UINSIUINSI
MAZAHIBMAZAHIBKekerasan terhadap istri adalah masalah serius yang terjadi di Indonesia. Pemerintah Indonesia berusaha melindungi istri dari berbagai bentuk kekerasan, baik tindakan kekerasan fisik, psikologis, seksual, atau kelalaian domestik, melalui Undang-Undang Nomor 23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Namun, pada tahun 2022, terdapat 622 kasus kekerasan terhadap istri yang dilaporkan ke Komisi Nasional (Komnas Perempuan). Data ini menunjukkan bahwa substansi hukum negara belum cukup untuk meminimalkan atau bahkan menghentikan kekerasan terhadap istri. Situasi ini membuktikan bahwa fungsi hukum sebagai rekayasa sosial belum berjalan sepenuhnya dan belum mampu melahirkan perlindungan maksimal bagi istri.
Studi ini memberikan pemahaman mendalam tentang pengetahuan dan pengalaman korban kekerasan terhadap istri.Korban telah memilih norma hukum yang tersedia yang sesuai dengan keuntungan dan kepentingan yang mereka cari.Keterlibatan masyarakat dalam menyelesaikan perselisihan rumah tangga dianggap penting untuk martabat dan kehormatan istri di mata masyarakat.Wanita tidak lagi dipandang sebagai makhluk kelas dua dan memiliki hak yang sama di depan hukum.Artikel ini perlu memberikan rekomendasi kepada aktor negara untuk mengambil pendekatan komprehensif dan berbasis budaya dalam merespons masalah ini.Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, Bidan Desa, dan Perwira Bhayangkara Pembina Keamanan Masyarakat perlu dilengkapi dengan pengetahuan untuk melindungi dan, pada saat yang sama, memberikan akses kepada wanita di desa yang rentan mengalami kekerasan terhadap istri.
Berdasarkan temuan dalam penelitian ini, berikut adalah beberapa saran penelitian lanjutan yang dapat dipertimbangkan:. . 1. Menganalisis lebih lanjut faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kekerasan terhadap istri, termasuk peran budaya, agama, dan ritual kepercayaan dalam masyarakat Indonesia. Penelitian ini dapat mengeksplorasi bagaimana norma-norma sosial dan budaya mempengaruhi pilihan korban dalam menyelesaikan kasus mereka dan bagaimana mereka dapat diintegrasikan dengan lebih baik dalam sistem hukum.. . 2. Memfokuskan pada dampak kekerasan terhadap istri terhadap kesehatan mental korban. Penelitian ini dapat menyelidiki bagaimana trauma yang dialami korban dapat mempengaruhi keputusan mereka untuk menikah kembali dan bagaimana dukungan sosial dapat membantu pemulihan mental mereka. Selain itu, penelitian dapat mengeksplorasi peran dan efektivitas intervensi oleh pekerja kesehatan mental dalam membantu korban.. . 3. Meneliti peran dan tanggung jawab aktor negara dalam melindungi korban kekerasan terhadap istri. Penelitian ini dapat mengevaluasi bagaimana pemerintah dapat meningkatkan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap istri, termasuk pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi petugas polisi, pekerja sosial, dan profesional lainnya yang terlibat dalam menangani kasus-kasus ini. Selain itu, penelitian dapat mengusulkan strategi untuk meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antara berbagai lembaga dan organisasi dalam memberikan dukungan dan perlindungan yang komprehensif bagi korban.
