KPUKPU

Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu IndonesiaElectoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia

Pilkada merupakan mekanisme demokratis yang krusial dalam menentukan kepemimpinan daerah. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan Pilkada tidak lepas dari berbagai pelanggaran dan perselisihan hasil, yang jika tidak diselesaikan secara adil dan transparan dapat merusak legitimasi demokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menangani perselisihan hasil Pilkada 2024, mengidentifikasi strategi permohonan yang efektif dan relevansi hasil putusan dalam mencegah pelanggaran berulang serta menegaskan pentingnya pemahaman hukum yang mendalam dan strategi pembuktian yang tepat bagi para pihak yang mengajukan sengketa hasil Pilkada. Selain itu, analisis terhadap pola putusan juga memberikan kontribusi dalam upaya preventif untuk mencegah pelanggaran serupa di masa mendatang, sekaligus memperkuat akuntabilitas dan integritas pemilu di Indonesia. Metode yang digunakan adalah metode yuridis-normatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif.

Dari analisis patokan putusan MK atas perselisihan hasil Pilkada 2024, hanya 26 dari 310 permohonan yang diterima, menunjukkan bahwa keberhasilan bergantung pada pemenuhan syarat formal dan substansial.Putusan yang dikabulkan berkaitan dengan tiga kategori pelanggaran utama.pelanggaran formil, substansial (termasuk politik uang), dan pelanggaran terstruktur, sistematis, serta masifjóð engaruhi hasil pemilihan.Oleh karena itu, pemahaman mendalam atas standar hukum dan penyusunan strategi berbasis bukti menjadi kunci bagi pemohon, sementara mekanisme MK juga berperan preventif untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik pada Pilkada mendatang.

1) Bagaimana penerapan teknologi blockchain dapat meningkatkan keamanan data pencalonan dan mengurangi risiko falsifikasi dokumen? 2) Apakah melibatkanlarına mediator independen sebelum pengajuan gugatan kepada MK dapat mempercepat penyelesaian sengketa dan meningkatkan kepercayaan publik? 3) Bagaimana peran pengawasan digital KPU dan Bawaslu dapat mengidentifikasi dan menegakkan batasan pelanggaran sistematis, sehingga meminimalkan terjadinya pelanggaran serupa di masa depan? Penelitian ini diharapkan dapat menyediakan basis empiris bagi kebijakan reformasi proses verifikasi dan pengawasan Pilkada, serta menawarkan solusi integratif antara teknologi, hukum, dan tata kelola demokratis.

  1. Napak Tilas Pemilihan Kepala Daerah Indonesia: Korelasi Negara Hukum Yang Demokratis Dan Amandemen UUD... japhtnhan.id/index.php/japhtnhan/article/view/65Napak Tilas Pemilihan Kepala Daerah Indonesia Korelasi Negara Hukum Yang Demokratis Dan Amandemen UUD japhtnhan index php japhtnhan article view 65
  2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengeketa Pemilihan Umum di Indonesia | COMSERVA :... comserva.publikasiindonesia.id/index.php/comserva/article/view/1095Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengeketa Pemilihan Umum di Indonesia COMSERVA comserva publikasiindonesia index php comserva article view 1095
  3. MAHKAMAH KONSTITUSI DAN UPAYA MENEGAKKAN ASAS PRESIDENSIALISME DI INDONESIA | Refleksi Hukum: Jurnal... ejournal.uksw.edu/refleksihukum/article/view/3241MAHKAMAH KONSTITUSI DAN UPAYA MENEGAKKAN ASAS PRESIDENSIALISME DI INDONESIA Refleksi Hukum Jurnal ejournal uksw edu refleksihukum article view 3241
  4. ANALISIS FAKTOR-FAKTOR NON-ELEKTORAL POTENSI PEMICU KONFLIK PEMILU TAHUN 2024 | Electoral Governance... doi.org/10.46874/tkp.v5i1.964ANALISIS FAKTOR FAKTOR NON ELEKTORAL POTENSI PEMICU KONFLIK PEMILU TAHUN 2024 Electoral Governance doi 10 46874 tkp v5i1 964
Read online
File size454.86 KB
Pages27
DMCAReport

Related /

JURIS Prevalensi Penderita Tuberkulosis Paru di Puskesmas Oekabiti Kecamatan Amarasi Kabupaten Kupang Periode 2017 2020 2026More at 2026

ADMIADMI Pada pasien tipe baru ada 7,31%, pasien tipe relaps 0,6%, dan pasien tipe lain 0,1%. Berdasarkan wilayah tempat tinggal 8 desa dan 1 Kelurahan, penderitaPada pasien tipe baru ada 7,31%, pasien tipe relaps 0,6%, dan pasien tipe lain 0,1%. Berdasarkan wilayah tempat tinggal 8 desa dan 1 Kelurahan, penderita

JURIS Perbandingan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Mengenai Perselisihan Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 dan 2024 2025More at 2025

UNISKAUNISKA Melalui penelitian ini ingin diketahui mengenai hal yang dipersengketakan dalam perselisihan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di MahkamahMelalui penelitian ini ingin diketahui mengenai hal yang dipersengketakan dalam perselisihan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Mahkamah

JURIS TINJAUAN PERATURN TENTANG MASA JABATAN KEPALA DESA DENGAN PERATURAN PERATURAN JABATAN KEPALA DAERAH Review Of The Ruler On The Time Of The Village Head Office With The Regulations Of The District He 2025More at 2025

