LOCUSMEDIALOCUSMEDIA

Locus: Jurnal Konsep Ilmu HukumLocus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum

Penegakan prinsip due process of law merupakan pilar utama sistem peradilan pidana yang adil. Di Indonesia, hakim berperan penting menjamin proses peradilan berjalan sesuai prinsip hukum yang melindungi hak terdakwa. Penelitian ini mengkaji peran hakim dalam mewujudkan due process melalui tiga aspek: (1) hakikat dan urgensinya, (2) independensi dan imparsialitas hakim sebagai prasyarat, serta (3) praktik yudisial di Indonesia. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan studi kepustakaan. Hasilnya menunjukkan bahwa prinsip ini telah diadopsi dalam hukum nasional melalui berbagai instrumen normatif seperti UU Kekuasaan Kehakiman dan KUHAP. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada imparsialitas hakim. Meskipun ada kemajuan, tantangan tetap ada, seperti tekanan eksternal, kurangnya transparansi, dan kesenjangan antara norma dan praktik. Karena itu, penguatan kapasitas dan integritas hakim menjadi agenda penting dalam reformasi peradilan pidana.

Berdasarkan hasil telaah terhadap praktik yudisial di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa implementasi prinsip due process of law masih bersifat fluktuatif.Di satu sisi, terdapat putusan-putusan hakim yang mencerminkan komitmen kuat terhadap perlindungan hak terdakwa dan asas peradilan yang adil.Namun di sisi lain, masih terdapat kasus-kasus yang menunjukkan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar due process, seperti penahanan tanpa dasar hukum yang kuat, pembatasan hak atas bantuan hukum, hingga tekanan terhadap independensi hakim dalam proses pengambilan keputusan.Hal ini menandakan bahwa perwujudan due process of law tidak hanya bergantung pada kualitas norma hukum, tetapi juga sangat ditentukan oleh integritas dan kapasitas profesional para hakim sebagai aktor utama dalam proses peradilan.

Untuk memperkuat sistem peradilan pidana di Indonesia, diperlukan pendekatan multidimensional yang mencakup reformasi struktural, pembinaan etik, dan peran aktif masyarakat serta akademisi. Reformasi struktural dapat dilakukan melalui revisi KUHAP untuk mengintegrasikan prinsip due process secara eksplisit, termasuk batasan waktu penahanan, perlindungan saksi dan korban, serta penggunaan bukti elektronik yang sah. Pembinaan etik dan profesionalisme hakim dapat dilakukan melalui pelatihan berkelanjutan yang menekankan independensi, imparsialitas, dan integritas. Peran masyarakat dan akademisi dapat difasilitasi melalui publikasi ilmiah, kajian kritis, dan diskursus publik untuk mendorong budaya yudisial yang bebas dan objektif. Dengan demikian, sistem peradilan pidana yang adil, transparan, dan berintegritas dapat terwujud secara nyata.

  1. Analysis Of A Judge’s Progressive Decision In The Pretrial Examination On The South Jakarta District... journals2.ums.ac.id/index.php/jurisprudence/article/view/1321Analysis Of A JudgeAos Progressive Decision In The Pretrial Examination On The South Jakarta District journals2 ums ac index php jurisprudence article view 1321
  2. "Penyelesaian Tindak Pidana Lalu Lintas Melalui Pendekatan Restorative " by Nella Sumika Putri... journal.unpad.ac.id/pjih/vol2/iss1/3Penyelesaian Tindak Pidana Lalu Lintas Melalui Pendekatan Restorative by Nella Sumika Putri journal unpad ac pjih vol2 iss1 3
Read online
File size299.33 KB
Pages12
DMCAReport

Related /

JURIS Teori dan Penemuan Hukum Rechtsvinding oleh Hakim Pada Tingkat Kasasi Terkait Putusan Pengadilan Negeri Nomor 796 Pid B 2022 Pn Jkt Sel Vonis Mati yang Diubah Menjadi Penjara Seumur Hidup dalam Put 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Jkt. Sel, kewenangan praperadilan mengalami perkembangan signifikan melalui perluasan objek yang mencakup penetapan tersangka. Putusan tersebut menandaiJkt. Sel, kewenangan praperadilan mengalami perkembangan signifikan melalui perluasan objek yang mencakup penetapan tersangka. Putusan tersebut menandai

JURIS Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Mengalami Amnesia Karena Trauma Berat Menurut Pasal 44 Undang Undang No 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Hukum Pidana 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA 1 Tahun 1946, teori pertanggungjawaban pidana, dan doktrin para ahli. Selain itu penelitian ini mengintegrasikan perspektif psikologi klinis dan psikiatri1 Tahun 1946, teori pertanggungjawaban pidana, dan doktrin para ahli. Selain itu penelitian ini mengintegrasikan perspektif psikologi klinis dan psikiatri

JURIS Judges Considerations On Traffic Accident Cases In Relation To The Law On Road Traffic And Transportation Decision Study Number 35 Pid Sus 2022 Pn Pwk 2025More at 2025

