UIN Ar-RaniryUIN Ar-Raniry
Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik HukumLegitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik HukumStudi ini mengkaji perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana inses di Aceh dengan menitikberatkan pada perspektif relasi kuasa antara korban dan pelaku. Dalam konteks ini, inses dipahami sebagai kejahatan yang tidak hanya melanggar integritas fisik anak, tetapi juga merusak kondisi psikologis, sosial, dan rasa aman korban, mengingat pelaku umumnya memiliki posisi dominan dalam struktur keluarga. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap anak korban inses menuntut pendekatan multidimensional yang tidak hanya fokus pada penegakan hukum, tetapi juga pada pendampingan berkelanjutan guna mencegah reviktimisasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep dasar perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana inses serta peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Aceh dalam implementasinya. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak korban inses bertumpu pada prinsip perlindungan khusus (special protection), yang menempatkan anak sebagai subjek hukum yang rentan akibat ketimpangan relasi kuasa. Perlindungan tersebut tidak hanya dimaknai sebagai penegakan hukum pidana terhadap pelaku, tetapi juga sebagai upaya komprehensif dalam pemulihan hak-hak korban. Secara empiris, DP3A Aceh telah melaksanakan berbagai bentuk perlindungan, meliputi pemulihan psikologis dan fisik, rehabilitasi sosial, edukasi, serta pendampingan hukum bagi anak korban tindak pidana inses.
Penelitian ini menekankan bahwa tindak pidana inses merupakan bentuk kekerasan seksual yang sangat kompleks karena terjadi dalam hubungan keluarga yang ditandai oleh ketidakseimbangan kuasa, ketergantungan, dan kontrol psikologis terhadap korban anak.Dampaknya tidak hanya fisik, tetapi juga psikologis, sosial, dan jangka panjang, yang mempengaruhi kesejahteraan korban di masa depan.Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi anak korban inses harus dipahami secara komprehensif, tidak terbatas pada proses hukum pidana, tetapi juga memprioritaskan pemulihan korban sebagai tujuan utama pada setiap tahap penanganan kasus.Meskipun berbagai instrumen hukum yang mengatur perlindungan anak sudah tersedia di tingkat normatif, implementasinya masih menghadapi tantangan karena belum adanya regulasi khusus yang membedakan kasus inses dengan bentuk kekerasan seksual lainnya.Secara empiris, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Aceh telah menerapkan pendekatan yang cukup komprehensif dan berorientasi pada korban.namun, efektivitasnya masih dibatasi oleh faktor struktural dan kultural, termasuk intervensi keluarga, stigma sosial, dan budaya diam.Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan, penetapan regulasi khusus, dan peningkatan otoritas institusi agar perlindungan hukum tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga menjamin keadilan substansial dan pemulihan jangka panjang bagi anak korban inses.
Untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana inses, diperlukan penguatan kebijakan dan regulasi khusus yang membedakan kasus inses dari bentuk kekerasan seksual lainnya. Selain itu, perlu ada mekanisme untuk melindungi korban dari intervensi keluarga dan memperkuat mandat DP3A agar memiliki otoritas yang lebih kuat dalam menjamin kelangsungan proses hukum dan pemulihan korban. Pendidikan publik yang berkelanjutan juga diperlukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar hak-hak korban tindak pidana inses dapat terpenuhi secara menyeluruh. Penelitian selanjutnya dapat fokus pada pengembangan model intervensi yang lebih efektif untuk menangani kasus inses, termasuk strategi untuk mengatasi intervensi keluarga dan budaya diam yang menghambat proses hukum dan pemulihan korban. Selain itu, penelitian juga dapat mengeksplorasi strategi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak jangka panjang dari tindak pidana inses terhadap korban anak, serta strategi untuk mencegah terjadinya kasus inses di masa depan.
