Publisher

IFRELIFREL

Journal Harmony Philosophy: International Journal of Islamic Religious Studies and ShariaHarmony Philosophy: International Journal of Islamic Religious Studies and Sharia Abstract

Perubahan cepat di lanskap sosial‑politik Indonesia telah menyoroti urgensi rekonstruksi tata kelola organisasi masyarakat sipil, khususnya dalam menyeimbangkan ketegangan antara kebebasan berasosiasi dan tertib publik. Ketegangan ini muncul sebagai tren kontemporer yang penuh kontroversi dan kekacauan sipil. Penelitian ini bertujuan merumuskan model tata kelola organisasi masyarakat sipil berbasis nilai Islam, menggunakan tiga kerangka teori: Teori Maqāṣid al‑sharīah Najm al‑Din al‑Tufi, Teori Masyarakat Sipil Robert Putnam, dan Teori Good Governance Mark Bevir. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif‑deskriptif, yang mencakup pengumpulan data melalui dokumentasi kebijakan, analisis media digital, dan wawancara mendalam dengan dua informan kunci dari organisasi masyarakat sipil berbasis agama—Nahdlatul Ulama (NU) dan Persatuan Islam (PERSIS). Sumber primer meliputi dokumen pemerintah resmi seperti Peraturan Pemerintah Pengganti Undang‑Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017, bersamaan dengan narasi empiris dari pemimpin komunitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa legitimasi sosial organisasi masyarakat sipil lebih dipengaruhi oleh penerapan praktis maqāṣid al‑sharīah (tugas wajib) dan kemampuan mereka menanggapi kebutuhan nyata masyarakat daripada sekadar kepatuhan terhadap regulasi administratif. Temuan ini menyoroti kesenjangan antara legalitas dan legitimasi serta menegaskan bahwa integrasi nilai maṣlaḥah (kepentingan), modal sosial, dan transparansi sangat penting untuk memperkuat masyarakat sipil dalam negara demokratis. Dengan menanamkan nilai Islam dalam model tata kelola, organisasi masyarakat sipil dapat melayani komunitas lebih baik sambil mempertahankan prinsip demokratis, menciptakan kerangka tata kelola yang lebih inklusif dan bermanfaat yang selaras dengan kebutuhan publik dan ajaran Islam.

Conclusion

Penelitian ini menunjukkan perlunya restrukturisasi tata kelola organisasi masyarakat sipil di Indonesia agar selaras dengan nilai Islam, sehingga tercapai keseimbangan antara kebebasan berasosiasi dan tertib publik.Implementasi organisasi yang menggabungkan kepentingan universal, mekanisme tata kelola transparan, dan modal sosial kuat terbukti efektif memupuk kohesi sosial dan memberdayakan masyarakat secara inklusif.Meskipun tantangan tetap ada akibat pola patronase vertikal dan tindakan berlebihan, regulasi negara membuka peluang rekonsiliasi peran organisasi dan negara sambil menjaga keseimbangan kontrol dan kebebasan sipil.

Future Research

Pertama, perlu diteliti bagaimana penerapan sistem e‑governance dalam organisasi masyarakat berbasis Islam dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi anggota, dengan mengkaji keberhasilan platform online yang memfasilitasi pengumpulan data, pemrosesan laporan, dan interaksi real‑time antara pengurus dan anggota. Kedua, studi komparatif lintas negara—Indonesia, Malaysia, dan Turki—dapat memperluas pemahaman tentang adaptasi nilai Islam dalam tata kelola organisasi masyarakat, menilai perbedaan dalam regulasi, praktik transparansi, serta dampaknya terhadap kohesi sosial dan peran organisasi dalam menjaga stabilitas. Ketiga, penelitian longitudinal yang melacak pergerakan legitimasi dan kepatuhan regulasi organisasi masyarakat sipil sejak diberlakukannya UU ORMAS tahun 2023 akan memberikan gambaran dinamika jangka panjang atas kebijakan pengawasan, serta menilai efektivitas mekanisme penegakan hukum, kemampuan adaptasi, dan partisipasi publik. Dengan menggali ketiga aspek tersebut secara komprehensif, studi dapat memperkaya teori governance Islam, memandu pembuat kebijakan, dan memperkuat praktek organisatoris dalam konteks pluralitas Indonesia.

References

1. Corporate sustainability through private regulation: a deluge of stand. corporate private regulation... doi.org/10.4324/9781003252153-11Corporate sustainability through private regulation a deluge of stand corporate private regulation doi 10 4324 9781003252153 11
2. Advocacy Strategies of Civil Society Organisations in Decentralised Indonesia: an Exploration Using a... doi.org/10.15575/ks.v5i3.29547Advocacy Strategies of Civil Society Organisations in Decentralised Indonesia an Exploration Using a doi 10 15575 ks v5i3 29547

Metadata

File size	868.6 KB
Pages	16
DMCA	Report