E GREENATIONE GREENATION

Greenation International Journal of Law and Social SciencesGreenation International Journal of Law and Social Sciences

Keputusan Indonesia untuk bergabung dengan Board of Peace (BoP) yang dipimpin AS pada 22 Januari 2026 menimbulkan perdebatan signifikan mengenai konsistensinya dengan prinsip kebijakan luar negeri bebas aktif (independen dan aktif) negara. Namun, literatur yang ada belum menganalisis secara sistematis perhitungan geopolitik Indonesia sebagai negara menengah dalam kasus ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap logika strategis di balik keanggotaan Indonesia dalam BoP. Menggunakan desain studi kasus kualitatif tunggal, penelitian ini mengintegrasikan Teori Kekuatan Menengah dan Analisis Kebijakan Luar Negeri melalui analisis konten deduktif dari dokumen resmi, perjanjian bilateral, dan laporan think tank. Tiga temuan utama muncul. Pertama, terdapat korelasi temporal yang kuat antara keanggotaan BoP dan finalisasi Perjanjian Perdagangan Resiprokal Indonesia-AS (ART) yang ditandatangani pada hari yang sama, mengungkapkan nexus diplomatik-ekonomi. Kedua, pilihan Indonesia untuk berkontribusi dengan kemampuan militer daripada biaya keuangan mencerminkan logika diplomasi niche. Ketiga, keanggotaan BoP menandakan pergeseran dari non-alignmen tradisional menuju multi-alignmen pragmatis, dengan prinsip independen-aktif dipertahankan sebagai kerangka retorika. Penelitian ini berkontribusi pada literatur kekuatan menengah dengan menunjukkan bahwa kekuatan menengah yang muncul memprioritaskan pragmatisme strategis daripada komitmen normatif.

Penelitian ini menunjukkan bahwa perhitungan geopolitik Indonesia dalam bergabung dengan Board of Peace (BoP) adalah multidimensional dan tidak dapat dikurangi menjadi satu motif tunggal.Perhitungan ini mencakup nexus diplomatik-ekonomi antara keanggotaan BoP dan Perjanjian Perdagangan Resiprokal Indonesia-AS (ART), yang menawarkan 1.819 barang ekspor utama Indonesia tarif nol dan menurunkan tarif keseluruhan dari 32% menjadi 19%.Nexus ini menunjukkan bahwa keanggotaan BoP berfungsi sebagai fasilitator diplomatik untuk kepentingan ekonomi yang nyata.Namun, perjanjian juga memberlakukan komitmen pembelian yang signifikan dan keselarasan keamanan ekonomi pada Indonesia, yang tidak diakui dalam versi resmi pemerintah.Nexus BoP-ART ini merupakan kontribusi empiris asli dari penelitian ini.Status Indonesia sebagai negara menengah membentuk sifat unik keterlibatan Indonesia melalui logika diplomasi niche, yaitu berkontribusi dalam bidang keunggulan komparatifnya, yaitu kapasitas perdamaian operasional.Namun, keputusan on hold pada Maret 2026 mengonfirmasi bahwa keterlibatan ini lebih reaktif daripada agenda-setting, yang merupakan ciri khas kekuatan menengah yang sejati.Dari sembilan indikator yang dianalisis, hanya dua yang sepenuhnya kompatibel dengan prinsip bebas dan aktif.Temuan ini mendukung kesimpulan bahwa kekuatan menengah yang muncul menunjukkan pola keterlibatan yang didorong oleh alasan strategis pragmatis daripada komitmen normatif saja.Prinsip independen dan aktif tidak dibuang secara regresif, tetapi diredefinisi sebagai kerangka retorika dalam transisi menuju multi-alignmen pragmatis.

Berdasarkan temuan dan analisis dalam penelitian ini, berikut adalah saran penelitian lanjutan:. . 1. Mengkaji lebih lanjut peran Indonesia sebagai kekuatan menengah dalam konteks inisiatif yang dipimpin oleh kekuatan besar, seperti Board of Peace (BoP). Penelitian ini dapat berfokus pada bagaimana Indonesia menavigasi tekanan domestik dan internasional dalam mengambil keputusan kebijakan luar negerinya, serta bagaimana BoP mempengaruhi posisi Indonesia dalam sistem internasional.. . 2. Melakukan studi komparatif antara Indonesia dan negara-negara mayoritas Muslim lainnya yang menjadi anggota BoP. Penelitian ini dapat mengeksplorasi apakah pola multi-alignmen pragmatis Indonesia adalah unik atau mencerminkan tren yang lebih luas di antara kekuatan menengah yang muncul dalam merespons inisiatif geopolitik kekuatan besar.. . 3. Melakukan wawancara mendalam dengan para pembuat kebijakan elit yang terlibat langsung dalam negosiasi BoP dan finalisasi perjanjian perdagangan. Wawancara ini dapat memberikan akses ke proses pembuatan keputusan internal yang tidak dapat ditangkap oleh data sekunder. Para informan kunci dapat mencakup pejabat dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, dan Kantor Kepresidenan, baik mantan maupun saat ini.. . 4. Melakukan analisis lintas negara yang membandingkan keputusan Indonesia untuk bergabung dengan BoP dengan partisipasinya dalam inisiatif yang dipimpin kekuatan besar lainnya. Penelitian ini dapat mengungkapkan apakah pola pemeliharaan retorika prinsip independen dan aktif bersamaan dengan pergeseran substansial ke arah pragmatisme adalah konsisten di seluruh domain kebijakan atau spesifik untuk forum keamanan yang dipimpin oleh kekuatan besar tertentu.

  1. Vol. 4 No. 2 (2026): (GIJLSS) Greenation International Journal of Law and Social Sciences (May - June... doi.org/10.38035/gijlss.v4i2Vol 4 No 2 2026 GIJLSS Greenation International Journal of Law and Social Sciences May June doi 10 38035 gijlss v4i2
  2. 0. loading academic.oup.com/isq/article-lookup/doi/10.2307/30135840 loading academic oup isq article lookup doi 10 2307 3013584
  3. Middle power identities of Australia and South Korea: comparing the Kevin Rudd/Julia Gillard and Lee... tandfonline.com/doi/full/10.1080/09512748.2017.1371210Middle power identities of Australia and South Korea comparing the Kevin Rudd Julia Gillard and Lee tandfonline doi full 10 1080 09512748 2017 1371210
  4. 0. loading academic.oup.com/edited-volume/34235/chapter/2902788190 loading academic oup edited volume 34235 chapter 290278819
Read online
File size703.62 KB
Pages12
DMCAReport

Related /

ads-block-test