UNESAUNESA
Kajian Moral dan KewarganegaraanKajian Moral dan KewarganegaraanArtikel ini mengkaji pandangan Mohammad Hatta mengenai implementasi Demokrasi Pancasila di Indonesia dan tantangan yang dihadapinya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi pemikiran Hatta tentang Demokrasi Pancasila serta menganalisis implementasi dan relevansinya dalam menghadapi tantangan demokrasi kotemporer. Hatta meyakini bahwa demokrasi yang sehat harus melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Meskipun Pancasila sebagai dasar Negara mengandung nilai-nilai dasar yang kuat, praktik demokrasi saat ini sering kali terabaikan, mengakibatkan ketidakpuasan masyarakat dan mengurangi kualitas demokrasi. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur review untuk menganalisis 100 artikel ilmiah yang relevan, dan setelah seleksi, diperoleh sejumlah artikel yang menjadi fokus analisis. Hasil studi menunjukkan bahwa tantangan seperti politik dinasti, politik uang, rendahnya pendidikan politik, dan penyebaran informasi yang tidak akurat berkontribusi terhadap kemunduran demokrasi Pancasila. Oleh karena itu, penting untuk merefleksikan praktik Demokrasi Pancasila saat ini agar tetap sesuai dengan nilai-nilai Hatta dan tujuan keadilan serta kesejahteraan bersama.
Kami menemukan bahwa pandangan Muhammad Hatta mengenai Demokrasi Pancasila masih sangat relevan dalam konteks Indonesia saat ini.Implementasi prinsip-prinsip Pancasila menghadapi berbagai tantangan, termasuk politik dinasti, praktik politik uang, dan tingkat pendidikan politik di kalangan masyarakat.Selain itu, pengaruh politik identitas dapat mengancam persatuan bangsa dan kualitas demokrasi.Oleh karena itu, perlu ada upaya yang lebih serius untuk mengembalikan esensi demokrasi yang inklusif dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.Melalui refleksi terhadap nilai-nilai Hatta dan penerapan prinsip-prinsip Pancasila secara konsisten, diharapkan Demokrasi Pancasila dapat kembali menjadi fondasi yang kuat bagi stabilitas politik dan keharmonisan sosial di Indonesia.Dengan mendorong partisipasi aktif masyarakat dan edukasi politik yang lebih baik, kita dapat menciptakan sistem demokrasi yang lebih sehat dan berkelanjutan.
Untuk meningkatkan implementasi Demokrasi Pancasila di Indonesia, pemerintah dan institusi pendidikan perlu mengintegrasikan pemikiran Mohammad Hatta tentang demokrasi Pancasila ke dalam kurikulum kewarganegaraan dan pendidikan politik untuk membangun kesadaran kritis generasi muda. Selain itu, masyarakat perlu dibekali dengan kemampuan literasi digital dan literasi politik agar mampu menyaring informasi, menolak ujaran kebencian, serta aktif dalam partisipasi politik yang sehat dan beretika. Reformasi sistem pemilihan umum dan penguatan partai politik berbasis kaderisasi meritokratik harus menjadi agenda prioritas untuk mencegah dominasi kekuasaan oleh segelintir elite dan keluarganya. Praktik musyawarah sebagai elemen khas demokrasi Pancasila perlu diperkuat di berbagai tingkat pengambilan keputusan, dari lingkup komunitas hingga kebijakan publik nasional, agar aspirasi rakyat benar-benar menjadi pijakan utama.
