STIAMISTIAMI

Neraca : Jurnal Akuntansi TerapanNeraca : Jurnal Akuntansi Terapan

Mengoptimalkan penyerapan anggaran sangat penting untuk menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam pemerintahan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan evaluasi anggaran terhadap penyerapan anggaran pada Pemerintah Kota Bekasi dengan pendekatan kuantitatif survei. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarkan kepada 240 pejabat pelaksana teknis secara acak sederhana. Hasil menunjukkan bahwa perencanaan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran (38,4%), pelaksanaan anggaran berpengaruh positif dan signifikan (61,14%), sedangkan evaluasi anggaran tidak berpengaruh positif dan signifikan (R²=8,6%). Namun, secara simultan ketiga variabel tersebut berpengaruh positif dan signifikan dengan kontribusi sebesar 62,9%, sementara 37,1% dipengaruhi faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Perencanaan anggaran terbukti memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran, meskipun hanya menjelaskan 38,4% variasi.Pelaksanaan anggaran memiliki pengaruh paling dominan dengan koefisien determinasi 61,4%, sedangkan evaluasi anggaran tidak memberikan pengaruh signifikan (8,6%).Secara simultan, ketiga variabel tersebut menjelaskan 62,9% variasi penyerapan anggaran, meninggalkan 37,1% yang dipengaruhi faktor lain yang belum diteliti.

Penelitian selanjutnya dapat menyelidiki bagaimana penerapan sistem budgeting digital mempengaruhi kemampuan monitoring real‑time dan peningkatan penyerapan anggaran di pemerintah daerah, khususnya dalam mengurangi keterlambatan dan kesalahan data. Selain itu, penting untuk mengevaluasi efektivitas program pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi pejabat pelaksana teknis dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran, serta mengidentifikasi faktor-faktor psikologis dan organisasi yang mempengaruhi kinerja mereka. Selanjutnya, studi longitudinal yang mengamati dampak faktor eksternal seperti krisis ekonomi, pandemi, atau perubahan kebijakan fiskal terhadap dinamika perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi anggaran dapat memberikan wawasan tentang variabilitas penyerapan anggaran sepanjang waktu. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat melengkapi temuan saat ini dengan memperluas cakupan variabel dan metode, sehingga menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih komprehensif.

Read online
File size285.64 KB
Pages7
DMCAReport

Related /

JURIS Pengaruh Pelayanan Fiskus Penerapan Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Kanwil DJP Sumatera Utara I 2026More at 2026

STIAMISTIAMI Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif eksplanatif. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner yang dibagikan kepada respondenPenelitian menggunakan pendekatan kuantitatif eksplanatif. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner yang dibagikan kepada responden

JURIS Pengaruh Pelanggaran Etik Sanksi Pidana Suap Dan Sanksi Pidana Pemerasan Terhadap Profesionalisme Pegawai Pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia 2026More at 2026

STIAMISTIAMI Menggunakan pendekatan kuantitatif, data diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 126 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran etik,Menggunakan pendekatan kuantitatif, data diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 126 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran etik,

JURIS Pengaruh Gaya Kepemimpinan Transformasional Budaya Organisasi Dan Lingkungan Eksternal Terhadap Kinerja Aparatur Sipil Negara Di Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Peralihan Status Pegawai Komisi Pe 2026More at 2026

STIAMISTIAMI Oleh karena itu, disarankan agar KPK meningkatkan penerapan kepemimpinan transformasional, memperkuat budaya organisasi, dan memperhatikan faktor-faktorOleh karena itu, disarankan agar KPK meningkatkan penerapan kepemimpinan transformasional, memperkuat budaya organisasi, dan memperhatikan faktor-faktor

JURIS Efektivitas Sistem Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Secara Elektronik Melalui Aplikasi E Katalog LKPP pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI 2026More at 2026

STIAMISTIAMI Untuk mengatasi hambatan tersebut, disarankan pengembangan sistem secara berkelanjutan, peningkatan keamanan, integrasi dengan platform internal, sertaUntuk mengatasi hambatan tersebut, disarankan pengembangan sistem secara berkelanjutan, peningkatan keamanan, integrasi dengan platform internal, serta

JURIS Penyelesaian Sengketa Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Jalan Tol Kediri Tulungagung Yang Berkaian Dengan Waris Oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Kediri 2026More at 2026

