UNSURIUNSURI
JURNAL LEGISIAJURNAL LEGISIAPada era sekarang, produk kecantikan menjadi penting dalam membangun rasa percaya diri bagi semua orang, baik perempuan maupun laki-laki. Produk kecantikan harus memiliki kandungan yang aman bagi kulit agar kulit terlihat sehat. Namun, beberapa produk kecantikan mengandung bahan berbahaya seperti hydroquinone, merkuri, paraben, formaldehyde, phthalates, dan triclosan, yang dapat menimbulkan efek samping seperti kulit gatal, jerawat parah, lecet, bercak hitam (ochronosis), dan masalah kulit lainnya. Peraturan Badan POM RI Nomor 23 Tahun 2019 menjelaskan bahwa bahan baku kosmetik harus aman, bermutu, dan bermanfaat. Penelitian ini membahas undang-undang perlindungan konsumen terkait produk kecantikan yang berdampak buruk pada kulit. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi siapa yang bertanggung jawab jika suatu produk berdampak buruk pada kulit, serta pentingnya melindungi informasi konten pada kemasan dan label produk kecantikan. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis yuridis terhadap regulasi dan kasus terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsumen dapat melindungi diri melalui upaya hukum seperti gugatan ganti rugi atau melaporkan kepada pihak berwajib. Perlindungan konsumen terhadap produk kecantikan yang mengandung efek samping pada kulit sangat penting untuk memastikan keamanan dan kesehatan pengguna.
Pengajuan izin BPOM untuk bahan baku kosmetik harus sesuai dengan Peraturan Badan POM RI Nomor 23 Tahun 2019, sehingga bahan berbahaya seperti hidrokuinon, merkuri, paraben, formaldehida, ftalat, dan triclosan dilarang digunakan sebagai senyawa dasar.Produk kosmetik yang dapat dipasarkan di Indonesia harus memenuhi persyaratan izin edar BPOM, termasuk standar keamanan, label yang jelas, bebas dari zat berbahaya, dan pedoman penandaan halal.Konsumen yang dirugikan memiliki hak untuk mengajukan gugatan ganti rugi atau melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwenang berdasarkan Pasal 62 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, memberikan landasan hukum yang kuat bagi perlindungan dan kompensasi.
Penelitian selanjutnya dapat mengevaluasi seberapa efektif mekanisme penegakan regulasi BPOM dalam mengawasi penjualan produk kecantikan di platform marketplace online, dengan fokus pada identifikasi celah yang memungkinkan produk ilegal tetap beredar. Selain itu, studi mengenai tingkat literasi konsumen dalam memahami informasi label dan sertifikasi pada kemasan kosmetik diperlukan untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi keputusan pembelian serta risiko eksposur bahan berbahaya. Selanjutnya, pengembangan dan uji coba model pendidikan interaktif berbasis aplikasi mobile yang membantu konsumen mengecek keabsahan izin edar, kandungan bahan, dan potensi efek samping dapat menjadi inovasi praktis untuk meningkatkan perlindungan hukum dan kesehatan publik.
| File size | 564.94 KB |
| Pages | 12 |
| DMCA | Report |
Related /
UMSUMS Kegiatan pengabdian ini berkontribusi pada penguatan kapasitas profesional guru dalam menghadapi transformasi digital pendidikan secara etis dan bertanggungKegiatan pengabdian ini berkontribusi pada penguatan kapasitas profesional guru dalam menghadapi transformasi digital pendidikan secara etis dan bertanggung
PUBMEDIAPUBMEDIA Perlindungan hukum masih belum efektif karena pengawasan yang lemah dan penegakan hukum yang terbatas terhadap pelaku usaha. Studi ini menyimpulkan bahwaPerlindungan hukum masih belum efektif karena pengawasan yang lemah dan penegakan hukum yang terbatas terhadap pelaku usaha. Studi ini menyimpulkan bahwa
UMSUMS Upaya berkelanjutan untuk meningkatkan regulasi, edukasi, literasi, dan penegakan hukum sangat esensial guna menciptakan ekosistem FinTech yang adil danUpaya berkelanjutan untuk meningkatkan regulasi, edukasi, literasi, dan penegakan hukum sangat esensial guna menciptakan ekosistem FinTech yang adil dan
PUBMEDIAPUBMEDIA Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif berdasarkan tinjauan literatur dan data sekunder dari konvensi internasional serta praktik negara. TemuanPenelitian ini menggunakan metode yuridis normatif berdasarkan tinjauan literatur dan data sekunder dari konvensi internasional serta praktik negara. Temuan
PUBMEDIAPUBMEDIA Dari seluruh faktor tersebut, penegakan hukum dianggap paling dominan karena peran sentral aparat dalam menerapkan aturan secara profesional, objektif,Dari seluruh faktor tersebut, penegakan hukum dianggap paling dominan karena peran sentral aparat dalam menerapkan aturan secara profesional, objektif,
PUBMEDIAPUBMEDIA G/2021/Pn. Bks yang melibatkan PT. Hadez Graha Utama. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis data sekunder berupaG/2021/Pn. Bks yang melibatkan PT. Hadez Graha Utama. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis data sekunder berupa
UNSURUNSUR 0 yang diikuti dengan sosial 5. 0 harus dijadikan suatu gebrakan yang positif dalam penggabungan antara informasi serta teknologi komunikasi kedalam bidang0 yang diikuti dengan sosial 5. 0 harus dijadikan suatu gebrakan yang positif dalam penggabungan antara informasi serta teknologi komunikasi kedalam bidang
UNSURUNSUR Hak-hak pasien harus dipenuhi mengingat kepuasan pasien menjadi salah satu barometer mutu layanan sedangkan ketidakpuasan pasien dapat menjadi pangkalHak-hak pasien harus dipenuhi mengingat kepuasan pasien menjadi salah satu barometer mutu layanan sedangkan ketidakpuasan pasien dapat menjadi pangkal
Useful /
PUBMEDIAPUBMEDIA Perlunya pembentukan norma hukum yang eksplisit dalam UU Partai Politik atau UU Tipikor untuk menegaskan mekanisme sanksi pidana terhadap partai politikPerlunya pembentukan norma hukum yang eksplisit dalam UU Partai Politik atau UU Tipikor untuk menegaskan mekanisme sanksi pidana terhadap partai politik
PUBMEDIAPUBMEDIA Analisis menggunakan metode deskriptif-analitis untuk membandingkan substansi dan implementasi regulasi outsourcing di kedua negara. Hasil menunjukkanAnalisis menggunakan metode deskriptif-analitis untuk membandingkan substansi dan implementasi regulasi outsourcing di kedua negara. Hasil menunjukkan
PUBMEDIAPUBMEDIA 15 Tahun 2019, untuk menjamin tata kelola regulasi yang terkoordinasi dan berorientasi pada keadilan sosial serta kesejahteraan rakyat. Keterbatasan utama15 Tahun 2019, untuk menjamin tata kelola regulasi yang terkoordinasi dan berorientasi pada keadilan sosial serta kesejahteraan rakyat. Keterbatasan utama
UMSUMS Orang tua yang bekerja memiliki waktu yang kurang dalam menjalankan perannya. Literatur ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hubungan peran orang tuaOrang tua yang bekerja memiliki waktu yang kurang dalam menjalankan perannya. Literatur ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hubungan peran orang tua