UBUB

Jurnal Transformative: Ilmu PemerintahanJurnal Transformative: Ilmu Pemerintahan

Paper ini menjelaskan opini masyarakat terhadap politik uang dalam pemilihan umum (pemilu), khususnya pemilihan kepala daerah (Pilkada). Studi-studi sebelumnya menunjukkan tingkat penerimaan pemilih terhadap politik uang relatif mengkhawatirkan karena berada pada kisaran sepertiga dalam skala nasional, dan bahkan lebih tinggi pada level Jawa Timur karena mencapai kisaran dua per lima. Karenanya, politik uang dalam semua tingkat pemilihan langsung adalah nyata dan bahkan sering digunakan sebagai salah satu upaya memenangkan calon. Namun, ketika politik uang dianggap omnipresent, kelompok-kelompok masyarakat yang menolak politik uang juga tidak kalah menggembirakan. Hasil survei opini masyarakat di tiga kabupaten di Jawa Timur, yakni: Kabupaten Lumajang, Kabupaten Jember, dan Kabupaten Situbondo, menunjukkan bahwa masih ada kelompok-kelompok pemilih yang potensial membendung politik uang di tataran pemilu lokal. Meskipun pemilih yang rentan terhadap politik uang tidak kecil, pemilih yang memandang politik uang sebagai hal yang tidak patut sesungguhnya memiliki populasi lebih besar dengan sebaran yang lebih beragam dan luas. Memahami kelompok masyarakat yang relatif imun terhadap politik uang ini memberikan harapan bahwa masih ada ruang bagi optimisme dalam meminimalisasi besarnya destruksi politik uang dalam menjaga kualitas pemilu, khususnya dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada).

Optimisme dalam meminimalisasi destruksi politik uang dalam Pilkada bukan hal yang mustahil.temuan menunjukkan adanya kelompok pemilih yang dapat menjadi modal politik untuk menjaga pemilihan tetap bersih dan jujur.Mayoritas pemilih menolak menggadaikan suara mereka, yang menjadi modal penting untuk menjaga kualitas pemilu.Penelitian perlu diperluas ke daerah lain serta mempertimbangkan faktor lain seperti agama, budaya, dan identitas politik untuk memahami imunitas terhadap politik uang.

Penelitian selanjutnya dapat menyelidiki bagaimana tingkat religiusitas memengaruhi resistensi terhadap politik uang di berbagai provinsi, dengan menguji apakah nilai-nilai keagamaan meningkatkan penolakan praktik jual beli suara. Selain itu, penting untuk mengevaluasi efektivitas intervensi pendidikan politik yang ditujukan kepada pemilih berpendidikan rendah, guna menurunkan tingkat penerimaan politik uang melalui program edukasi yang terstruktur. Terakhir, pengembangan sistem pemantauan longitudinal yang melacak perubahan imunitas pemilih terhadap politik uang sebelum, selama, dan setelah siklus Pilkada, dengan memperhitungkan variabel usia, pendidikan, dan paparan media, akan memberikan gambaran dinamis tentang dinamika politik uang serta membantu merancang kebijakan yang lebih responsif.

  1. Mengurangi Politik Uang Dalam Pilkada, Mungkinkah? Suara Publik Di Tiga Kabupaten Di Jawa Timur | Jurnal... doi.org/10.21776/ub.transformative.2022.008.02.3Mengurangi Politik Uang Dalam Pilkada Mungkinkah Suara Publik Di Tiga Kabupaten Di Jawa Timur Jurnal doi 10 21776 ub transformative 2022 008 02 3
  2. RELASI POLITIK UANG DAN PARTY-ID DI INDONESIA | Sihidi | CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan. relasi politik... doi.org/10.24198/cosmogov.v5i2.23293RELASI POLITIK UANG DAN PARTY ID DI INDONESIA Sihidi CosmoGov Jurnal Ilmu Pemerintahan relasi politik doi 10 24198 cosmogov v5i2 23293
  3. Politik Uang dan New Normal dalam Pemilu Paska-Orde Baru | Integritas: Jurnal Antikorupsi. politik uang... jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/view/413Politik Uang dan New Normal dalam Pemilu Paska Orde Baru Integritas Jurnal Antikorupsi politik uang jurnal kpk go index php integritas article view 413
Read online
File size307.91 KB
Pages16
DMCAReport

Related /

ads-block-test