- PROBLEMATIKA PENEGAKAN DISIPLIN TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TIDAK MELAKSANAKAN PUTUSAN PENGADILAN... doi.org/10.58258/jisip.v5i3.2134PROBLEMATIKA PENEGAKAN DISIPLIN TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TIDAK MELAKSANAKAN PUTUSAN PENGADILAN doi 10 58258 jisip v5i3 2134
- Dukungan Sosial dan Kecerdasan Menghadapi Kesulitan Terhadap Kepuasan Perkawinan Pada Istri Korban Kekerasan... doi.org/10.30872/psikoborneo.v8i3.5365Dukungan Sosial dan Kecerdasan Menghadapi Kesulitan Terhadap Kepuasan Perkawinan Pada Istri Korban Kekerasan doi 10 30872 psikoborneo v8i3 5365
- Intimate Partner Violence and Women’s Mental Health: The Mediating Role of Coping Strategies Among... journals.sagepub.com/doi/10.1177/0886260517729402Intimate Partner Violence and WomenAos Mental Health The Mediating Role of Coping Strategies Among journals sagepub doi 10 1177 0886260517729402
- KEBIJAKAN PENANGANAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MELALUI MEDIASI PENAL | Wulandari | LAW REFORM. kebijakan... ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/312KEBIJAKAN PENANGANAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MELALUI MEDIASI PENAL Wulandari LAW REFORM kebijakan ejournal undip ac index php lawreform article view 312
| File size | 408.36 KB |
| Pages | 34 |
| DMCA | Report |
Related /
UNRAMUNRAM Analisis data dilakukan melalui tiga langkah: pengurangan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motif JayaAnalisis data dilakukan melalui tiga langkah: pengurangan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motif Jaya
UNRAMUNRAM Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, di mana peneliti melakukan analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif dilakukan dengan proses menuangkanPenelitian ini menggunakan metode kualitatif, di mana peneliti melakukan analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif dilakukan dengan proses menuangkan
UNRAMUNRAM Pengawasan menyertakan pemberian panduan bagi guru dalam penggunaan media pembelajaran, penyediaan kesempatan praktik membaca dan menulis bagi siswa, sertaPengawasan menyertakan pemberian panduan bagi guru dalam penggunaan media pembelajaran, penyediaan kesempatan praktik membaca dan menulis bagi siswa, serta
UNRAMUNRAM Penggunaan YouTube Shorts menawarkan kecepatan, kreativitas, dan interaksi singkat yang cocok bagi pelajar yang menyukai konten cepat. Video YouTube regulerPenggunaan YouTube Shorts menawarkan kecepatan, kreativitas, dan interaksi singkat yang cocok bagi pelajar yang menyukai konten cepat. Video YouTube reguler
UNRAMUNRAM sedangkan kemampuan berpikir kritis pada siklus pertama berada pada kategori baik dengan rata-rata skor 79,16 dengan kelengkapan klasik sebesar 83,33%sedangkan kemampuan berpikir kritis pada siklus pertama berada pada kategori baik dengan rata-rata skor 79,16 dengan kelengkapan klasik sebesar 83,33%
UNRAMUNRAM Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan kualitatif dengan penekanan pada penelitian kepustakaan. Pendidikan Kewarganegaraan adalah mata pelajaranPenelitian ini menggunakan metode deskriptif dan kualitatif dengan penekanan pada penelitian kepustakaan. Pendidikan Kewarganegaraan adalah mata pelajaran
UNRAMUNRAM Artikel ini meneliti hubungan antara kepribadian dan motivasi belajar mahasiswa melalui pendekatan tinjauan pustaka. Metode penelitian berupa studi pustakaArtikel ini meneliti hubungan antara kepribadian dan motivasi belajar mahasiswa melalui pendekatan tinjauan pustaka. Metode penelitian berupa studi pustaka
UNRAMUNRAM Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 61,9% anak yang dibesarkan dalam lingkungan overprotective cenderung mengalami kesulitan menghadapi tantangan, mengambilHasil penelitian ini menunjukkan bahwa 61,9% anak yang dibesarkan dalam lingkungan overprotective cenderung mengalami kesulitan menghadapi tantangan, mengambil
Useful /
UINSIUINSI Sedangkan, menurut konsensus Tungku Tigo Sajarangan yang dihadiri oleh ulama, ninik mamak, dan intelektual-cendekiawan pada tahun 1952, distribusi pusakoSedangkan, menurut konsensus Tungku Tigo Sajarangan yang dihadiri oleh ulama, ninik mamak, dan intelektual-cendekiawan pada tahun 1952, distribusi pusako
UINSIUINSI Penelitian ini mengajukan penerapan perlindungan data pribadi dalam hukum pengelolaan zakat di Indonesia, karena organisasi pengelola zakat dan platformPenelitian ini mengajukan penerapan perlindungan data pribadi dalam hukum pengelolaan zakat di Indonesia, karena organisasi pengelola zakat dan platform
UINSIUINSI Metode penelitian menggabungkan pendekatan normatif, astronomi, dan sosiologis menggunakan Sky Quality Meter (SQM) di empat lokasi berbedanya tingkat pencahayaanMetode penelitian menggabungkan pendekatan normatif, astronomi, dan sosiologis menggunakan Sky Quality Meter (SQM) di empat lokasi berbedanya tingkat pencahayaan
UINSIUINSI Jika naungan pernikahan terbukti melakukan tindakan paksa, maka dinyatakan wali mujbir, sehingga pengadilan agama dapat menolak persetujuan pendaftaranJika naungan pernikahan terbukti melakukan tindakan paksa, maka dinyatakan wali mujbir, sehingga pengadilan agama dapat menolak persetujuan pendaftaran