DINASTIRESDINASTIRES
Journal of Law, Politic and HumanitiesJournal of Law, Politic and HumanitiesDemocracy means that sovereignty is in the hands of the people. Elections are a form of implementation of popular sovereignty. The people are given the freedom to choose their own leaders, both in the executive and legislature. In democracies the ruler is entrusted only part of the power of managing the state by the people. After the people are given freedom in choosing the ruler, the next stage is the involvement and participation of the people in formulating and overseeing various forms of policies born by the government, including other public bodies. Law No. 14 of 2008 concerning Public Information Disclosure is the embodiment of the substance of democracy. Especially when it comes to public information oversight. In democracies, the right to obtain public information is a human right and information disclosure is an important feature of a democratic state upholding the sovereignty of the people to realize good state administration. Law Number 14 of 2008 concerning the Openness of Public Information has historically been motivated by the rolling out of reforms in the Unitary State of the Republic of Indonesia. Reforms that were more than a decade old at that time have brought about changes in the countrys system of government. This law was passed on April 30, 2008 and came into force from 2 years of promulgation, namely on April 30, 2010. Then an Information Commission institution was formed as the implementer of this law. Both at the central and provincial and district/city levels. In West Sumatra itself, the Information Commission has been running for two periods, namely 2015-2019 and 2019-2023. Currently, the selection process for members of the Regional Information Commission of West Sumatra Province for the 2023-2027 period is being carried out. Research method with a descriptive qualitative approach.
14 of 2008 concerning Public Information Disclosure plays a crucial role in upholding peoples sovereignty in Indonesia as a manifestation of a democratic state.Good governance, transparency, accountability, and integrity are the primary mandates of bureaucratic reform, with information disclosure enabling active public participation in development.The Regional Information Commission of West Sumatra Province has a strategic function in overseeing the publics right to information and facilitating their involvement in regional development.
Penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk mengeksplorasi efektivitas strategi digital dan media sosial dalam meningkatkan kesadaran publik mengenai keberadaan dan fungsi Komisi Informasi Daerah (KID) Sumatera Barat. Selain itu, studi komparatif dapat dilakukan untuk menganalisis praktik terbaik dalam implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di berbagai daerah di Indonesia, dengan fokus pada inovasi dalam penyelesaian sengketa informasi. Terakhir, penelitian perlu dilakukan untuk mengidentifikasi dan mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi oleh badan publik dalam membuka akses informasi yang lebih luas kepada masyarakat, termasuk pengembangan pelatihan dan pendampingan yang berkelanjutan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di seluruh Sumatera Barat, serta mendorong kolaborasi antara universitas dan KID dalam mengintegrasikan materi keterbukaan informasi publik ke dalam kurikulum pendidikan dan pengabdian masyarakat.
| File size | 89.89 KB |
| Pages | 8 |
| DMCA | Report |
Related /
UNHASUNHAS CSDDD memiliki potensi menciptakan efek positif melalui pengenalan kewajiban due diligence yang mengikat dan persyaratan pelaporan yang lebih ketat. PengenalanCSDDD memiliki potensi menciptakan efek positif melalui pengenalan kewajiban due diligence yang mengikat dan persyaratan pelaporan yang lebih ketat. Pengenalan
UMMUMM Selain itu, nilai-nilai Islam sebagai sumber hukum turut mempengaruhi pandangan tersebut, memperkuat eksistensi hukuman mati di Indonesia karena hukumanSelain itu, nilai-nilai Islam sebagai sumber hukum turut mempengaruhi pandangan tersebut, memperkuat eksistensi hukuman mati di Indonesia karena hukuman
UMMUMM Studi ini meneliti peran doktrin hukum Islam dalam pembentukan kebijakan yang menganut penghapusan homoseksualitas sebagai kejahatan terhadap moralitasStudi ini meneliti peran doktrin hukum Islam dalam pembentukan kebijakan yang menganut penghapusan homoseksualitas sebagai kejahatan terhadap moralitas
UNHASUNHAS Jaminan terhadap hak akses terhadap informasi publik merupakan syarat penting dan kriteria utama dalam functioning negara demokratis berdasarkan hukum.Jaminan terhadap hak akses terhadap informasi publik merupakan syarat penting dan kriteria utama dalam functioning negara demokratis berdasarkan hukum.
UNHASUNHAS Negara demokrasi dapat ditandai dengan adanya lembaga konstitusi yang memiliki kompetensi untuk menegakkan konstitusionalisme dan membela konstitusi. SebagaiNegara demokrasi dapat ditandai dengan adanya lembaga konstitusi yang memiliki kompetensi untuk menegakkan konstitusionalisme dan membela konstitusi. Sebagai
UMMUMM Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap perlindungan hukum hak upah pekerja di perusahaan yang bangkrutPenelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap perlindungan hukum hak upah pekerja di perusahaan yang bangkrut
UNHASUNHAS Legislasi Yordania mengadopsi prinsip internasional seperti pedoman UNCITRAL untuk memberikan solusi insolvensi melalui UU No. 21/2018. Studi ini menganalisisLegislasi Yordania mengadopsi prinsip internasional seperti pedoman UNCITRAL untuk memberikan solusi insolvensi melalui UU No. 21/2018. Studi ini menganalisis
UNHASUNHAS Pengembangan AI membuka masalah hukum yang kompleks, termasuk diskriminasi gender. Peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam melindungi kesetaraan genderPengembangan AI membuka masalah hukum yang kompleks, termasuk diskriminasi gender. Peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam melindungi kesetaraan gender
Useful /
SMARTPUBLISHERSMARTPUBLISHER Untuk mengatasi permasalahan tersebut, penelitian ini menganalisis dan membandingkan efektivitas metode Economic Order Quantity (EOQ) dan Just In TimeUntuk mengatasi permasalahan tersebut, penelitian ini menganalisis dan membandingkan efektivitas metode Economic Order Quantity (EOQ) dan Just In Time
SMARTPUBLISHERSMARTPUBLISHER Studi kasus dilakukan pada usaha Bakmi Bandung di Pemalang dengan metode observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses membangun bisnisStudi kasus dilakukan pada usaha Bakmi Bandung di Pemalang dengan metode observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses membangun bisnis
SMARTPUBLISHERSMARTPUBLISHER Dari perspektif edupreneurship, media ini tidak hanya efektif secara pedagogis tetapi juga menunjukkan potensi komersial yang dapat mendukung sustainabilityDari perspektif edupreneurship, media ini tidak hanya efektif secara pedagogis tetapi juga menunjukkan potensi komersial yang dapat mendukung sustainability
IPDNIPDN Tujuan ini dicapai melalui produksi video yang berisi dialog yang membicarakan tentang apa yang menjadi ruang lingkup kajian Sejarah Komunikasi, nilaiTujuan ini dicapai melalui produksi video yang berisi dialog yang membicarakan tentang apa yang menjadi ruang lingkup kajian Sejarah Komunikasi, nilai