajar magnetik,
STAIN TDMSTAIN TDM Dalam perspektif *maqāṣid al-syarīah*, pengawasan ini memiliki legitimasi kuat karena berfungsi menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta anakDalam perspektif *maqāṣid al-syarīah*, pengawasan ini memiliki legitimasi kuat karena berfungsi menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta anak
STIH PMSTIH PM Hasil penelitian menemukan dua temuan utama: pertama, DPR mengalami pelemahan sejak amandemen UUD 1945 akibat dominasi eksekutif dalam mengendalikan agendaHasil penelitian menemukan dua temuan utama: pertama, DPR mengalami pelemahan sejak amandemen UUD 1945 akibat dominasi eksekutif dalam mengendalikan agenda
UNPADUNPAD Kolaborasi yang erat antara multi-stakeholders harus terus dijaga bahkan diperluas cakupannya guna memperkuat dampak pemberdayaan masyarakat dari programKolaborasi yang erat antara multi-stakeholders harus terus dijaga bahkan diperluas cakupannya guna memperkuat dampak pemberdayaan masyarakat dari program
JURNALKUJURNALKU Pasal 19 UU Penagihan Pajak serta prinsip dimana tuntutan Negara yang bersifat public (bodemrecht/hak-hak mendasar) memiliki kedudukan yang paling mendahulu.Pasal 19 UU Penagihan Pajak serta prinsip dimana tuntutan Negara yang bersifat public (bodemrecht/hak-hak mendasar) memiliki kedudukan yang paling mendahulu.
Tel-UTel-U Hong Kong merupakan salah satu negara tujuan utama penempatan PMI di luar negeri. Dalam menjalani pekerjaannya tidak menutup kemungkinan PMI di Hong KongHong Kong merupakan salah satu negara tujuan utama penempatan PMI di luar negeri. Dalam menjalani pekerjaannya tidak menutup kemungkinan PMI di Hong Kong
UNPADUNPAD Namun, aturan mengenai hak-hak anak yang telah dibuat sejak dulu tidak menjamin pelanggaran hak anak berakhir. Konflik bersenjata dan situasi kekerasanNamun, aturan mengenai hak-hak anak yang telah dibuat sejak dulu tidak menjamin pelanggaran hak anak berakhir. Konflik bersenjata dan situasi kekerasan
Useful /
Tel-UTel-U Then, the results of the promotion test show that partially and simultaneously, the quality of e-services has a significant influence on GrabFood customerThen, the results of the promotion test show that partially and simultaneously, the quality of e-services has a significant influence on GrabFood customer
UNMUNM Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kecerdasan emosional siswa non-disabilitas terhadap dukungan teman sebaya bagi siswa disabilitas di SMPPenelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kecerdasan emosional siswa non-disabilitas terhadap dukungan teman sebaya bagi siswa disabilitas di SMP
UNBITAGOUNBITAGO Namun, kondisi faktual menunjukkan bahwa kemampuan bahasa Inggris ASN masih tergolong rendah dan belum merata, terutama antara aparatur pusat dan daerah.Namun, kondisi faktual menunjukkan bahwa kemampuan bahasa Inggris ASN masih tergolong rendah dan belum merata, terutama antara aparatur pusat dan daerah.
Tel-UTel-U Ketika mereka berada pada situasi toxic relationship, pasangan dari para informan ini selalu tidak mampu untuk mengontrol emosinya sehingga seringkaliKetika mereka berada pada situasi toxic relationship, pasangan dari para informan ini selalu tidak mampu untuk mengontrol emosinya sehingga seringkali