YALAMQAYALAMQA Hasil penelitian menunjukan bahwa banyaknya perubahan masa jabatan kepala desa dan masa jabatan kepala daerah yang mencakup beberapa UU didalamnya. PeraturanHasil penelitian menunjukan bahwa banyaknya perubahan masa jabatan kepala desa dan masa jabatan kepala daerah yang mencakup beberapa UU didalamnya. Peraturan

JURIS Problematika Hukum Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah 2024More at 2024

UNISKAUNISKA Kondisi inilah yang kemudian memerlukan telaah lebih mendalam baik dari segi aspek regulasinya maupun dari aspek implementasinya. Netralitas ASN telahKondisi inilah yang kemudian memerlukan telaah lebih mendalam baik dari segi aspek regulasinya maupun dari aspek implementasinya. Netralitas ASN telah

JURIS Pengaruh Work Engagement Dan Lingkungan Kerja Fisik Terhadap Kinerja Karyawan Bagian Kantor Pada PT Telkom Samarinda 2024More at 2024

ADMIADMI Alat ukur yang digunakan yaitu skala work engagement, skala lingkungan kerja fisik, dan skala kinerja karyawan. Teknik analisa data yang digunakan dalamAlat ukur yang digunakan yaitu skala work engagement, skala lingkungan kerja fisik, dan skala kinerja karyawan. Teknik analisa data yang digunakan dalam

JURIS Urgensi Peradilan Khusus Pemilihan Umum Pemilu Di Indonesia Dalam Sistem Hukum Positif 2023More at 2023

UNSURUNSUR Pemilihan Kepala Daerah merupakan sebuah ajang pesta demokrasi di Indonesia yang dilaksanakan selama 5 (lima) tahun sekali, pergantian kekuasaan di negaraPemilihan Kepala Daerah merupakan sebuah ajang pesta demokrasi di Indonesia yang dilaksanakan selama 5 (lima) tahun sekali, pergantian kekuasaan di negara

JURIS Peranan Mahkamah Konstitusi MK Dalam Pemilu Serentak Tahun 2019 2022More at 2022

UCYUCY 24 Tahun 2003 yang telah diubah dengan Undang‑Undang No. keputusan MK menjadi landasan hukum penting bagi perwujudan UU Pemilu 2017 serta berfungsi sebagai24 Tahun 2003 yang telah diubah dengan Undang‑Undang No. keputusan MK menjadi landasan hukum penting bagi perwujudan UU Pemilu 2017 serta berfungsi sebagai

JURIS Pemodelan Prediksi Hasil Pilkada Dengan Mengunakan Jaringan Saraf Tiruan Back Propagation 2020More at 2020

TAUTAU Penelitian ini mengembangkan model prediksi hasil Pilkada berbasis Jaringan Saraf Tiruan dengan dua algoritma pembelajaran, yaitu Gradient Descent danPenelitian ini mengembangkan model prediksi hasil Pilkada berbasis Jaringan Saraf Tiruan dengan dua algoritma pembelajaran, yaitu Gradient Descent dan

Useful /

JURIS Identifikasi Penyebab Abnormality Jarak Antar Step pada Eskalator Boarding Lounge Gate E3 Terminal 2 di Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta 2026More at 2026

PPICURUGPPICURUG Metodologi penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dimana penulis melakukan pengumpulan data melalui studi lapangan dari objek yang ditelitiMetodologi penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dimana penulis melakukan pengumpulan data melalui studi lapangan dari objek yang diteliti

JURIS Ekspor Tidak Langsung dan Pengendalian Pasar Studi Kasus Strategi Akses Pasar Internasional Petani Udang 2026More at 2026

UNTAG BANYUWANGIUNTAG BANYUWANGI Penelitian ini menegaskan bahwa UMKM akuakultur menggunakan strategi ekspor tidak langsung, memiliki kontrol pasar yang sangat terbatas, dan tidak memperolehPenelitian ini menegaskan bahwa UMKM akuakultur menggunakan strategi ekspor tidak langsung, memiliki kontrol pasar yang sangat terbatas, dan tidak memperoleh

JURIS Peningkatan Kemampuan Guru Dalam Pengelolaan Proses Pembelajaran Melalui Pelaksanaan Supervisi Akademik Menggunakan Teknik Classroom Visition Di SMAN 2 Tarutung 2022More at 2022

UCYUCY Pengumpulan data melalui observasi partisipatif, serta penelusuran dokumentasi. validasi data memanfaatkan triangulasi. Analisa data menggunakan pendekatanPengumpulan data melalui observasi partisipatif, serta penelusuran dokumentasi. validasi data memanfaatkan triangulasi. Analisa data menggunakan pendekatan

JURIS THEORETICAL REVIEW OF THE EFFICIENCY OF LEADERSHIP WORK FROM THE PERSPECTIVE ROLE OF THE SECRETARY 2019More at 2019

ITSKHATULISTIWAITSKHATULISTIWA Pendekatan yang digunakan adalah melalui pendekatan kualitatif, yang berarti sumber yang dikumpulkan bukan dalam bentuk angka, tetapi berasal dari studiPendekatan yang digunakan adalah melalui pendekatan kualitatif, yang berarti sumber yang dikumpulkan bukan dalam bentuk angka, tetapi berasal dari studi

ads-block-test