UNSIKAUNSIKA
Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah HukumJurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah HukumWilayah kepulauan yang terdiri dari beberapa kepulauan pesisir dan dua negara kepulauan di wilayah Asia Tenggara dalam memperjuangkan konsep Archipelagic State Principle yaitu Indonesia dan Filipina. Dalam penerapan Archipelagic State Principle perlu untuk mempertimbangkan keadaan khusus dari negara tersebut yang tidak hanya berfokus pada faktor geografis, tetapi juga yang karakteristik alam dan khususnya latar belakang sejarah. Metode penulisan dalam penelitian ini dengan tipe penelitian normatif dan pendekatan statute approach dan historis approach dengan menelaah dasar ontologis dari travaux preparatoire Archipelagic principle. Hasil dalam penulisan ini bahwa Archipelagic State Principle yang diperjuangkan oleh negara kepulauan tersebut pada hakikatnya merupakan penerapan prinsip garis pangkal lurus pada negara kepulauan, meskipun prinsip ini berdasarkan hukum internasional hanya berlaku pada negara kepulauan dan negara pantai.
Sebagian besar negara peserta konferensi memperlihatkan tidak adanya kesepakatan sama sekali tentang ukuran lebar laut territorial.Konferensi Den Haag tahun 1930 tentang Laut Territorial satu hal jelas yaitu bahwa mengakhiri pendapat bahwa 3 (tiga) mil merupakan ukuran lebar laut territorial yang diterima secara umum.Perkembangan hukum laut internasional sesudah tahun 1930 menunjukkan bahwa rancangan pasal-pasal atau naskah konvensi dihasilkan oleh Konferensi Kodiifikasi Den Haag Tahun 1930 itu ternyata mempunyai pengaruh yang jauh lebih besar walaupun ketentuan-ketentuan itu bukan merupakan konvensi resmi.Pengaruh Konferensi Kodifikasi Den Haag tentang Laut Territorial atas perkembangan hukum laut internasional kemudian tidak hanya terbatas pada persoalan-persoalan yang telah menemukan bentuknya yang jelas dalam rancangan pasal-pasal yang selesai dikerjakan melainkan juga tentang sagi-segi tehnis yang dirumuskan dalam pasal-pasal.
Berdasarkan latar belakang, metode, hasil, keterbatasan, dan juga bagian saran penelitian lanjutan, saran penelitian lanjutan yang baru adalah sebagai berikut: Pertama, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang bagaimana penerapan Archipelagic State Principle dalam konteks negara kepulauan di Asia Tenggara, khususnya Indonesia dan Filipina. Kedua, penelitian tentang bagaimana negara-negara kepulauan tersebut dapat mempertahankan dan melindungi keutuhan negara secara politis, ekonomi, dan hankamas melalui penerapan Archipelagic State Principle. Ketiga, penelitian tentang bagaimana negara-negara kepulauan dapat mengembangkan rezim hukum bagi negara kepulauan yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan mereka.
| File size | 368.28 KB |
| Pages | 24 |
| DMCA | Report |
Related /
IDEBAHASAIDEBAHASA Hal ini menunjukkan bahwa kesalahan siswa adalah (1) Persetujuan subjek – auxiliar, (2) Kesalahan kata ganti atau subjek salah, sementara kata kerjaHal ini menunjukkan bahwa kesalahan siswa adalah (1) Persetujuan subjek – auxiliar, (2) Kesalahan kata ganti atau subjek salah, sementara kata kerja
SESKOAU MILSESKOAU MIL Kesimpulan dan rekomendasi yang diambil mencakup pentingnya strategi untuk melindungi aset dan infrastruktur luar angkasa dalam mempertahankan kedaulatanKesimpulan dan rekomendasi yang diambil mencakup pentingnya strategi untuk melindungi aset dan infrastruktur luar angkasa dalam mempertahankan kedaulatan
IAIN MADURAIAIN MADURA Perempuan Muslim Indonesia dapat mengintegrasikan nilai keagamaan dan kebutuhan modern melalui bentuk resistensi dan negosiasi identitas. Temuan ini memberikanPerempuan Muslim Indonesia dapat mengintegrasikan nilai keagamaan dan kebutuhan modern melalui bentuk resistensi dan negosiasi identitas. Temuan ini memberikan
UNHASUNHAS Pemerintah perlu menetapkan kerangka kompensasi standar dan proses klaim yang transparan guna meningkatkan kepercayaan konsumen. Reformasi hukum ini jugaPemerintah perlu menetapkan kerangka kompensasi standar dan proses klaim yang transparan guna meningkatkan kepercayaan konsumen. Reformasi hukum ini juga
UntikaUntika Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian hukum normatif yang diselaraskan terkait dengan basis teroritis yang dimaksud untukMetode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian hukum normatif yang diselaraskan terkait dengan basis teroritis yang dimaksud untuk
UMMUMM Pemerintah lebih condong kepada kepentingan investor, sementara hak-hak masyarakat indigenous kerap dilanggar. Di beberapa negara seperti Myanmar dan Filipina,Pemerintah lebih condong kepada kepentingan investor, sementara hak-hak masyarakat indigenous kerap dilanggar. Di beberapa negara seperti Myanmar dan Filipina,
ISI DPSISI DPS Analisis dilakukan menggunakan metode semiotik Roland Barthes atas tanda-tanda visual dalam film, terutama pada tokoh Raya, serta didukung oleh wawancaraAnalisis dilakukan menggunakan metode semiotik Roland Barthes atas tanda-tanda visual dalam film, terutama pada tokoh Raya, serta didukung oleh wawancara
UNISSULAUNISSULA Pengaruh sistem hukum Islam terhadap politik hukum nasional berperan dalam menciptakan sistem nilai yang mengatur komunitas Muslim Indonesia sebagai komunitasPengaruh sistem hukum Islam terhadap politik hukum nasional berperan dalam menciptakan sistem nilai yang mengatur komunitas Muslim Indonesia sebagai komunitas
Useful /
UNSIKAUNSIKA Pembaharuan hukum yang mengusulkan perluasan wilayah jabatan notaris ke dalam yurisdiksi ekstrateritorial Indonesia didasarkan pada nilai politis, filosofis,Pembaharuan hukum yang mengusulkan perluasan wilayah jabatan notaris ke dalam yurisdiksi ekstrateritorial Indonesia didasarkan pada nilai politis, filosofis,
STTREALBATAMSTTREALBATAM Ultimately, digital asceticism points beyond technique toward a vision of Christian maturity. The way we teach is itself the message we teach. ClassroomsUltimately, digital asceticism points beyond technique toward a vision of Christian maturity. The way we teach is itself the message we teach. Classrooms
UMMUMM Deklarasi tersebut, sebagai simbol komitmen kolektif, dapat membimbing negara anggota dalam menyusun kebijakan nasional yang lebih baik demi melindungiDeklarasi tersebut, sebagai simbol komitmen kolektif, dapat membimbing negara anggota dalam menyusun kebijakan nasional yang lebih baik demi melindungi
UMMUMM Mahkamah Agung telah menerapkan transformasi digital sejak 2018 dengan sistem e-court, namun menghadapi hambatan hukum terkait persidangan elektronik.Mahkamah Agung telah menerapkan transformasi digital sejak 2018 dengan sistem e-court, namun menghadapi hambatan hukum terkait persidangan elektronik.