DINASTIRESDINASTIRES This study analyzes law enforcement in traffic accident cases resulting in fatalities, focusing on Article 310 paragraph (4) of Law Number 22 of 2009 concerningThis study analyzes law enforcement in traffic accident cases resulting in fatalities, focusing on Article 310 paragraph (4) of Law Number 22 of 2009 concerning

JURIS Perlindungan Hukum Kreditur Terhadap Intervensi Kreditur Dengan Jaminan Hak Tanggungan Yang Sama 2025More at 2025

MEDIAPUBLIKASIMEDIAPUBLIKASI Bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada kreditur menurut undang-undang ini tertuang dalam bentuk perjanjian pinjaman itu sendiri, berupa akta atauBentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada kreditur menurut undang-undang ini tertuang dalam bentuk perjanjian pinjaman itu sendiri, berupa akta atau

JURIS Akibat Hukum Atas Penolakan Dilakukannya Autopsi Pada Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan 2024More at 2024

UNESUNES Dalam perkara tindak pidana tersebut keluarga korban berkeberatan untuk dilakukan bedah mayat (autopsi), yang dapat dijadikan bukti pada rekam medis untukDalam perkara tindak pidana tersebut keluarga korban berkeberatan untuk dilakukan bedah mayat (autopsi), yang dapat dijadikan bukti pada rekam medis untuk

JURIS Pertanggungjawaban Hukum Notaris Atas Penerbitan Covernote 2024More at 2024

UNESUNES Sebagaimana kasus yang terjadi pada putusan nomor 42/Pdt. G/2018/PN. Mks dan putusan nomor 82/Pdt. G/2022/PN. Jmr yang mana kedua putusan tersebut munculSebagaimana kasus yang terjadi pada putusan nomor 42/Pdt. G/2018/PN. Mks dan putusan nomor 82/Pdt. G/2022/PN. Jmr yang mana kedua putusan tersebut muncul

JURIS Akibat Hukum Terhadap Tindakan Wanprestasi Pada Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Di Kota Makassar Studi Kasus Putusan PN Makassar Nomor 134 PDT G 2019 PN Mks 2024More at 2024

UNSAUNSA Akibat wanprestasi yang dilakukan debitor atau pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam kontrak, dapat menimbulkan kerugian bagi kreditorAkibat wanprestasi yang dilakukan debitor atau pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam kontrak, dapat menimbulkan kerugian bagi kreditor

JURIS Pandangan Hukum Islam Mengenai Jurisprudensi Tentang Delik Zina Dalam Perkembangan Hukum Pidana Nasional 2020More at 2020

UNIGRESUNIGRES Latar Belakang dari Penelitian ini adalah adanya kelemahan terkait pengaturan atas Tindak Pidana zina sebagaimana yang diatur dalam pasal 284 KUHP yangLatar Belakang dari Penelitian ini adalah adanya kelemahan terkait pengaturan atas Tindak Pidana zina sebagaimana yang diatur dalam pasal 284 KUHP yang

Useful /

JURIS Pengembangan Aplikasi Game Iqro Sebagai Media Edukasi Pada Anak Menggunakan Construct 2 2026More at 2026

UPBUPB Namun, implementasi konvensional seringkali kurang menarik dan interaktif, sehingga mengurangi minat belajar anak. Dalam era digital, anak-anak semakinNamun, implementasi konvensional seringkali kurang menarik dan interaktif, sehingga mengurangi minat belajar anak. Dalam era digital, anak-anak semakin

JURIS Bentuk Perlindungan Dan Jaminan Hak Pekerja Buruh Outsourcing Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27 PUU IX 2011 2025More at 2025

UNIGRESUNIGRES Keberadaan perusahaan penyedia jasa tenaga kerja atau dalam istilah lain disebut outsourcing bagi sebagian orang dinilai seperti perbudakan gaya modern.Keberadaan perusahaan penyedia jasa tenaga kerja atau dalam istilah lain disebut outsourcing bagi sebagian orang dinilai seperti perbudakan gaya modern.

JURIS The Role of The Curator in Managing Bankrupt Assets in Relation to Actio Pauliana Lawsuits 2025More at 2025

LOCUSMEDIALOCUSMEDIA Pengelolaan harta pailit dipercayakan kepada kurator yang ditunjuk oleh pengadilan dan diawasi oleh hakim pengawas. Tugas kurator mencakup pengelolaanPengelolaan harta pailit dipercayakan kepada kurator yang ditunjuk oleh pengadilan dan diawasi oleh hakim pengawas. Tugas kurator mencakup pengelolaan

JURIS Perlindungan Nasabah Reksa Dana Pada Kelalaian Penempatan Dana Oleh Manajer Investasi 2020More at 2020

UNIGRESUNIGRES Berdasarakan penelitian diatas bisa disimpulkan bahwa masyarakat ketika melakukan investasi pada produk reksadana didasarkan atas keinginan untuk melakukanBerdasarakan penelitian diatas bisa disimpulkan bahwa masyarakat ketika melakukan investasi pada produk reksadana didasarkan atas keinginan untuk melakukan

ads-block-test