- Pengaruh Politik Identitas terhadap Demokrasi di Indonesia | Jurnal Lemhannas RI. pengaruh politik identitas... doi.org/10.55960/jlri.v9i4.419Pengaruh Politik Identitas terhadap Demokrasi di Indonesia Jurnal Lemhannas RI pengaruh politik identitas doi 10 55960 jlri v9i4 419
- Demokrasi Di Era Digital: Tantangan Dan Peluang Dalam Partisipasi Politik | Jurnal Riset Multidisiplin... doi.org/10.59653/jimat.v2i01.342Demokrasi Di Era Digital Tantangan Dan Peluang Dalam Partisipasi Politik Jurnal Riset Multidisiplin doi 10 59653 jimat v2i01 342
- MARAKNYA PENGARUH KOMPLEKS POLITIK IDENTITAS DI INDONESIA | Khazanah: Jurnal Mahasiswa. maraknya pengaruh... doi.org/10.20885/khazanah.vol14.iss1.art3MARAKNYA PENGARUH KOMPLEKS POLITIK IDENTITAS DI INDONESIA Khazanah Jurnal Mahasiswa maraknya pengaruh doi 10 20885 khazanah vol14 iss1 art3
- Politik Dinasti di Negara Demokrasi | Jurnal Syntax Admiration. politik dinasti negara demokrasi jurnal... doi.org/10.46799/jsa.v5i3.1075Politik Dinasti di Negara Demokrasi Jurnal Syntax Admiration politik dinasti negara demokrasi jurnal doi 10 46799 jsa v5i3 1075
| File size | 287.45 KB |
| Pages | 10 |
| DMCA | Report |
Related /
UNESAUNESA Dukungan dari kepala sekolah, guru berpengalaman, kerja sama eksternal, budaya positif, dan dukungan orang tua memperkuat proses tersebut, sementara hambatanDukungan dari kepala sekolah, guru berpengalaman, kerja sama eksternal, budaya positif, dan dukungan orang tua memperkuat proses tersebut, sementara hambatan
JURNALDIALEKTIKAJURNALDIALEKTIKA Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa secara teoritis, tiga dimensi modal yang diusulkan oleh Ronald S. Burt (1995) dalam buku Sri BudiBerdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa secara teoritis, tiga dimensi modal yang diusulkan oleh Ronald S. Burt (1995) dalam buku Sri Budi
UM-SORONGUM-SORONG Partisipasi ojek pangkalan dalam politik menunjukkan adanya komodifikasi kelompok sosial sebagai komoditas politik, di mana kapitalisasi komunitas olehPartisipasi ojek pangkalan dalam politik menunjukkan adanya komodifikasi kelompok sosial sebagai komoditas politik, di mana kapitalisasi komunitas oleh
LEMHANNASLEMHANNAS Peran aktor politik dalam menjaga koheksi nasional menjadi sangat penting melalui peningkatan transparansi dan akuntabilitas lembaga politik serta penguatanPeran aktor politik dalam menjaga koheksi nasional menjadi sangat penting melalui peningkatan transparansi dan akuntabilitas lembaga politik serta penguatan
UMSJUMSJ Data dikumpulkan melalui kuesioner, wawancara, dan dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian diuji validitas dengan correlation product moment dan ujiData dikumpulkan melalui kuesioner, wawancara, dan dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian diuji validitas dengan correlation product moment dan uji
OJSOJS Nilai-nilai demokrasi mewakili konsep tentang bagaimana manusia dapat mengatur kehidupan pribadi, sosial, nasional, dan negara berdasarkan prinsip kesetaraan,Nilai-nilai demokrasi mewakili konsep tentang bagaimana manusia dapat mengatur kehidupan pribadi, sosial, nasional, dan negara berdasarkan prinsip kesetaraan,
STKYAKOBUSSTKYAKOBUS Perilaku korupsi di kalangan wakil rakyat memperburuk anggapan ini. Padahal, Gereja mengajarkan bahwa politisi wajib memperjuangkan pelayanan dan kesejahteraanPerilaku korupsi di kalangan wakil rakyat memperburuk anggapan ini. Padahal, Gereja mengajarkan bahwa politisi wajib memperjuangkan pelayanan dan kesejahteraan
UNKAUNKA Partisipasi politik masyarakat dalam konteks ini mencakup hubungan antara negara dan rakyat dalam bingkai demokrasi lokal, asas desentralisasi, serta keterlibatanPartisipasi politik masyarakat dalam konteks ini mencakup hubungan antara negara dan rakyat dalam bingkai demokrasi lokal, asas desentralisasi, serta keterlibatan
Useful /
OJSOJS Tingkat kemampuan siswa dalam membedakan dan memahami kata baku dan tidak baku pada siswa kelas VIII dan IX SMP Negeri 35 Medan masih berada di bawah standarTingkat kemampuan siswa dalam membedakan dan memahami kata baku dan tidak baku pada siswa kelas VIII dan IX SMP Negeri 35 Medan masih berada di bawah standar
OJSOJS Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki masalah-masalah yang terkait dengan pemahaman, tujuan, jenis, dan manfaat organisasi profesi keguruan.Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki masalah-masalah yang terkait dengan pemahaman, tujuan, jenis, dan manfaat organisasi profesi keguruan.
OJSOJS 363 > 1. 724 dan Sig. (2 tailed) = 0. 000 < 0. 5, maka Ha diterima dan HO di tolak. Jadi dapat disimpulkan terdapat pengharuh. Terdapat perbedaan mean363 > 1. 724 dan Sig. (2 tailed) = 0. 000 < 0. 5, maka Ha diterima dan HO di tolak. Jadi dapat disimpulkan terdapat pengharuh. Terdapat perbedaan mean
OJSOJS Oleh karena itu, tentunya kita sebagai generasi muda harus ikut ambil bagian dan menjadi garda terdepan dalam menjaga kejujuran dan kemajuan negara Indonesia.Oleh karena itu, tentunya kita sebagai generasi muda harus ikut ambil bagian dan menjadi garda terdepan dalam menjaga kejujuran dan kemajuan negara Indonesia.