| File size | 357.6 KB |
| Pages | 19 |
| DMCA | Report |
Related /
IPTRISAKTIIPTRISAKTI (2) Praktik pungutan liar dalam perizinan bahan baku, maka pemerintah harus memperkuat sistem pemantauan dan memberikan sanksi tegas terhadap praktik pungutan(2) Praktik pungutan liar dalam perizinan bahan baku, maka pemerintah harus memperkuat sistem pemantauan dan memberikan sanksi tegas terhadap praktik pungutan
UIN Ar-RaniryUIN Ar-Raniry Penelitian ini menawarkan kerangka kerja politik hukum yang sistematis, menetapkan Peraturan Daerah sebagai instrumen kebijakan turunan yang sah dalamPenelitian ini menawarkan kerangka kerja politik hukum yang sistematis, menetapkan Peraturan Daerah sebagai instrumen kebijakan turunan yang sah dalam
UNMUNM Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran kepercayaan diri pada anak usia 5-6 tahun. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatifTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran kepercayaan diri pada anak usia 5-6 tahun. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif
UNMUNM Data dikumpulkan menggunakan skala academic grit, skala dukungan sosial, dan the Adult Dispositional Hope Scale, kemudian dianalisis menggunakan regresiData dikumpulkan menggunakan skala academic grit, skala dukungan sosial, dan the Adult Dispositional Hope Scale, kemudian dianalisis menggunakan regresi
UNRAMUNRAM Peserta menunjukkan antusiasme tinggi yang terlihat dari diskusi aktif mengenai upaya pelestarian mangrove melalui penanaman dan pengelolaan sampah laut.Peserta menunjukkan antusiasme tinggi yang terlihat dari diskusi aktif mengenai upaya pelestarian mangrove melalui penanaman dan pengelolaan sampah laut.
YALAMQAYALAMQA 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (UU SPPA). Perlindungan anak tertera pada Pasal39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (UU SPPA). Perlindungan anak tertera pada Pasal
STITNUALHIKMAHSTITNUALHIKMAH Pondok Pesantren memiliki fenomena terkait kompetensi guru. Guru pesantren seringkali mengajar hanya untuk menggugurkan kewajibannya saja, kurang menjagaPondok Pesantren memiliki fenomena terkait kompetensi guru. Guru pesantren seringkali mengajar hanya untuk menggugurkan kewajibannya saja, kurang menjaga
ITSITS Penerapan sistem di desa-desa Nigeria yang terletak di sepanjang tiga sungai menunjukkan bahwa meskipun tingkat pH berada dalam batas aman, tingkat keruhannyaPenerapan sistem di desa-desa Nigeria yang terletak di sepanjang tiga sungai menunjukkan bahwa meskipun tingkat pH berada dalam batas aman, tingkat keruhannya
Useful /
STTMCILEUNGSISTTMCILEUNGSI Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan sistem insinerasi rumah tangga dan menyelidiki variasi diameter nozzle (2, 3, dan 4 mm) pada tinggiTujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan sistem insinerasi rumah tangga dan menyelidiki variasi diameter nozzle (2, 3, dan 4 mm) pada tinggi
ITSITS Untuk menilai efektivitasnya, dilakukan eksperimen di skenario indoor nyata. Hasil menunjukkan bahwa teknik yang diusulkan outperforms algoritma yang sudahUntuk menilai efektivitasnya, dilakukan eksperimen di skenario indoor nyata. Hasil menunjukkan bahwa teknik yang diusulkan outperforms algoritma yang sudah
UIN WALISONGOUIN WALISONGO Oleh karena itu, pengawasan orang tua sangat penting dalam penggunaan perangkat teknologi. Keluarga inti memainkan peran penting dalam mengelola perangkatOleh karena itu, pengawasan orang tua sangat penting dalam penggunaan perangkat teknologi. Keluarga inti memainkan peran penting dalam mengelola perangkat
UIN WALISONGOUIN WALISONGO Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah convenience sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner skala, meliputi skala dukungan temanTeknik pengambilan sampel yang digunakan adalah convenience sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner skala, meliputi skala dukungan teman