UNISSULAUNISSULA
The 1st Proceeding International Conference And Call PaperThe 1st Proceeding International Conference And Call PaperPengembangan sistem hukum Indonesia yang lahir dari negara harus sejalan dengan substansi nilai-nilai Islam universal dan nilai-nilai hukum Islam untuk mencapai tujuan dan idealisme bangsa ini. Diperlukan pengembangan pemikiran tentang hukum dan politik hukum Islam serta implikasinya. Studi ini menggunakan pendekatan hukum normatif, hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa transformasi kebijakan hukum Islam menjadi hukum nasional tidak terkait dengan perjuangan untuk negara Islam atau negara berdasarkan Islam. Di sisi lain, legislasi hukum Islam menjadi undang-undang negara memiliki kontribusi positif dalam memperkuat ketaatan umat Islam terhadap komitmen negara karena syariah dapat berjalan sejalan dan kompatibel dengan Pancasila dan UUD 1945. Pengaruh sistem hukum Islam terhadap politik hukum nasional berperan dalam menciptakan sistem nilai yang mengatur komunitas Muslim Indonesia sebagai komunitas mayoritas, menjadi sumber material untuk pembentukan hukum nasional mengisi kekosongan hukum.
Transformasi kebijakan hukum Islam menjadi hukum nasional tidak terkait dengan perjuangan untuk negara Islam atau negara berdasarkan Islam.Di sisi lain, legislasi hukum Islam menjadi undang-undang negara memiliki kontribusi positif dalam memperkuat ketaatan umat Islam terhadap komitmen negara karena syariah dapat berjalan sejalan dan kompatibel dengan Pancasila dan UUD 1945.Pengaruh sistem hukum Islam terhadap politik hukum nasional berperan dalam menciptakan sistem nilai yang mengatur komunitas Muslim Indonesia sebagai komunitas mayoritas, menjadi sumber material untuk pembentukan hukum nasional mengisi kekosongan hukum.
Berdasarkan studi ini, penelitian lanjutan dapat fokus pada pengaruh hukum waris Islam terhadap sistem hukum negara lain di kawasan Asia Tenggara. Selain itu, diperlukan analisis lebih mendalam tentang adaptasi prinsip hukum waris Islam terhadap perubahan ekonomi modern, seperti regulasi aset digital atau kepemilikan properti. Penelitian juga dapat mengkaji perbedaan implementasi hukum waris Islam di berbagai daerah Indonesia untuk memahami dinamika lokal yang memengaruhi penerapan hukum nasional.
| File size | 388.34 KB |
| Pages | 12 |
| DMCA | Report |
Related /
JAYABAYAJAYABAYA Metode dalam penelitian ini dilakukan dengan tiga cara yaitu dengan penelitian kepustakaan, penelitian lapangan dan media lain (internet). Hasil penelitianMetode dalam penelitian ini dilakukan dengan tiga cara yaitu dengan penelitian kepustakaan, penelitian lapangan dan media lain (internet). Hasil penelitian
IAISYAICHONAIAISYAICHONA Oleh karena itu, revitalisasi nilai-nilai Islam dalam pelaksanaan marosok perlu dilakukan agar tradisi ini tetap menjadi praktik ekonomi yang berkeadilan,Oleh karena itu, revitalisasi nilai-nilai Islam dalam pelaksanaan marosok perlu dilakukan agar tradisi ini tetap menjadi praktik ekonomi yang berkeadilan,
BINUSBINUS Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, yang melibatkan wawancara mendalam, observasi lapangan, dan analisis dokumenPenelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, yang melibatkan wawancara mendalam, observasi lapangan, dan analisis dokumen
IAIN PALANGKARAYAIAIN PALANGKARAYA Berakar pada filosofi dasar yang menekankan warisan budaya, toleransi, dan harmoni sosial, praktik-praktik ini tampak dalam perayaan keagamaan dan ritualBerakar pada filosofi dasar yang menekankan warisan budaya, toleransi, dan harmoni sosial, praktik-praktik ini tampak dalam perayaan keagamaan dan ritual
PUBLIKASIINDONESIAPUBLIKASIINDONESIA Demokrasi dari perspektif Islam masih menjadi perdebatan di kalangan intelektual Muslim. Penelitian ini merumuskan prinsip-prinsip demokrasi dari perspektifDemokrasi dari perspektif Islam masih menjadi perdebatan di kalangan intelektual Muslim. Penelitian ini merumuskan prinsip-prinsip demokrasi dari perspektif
UMMUMM Pemerintah lebih condong kepada kepentingan investor, sementara hak-hak masyarakat indigenous kerap dilanggar. Di beberapa negara seperti Myanmar dan Filipina,Pemerintah lebih condong kepada kepentingan investor, sementara hak-hak masyarakat indigenous kerap dilanggar. Di beberapa negara seperti Myanmar dan Filipina,
UNISSULAUNISSULA Good governance diimplementasikan dalam konteks demokratisasi kehidupan bangsa dan negara, di mana salah satu prasyaratnya adalah adanya penegakan hukumGood governance diimplementasikan dalam konteks demokratisasi kehidupan bangsa dan negara, di mana salah satu prasyaratnya adalah adanya penegakan hukum
UNISSULAUNISSULA The Village Law also guarantees citizens participation to be actively involved in monitoring village development. Article 82 of the Village Law expresslyThe Village Law also guarantees citizens participation to be actively involved in monitoring village development. Article 82 of the Village Law expressly
Useful /
UMMUMM Pendidikan tentang kesetaraan gender dan reproduksi juga belum diterapkan secara optimal. Terakhir, bimbingan pernikahan bagi remaja dan calon pengantinPendidikan tentang kesetaraan gender dan reproduksi juga belum diterapkan secara optimal. Terakhir, bimbingan pernikahan bagi remaja dan calon pengantin
UNISSULAUNISSULA Dalam Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia, telah disebutkan bahwa notaris dan semua orang yang menjalankan jabatan notaris dilarang membuat akta dalam jumlahDalam Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia, telah disebutkan bahwa notaris dan semua orang yang menjalankan jabatan notaris dilarang membuat akta dalam jumlah
UNISSULAUNISSULA Pelaksanaan posisi hukum adat dalam Penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Agraria masih menggunakan hukum adat sebagai panduanPelaksanaan posisi hukum adat dalam Penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Agraria masih menggunakan hukum adat sebagai panduan
UNISSULAUNISSULA Keadilan merupakan upaya untuk menemukan keseimbangan, persamaan, kebenaran serta memutuskan jika terdapat pelanggaran yang telah diatur secara formalitas,Keadilan merupakan upaya untuk menemukan keseimbangan, persamaan, kebenaran serta memutuskan jika terdapat pelanggaran yang telah diatur secara formalitas,