UNISKAUNISKA 2) Faktor penghambat penyelesaian sengketa pengadaan tanah bagi pembangunan jalan Tol Kediri‑Tulungagung yaitu faktor kebudayaan hukum. Sedangkan faktor2) Faktor penghambat penyelesaian sengketa pengadaan tanah bagi pembangunan jalan Tol Kediri‑Tulungagung yaitu faktor kebudayaan hukum. Sedangkan faktor

JURIS ANALISIS YURIDIS PENGALIHAN FUNGSI TANAH NEGARA MENJADI TANAH MASYARAKAT MENURUT PASAL 33 AYAT 3 UUD 1945 Studi di Kawasan Pegunungan Kecamatan Pujon Kabupaten Malang 2025More at 2025

UNISKAUNISKA Serta hukum Islam sendiri kegiatan tersebut dihukumi mubah (boleh) selama kawasan tanah tersebut tidak milik programmers, kelompok maupun kawasan tanahSerta hukum Islam sendiri kegiatan tersebut dihukumi mubah (boleh) selama kawasan tanah tersebut tidak milik programmers, kelompok maupun kawasan tanah

JURIS Corruption Prevention Model Through Integrated Education 2024More at 2024

IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Penelitian menggunakan pendekatan konseptual yang dikombinasikan dengan materi hukum dan analisis kualitatif, menghasilkan tiga bentuk ideal pencegahanPenelitian menggunakan pendekatan konseptual yang dikombinasikan dengan materi hukum dan analisis kualitatif, menghasilkan tiga bentuk ideal pencegahan

JURIS Korupsi Di Perguruan Tinggi 2018More at 2018

UBUB Problema terbesar perguruan tinggi adalah keterlibatan pimpinannya dalam korupsi akibat penyalahgunaan kekuasaan dalam pengadaan barang/jasa dan penerimaanProblema terbesar perguruan tinggi adalah keterlibatan pimpinannya dalam korupsi akibat penyalahgunaan kekuasaan dalam pengadaan barang/jasa dan penerimaan

Useful /

JURIS Gerakan Literasi Berbasis Komunitas Sebagai Upaya Meningkatkan Literasi Anak di Pulau Buru 2026More at 2026

RCSDEVELOPMENTRCSDEVELOPMENT Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan minat baca dan keterampilan menulis anak-anak di Desa Lamahang melalui program Gerakan Literasi Baca-TulisKegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan minat baca dan keterampilan menulis anak-anak di Desa Lamahang melalui program Gerakan Literasi Baca-Tulis

JURIS Pendampingan UMKM dalam Menentukan Harga Optimal Menggunakan Analisis Regresi Berbasis Spreadsheet 2026More at 2026

RCSDEVELOPMENTRCSDEVELOPMENT Program pendampingan analisis regresi berbasis spreadsheet terbukti efektif, meningkatkan kompetensi 110,1% dan mengubah praktik bisnis UMKM mahasiswaProgram pendampingan analisis regresi berbasis spreadsheet terbukti efektif, meningkatkan kompetensi 110,1% dan mengubah praktik bisnis UMKM mahasiswa

JURIS KEKUATAN HUKUM PEMBUKTIAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN L H P AUDITOR PENGAWASAN KEJAKSAAN R I DALAM PEMBUKTIAN PERKARA KORUPSI BERDASARKAN PASAL 184 AYAT 1 KITAB UNDANG UNDANG HUKUM ACARA PIDANA K 2025More at 2025

UNISKAUNISKA Laporan Hasil Pemeriksaan auditor pengawasan Kejaksaan Tinggi Bali memiliki keabsahan dan dapat dipergunakan sebagai dokumen perhitungan kerugian keuanganLaporan Hasil Pemeriksaan auditor pengawasan Kejaksaan Tinggi Bali memiliki keabsahan dan dapat dipergunakan sebagai dokumen perhitungan kerugian keuangan

JURIS PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA BERDASARKAN PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN TATA CARA PENGADAAN BARANG JASA DI DESA 2025More at 2025

UNISKAUNISKA Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Desa Gemenggeng Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk TIDAK SESUAI dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/JasaPelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Desa Gemenggeng Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk TIDAK SESUAI dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

ads-block-test