APPIHIAPPIHI

Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial IndonesiaAktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan hak politik penyandang disabilitas melalui perekaman kartu tanda penduduk elektronik (e‑KTP) dalam pengelolaan daftar pemilih pemilu. Hak politik merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dijamin tanpa diskriminasi, termasuk bagi penyandang disabilitas. Perekaman e‑KTP menjadi syarat penting dalam administrasi kependudukan yang memengaruhi penetapan daftar pemilih tetap, sehingga memiliki peran strategis dalam memastikan partisipasi politik warga negara. Metode penelitian hukum normatif digunakan dengan pendekatan perundang‑undangan dan konseptual; data diperoleh melalui studi kepustakaan mengenai peraturan, literatur ilmiah, dan dokumen terkait administrasi kependudukan serta pemilu. Hasil menunjukkan bahwa perekaman e‑KTP memainkan peran kunci dalam menjamin hak politik penyandang disabilitas, sehingga diperlukan pelayanan administrasi kependudukan yang inklusif, aksesibel, dan nondiskriminatif untuk mewujudkan pemilu yang demokratis, adil, dan setara.

Perekaman e‑KTP merupakan instrumen penting dalam pemenuhan hak politik penyandang disabilitas karena menjadi dasar penyusunan daftar pemilih.Optimalisasi pelayanan administrasi kependudukan yang inklusif, aksesibel, dan nondiskriminatif perlu dijalankan agar penyandang disabilitas dapat menggunakan hak pilihnya secara setara.Administrasi kependudukan yang efektif berkontribusi pada pemilu demokratis, adil, dan menjunjung persamaan hak.

Pertama, perlu diteliti apakah pelatihan digital bagi penyandang disabilitas dapat meningkatkan kemampuan mendaftar e‑KTP secara mandiri. Kedua, dapat dikaji efektivitas integrasi data kependudukan dengan sistem pengelolaan daftar pemilih melalui platform berbasis cloud untuk menurunkan kesalahan data. Ketiga, diteliti seberapa besar dampak kebijakan jaminan akses layanan e‑KTP (mis. layanan mobile, petugas pengunjung) terhadap tingkat partisipasi pemilih penyandang disabilitas dalam pemilu. Selanjutnya, evaluasi periodik proses pemutakhiran data e‑KTP dapat memberikan gambaran perubahan demografis populasi penyandang disabilitas. Kampanye kesadaran publik tentang hak politik penyandang disabilitas juga dapat meningkatkan partisipasi. Penelitian lanjutan dapat memanfaatkan anal_white‑box model untuk memprediksi faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi pemilih. Penerapan sistem verifikasi biometrik yang ramah disabilitas dapat dipertimbangkan guna mempermudah proses pendaftaran. Pertimbangan kebijakan fiskal untuk mendukung infrastruktur layanan e‑KTP di daerah terpencil juga penting. Kajian evaluasi biaya‑manfaat terkait investasi layanan e‑KTP dapat menuntun penggunaan sumber daya publik secara efisien. Terakhir, melibatkan pihak ketiga independen dalam audit data pemilih dapat meningkatkan transparansi dan kepercayaandição terhadap sistem pemilu yang inklusif.

Read online
File size1.13 MB
Pages10
DMCAReport

Related /

ads-block-test