UM PalembangUM Palembang

Balance : Jurnal Akuntansi dan BisnisBalance : Jurnal Akuntansi dan Bisnis

Penelitian ini secara kritis menelaah sistem pengendalian internal atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari pemanfaatan kawasan hutan dalam Direktorat Jenderal Perencanaan Kawasan Hutan dan Penetapan Wilayah Pengelolaan Hutan (RPKHPWPH) di bawah Kementerian Kehutanan. Audit kinerja oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melaporkan bahwa pengendalian internal terhadap PNBP untuk Pemanfaatan Kawasan Hutan masih memerlukan evaluasi lebih lanjut. Dengan pendekatan kualitatif yang mengandalkan analisis deskriptif, observasi, wawancara, serta pemantauan lapangan, evaluasi, dan dokumentasi, ditemukan beberapa perbaikan yang diperlukan dalam sistem pengendalian internal untuk PNBP PKH di Direktorat RPKHPWPH, antara lain memperkuat budaya kontrol, mitigasi risiko, penerapan kebijakan yang lebih ketat, peningkatan transparansi, mengadopsi pendekatan preventif, serta melibatkan pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Rekomendasi untuk meningkatkan sistem pengendalian internal PNBP PKH mencakup inisiatif untuk menumbuhkan budaya kontrol, mitigasi risiko yang robust, transparansi tinggi, pendekatan preventif, keterlibatan pemangku kepentingan, dan peningkatan pemantauan.

Penelitian ini mengevaluasi efektivitas sistem pengendalian internal pada tata kelola penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor kehutanan di Direktorat RPKHPWPH, dengan mengidentifikasi potensi ketidakefisienan dan implikasi penerapannya terhadap optimalisasi pendapatan serta pencapaian target kinerja.Hasil menunjukkan bahwa meskipun pengendalian internal umumnya telah mematuhi Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008, terdapat kekurangan dalam supervisi berkelanjutan, evaluasi sistematis, dan dokumentasi komprehensif, sehingga diperlukan perbaikan budaya kontrol, peningkatan pemantauan preventif, dan transparansi pemangku kepentingan.Implementasi perbaikan tersebut diharapkan dapat memperkuat sistem pengendalian internal pemerintah untuk mengoptimalkan pengelolaan PNBP dan mencapai tujuan organisasi secara efektif.

Penelitian selanjutnya dapat meneliti bagaimana integrasi platform pemantauan digital di semua tingkatan hierarki, termasuk unit Echelon I, memengaruhi efektivitas pengendalian internal dalam pengelolaan pendapatan hutan; selanjutnya, dapat diselidiki dampak variasi strategi keterlibatan pemangku kepentingan terhadap transparansi dan akuntabilitas penerimaan negara bukan pajak di sektor kehutanan; terakhir, sebuah studi longitudinal selama beberapa tahun dapat mengevaluasi pengaruh kebijakan mitigasi risiko yang diperkuat terhadap kinerja dan keberlanjutan PNBP yang dihasilkan dari pemanfaatan kawasan hutan, sehingga memberikan wawasan tentang keberlanjutan kebijakan dan praktik pengendalian internal dalam jangka panjang.

  1. Risk Management And Public Service: Integrated Analysis At The Public Sector Organization | Jurnal Reviu... doi.org/10.22219/jrak.v13i3.26910Risk Management And Public Service Integrated Analysis At The Public Sector Organization Jurnal Reviu doi 10 22219 jrak v13i3 26910
  2. The Role of The Merit System and Government Internal Control System Maturity on The Success of Corruption... doi.org/10.2991/978-94-6463-522-5_41The Role of The Merit System and Government Internal Control System Maturity on The Success of Corruption doi 10 2991 978 94 6463 522 5 41
Read online
File size772.93 KB
Pages11
DMCAReport

Related /

ads-block-test