UNIRA MALANGUNIRA MALANG
Journal of Governance InnovationJournal of Governance InnovationLaporan kecurangan dalam konteks Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan isu yang sangat penting dalam menjaga integritas dan keabsahan proses demokrasi. Sebagai lembaga pengawas pemilu di tingkat kabupaten, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Karawang memiliki peran krusial dalam menangani laporan kecurangan yang mungkin terjadi selama proses pemilihan. Penelitian terdahulu belum banyak yang menggunakan teori agregasi keputusan untuk menganalisis bagaimana Bawaslu mengambil keputusan dalam menangani laporan kecurangan Pemilu. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis mendalam terhadap perkembangan laporan kecurangan Pemilu yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Karawang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk mengeksplorasi laporan kecurangan pemilu terhadap Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Karawang dengan menggunakan teori agregasi keputusan. Melalui artikel ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya penanganan laporan kecurangan Pemilu oleh Bawaslu Kabupaten Karawang demi menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi di tingkat daerah.
Menganalisis dinamika pengambilan keputusan Bawaslu dalam menangani laporan kecurangan pemilu dengan menggunakan teori agregasi keputusan berujuan dari penelitian ini untuk menganalisis laporan kecurangan pemilu yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Karawang, serta memahami bagaimana Bawaslu mengambil keputusan tersebut.Menjelaskan tentang peran dan fungsi Bawaslu sebagai lembaga independen yang bertugas mengawasi dan memantau penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia, termasuk menangani pelanggaran dan sengketa pemilu dengan definisi kecurangan pemilu yang digunakan dalam jurnal ini mengacu pada upaya-upaya diam-diam untuk memanipulasi hasil pemilu demi kepentingan tertentu, tanpa mengindahkan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan.Secara keseluruhan, jurnal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai tantangan dan peluang yang dihadapi Bawaslu Kabupaten Karawang dalam menangani laporan kecurangan pemilu, dalam meningkatkan integritas dan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi di tingkat lokal.
Berdasarkan penelitian ini, ada beberapa saran penelitian lanjutan yang dapat dikembangkan. Pertama, perlu dilakukan studi lebih mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pola pelaporan kecurangan Pemilu, seperti edukasi politik dan perlindungan pelapor. Kedua, penelitian dapat fokus pada efektivitas penggunaan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) sebagai alat ukur dalam mencegah dan menangani kecurangan Pemilu. Ketiga, studi tentang dinamika interaksi Bawaslu dengan instansi lain dalam tindak lanjut laporan terkait pelanggaran etik, administrasi, dan pidana pemilu dapat memberikan wawasan lebih lanjut tentang efektivitas pengawasan pemilihan umum di Indonesia.
- Vol. 5 No. 1 (2019): INTEGRITAS Volume 05 Nomor 1 Tahun 2019 | Integritas: Jurnal Antikorupsi. vol integritas... doi.org/10.32697/integritas.v5i1Vol 5 No 1 2019 INTEGRITAS Volume 05 Nomor 1 Tahun 2019 Integritas Jurnal Antikorupsi vol integritas doi 10 32697 integritas v5i1
- PERAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAMEKASAN DALAM MENANGANI PELANGGARAN PEMILU 2019 | Firdaus... doi.org/10.33366/rfr.v10i2.1915PERAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAMEKASAN DALAM MENANGANI PELANGGARAN PEMILU 2019 Firdaus doi 10 33366 rfr v10i2 1915
- Problematika Pengawasan Tindak Lanjut Putusan Bawaslu dan DKPP dalam Penegakan Hukum Pemilu | Jurnal... doi.org/10.31078/jk1948Problematika Pengawasan Tindak Lanjut Putusan Bawaslu dan DKPP dalam Penegakan Hukum Pemilu Jurnal doi 10 31078 jk1948
| File size | 321.99 KB |
| Pages | 9 |
| DMCA | Report |
Related /
STIALANMAKASSARSTIALANMAKASSAR Pertama, kebijakan pemberdayaan MSME dan Koperasi di Indonesia telah mengalami pergeseran paradigma yang signifikan, menjauh dari mandat konstitusionalPertama, kebijakan pemberdayaan MSME dan Koperasi di Indonesia telah mengalami pergeseran paradigma yang signifikan, menjauh dari mandat konstitusional
RCRSRCRS Namun, struktur kebijakan ini lebih menonjolkan model elit yang tidak sesuai dengan prinsip demokrasi, sehingga kurang mengakomodasi kepentingan perguruanNamun, struktur kebijakan ini lebih menonjolkan model elit yang tidak sesuai dengan prinsip demokrasi, sehingga kurang mengakomodasi kepentingan perguruan
DINASTIRESDINASTIRES Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/2024 kemudian memperbaiki model ini dengan menetapkan tata baru yang memisahkan penyelenggaraan Pemilihan UmumKeputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/2024 kemudian memperbaiki model ini dengan menetapkan tata baru yang memisahkan penyelenggaraan Pemilihan Umum
UMMUUMMU Metode yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif-empiris dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, serta data empirisMetode yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif-empiris dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, serta data empiris
DINASTIREVDINASTIREV Hal ini mengurangi peran partai politik dan membatasi pilihan pemilih dengan menghilangkan peluang pencalonan independen. Penelitian ini mengusulkan ambangHal ini mengurangi peran partai politik dan membatasi pilihan pemilih dengan menghilangkan peluang pencalonan independen. Penelitian ini mengusulkan ambang
UNHASUNHAS Sistem Noken merupakan hasil hubungan budaya politik dan penguatan demokrasi lokal. Oleh karena itu, konstitusionalitas sistem Noken merupakan terjemahanSistem Noken merupakan hasil hubungan budaya politik dan penguatan demokrasi lokal. Oleh karena itu, konstitusionalitas sistem Noken merupakan terjemahan
OJSOJS Dan menjelaskan peran penting mahasiswa dalam demokrasi di Indonesia. Lalu, menjelaskan hubungan erat antara Pendidikan dan demokrasi. serta, ketertarikanDan menjelaskan peran penting mahasiswa dalam demokrasi di Indonesia. Lalu, menjelaskan hubungan erat antara Pendidikan dan demokrasi. serta, ketertarikan
ISNJBENGKALISISNJBENGKALIS Ketiga, kode prilaku yang didasarkan pada kekerasan dan kebohongan. Keempat, pemerintahan oleh kelompok elit. Kelima, totaliterisme. Keenam, RasialismeKetiga, kode prilaku yang didasarkan pada kekerasan dan kebohongan. Keempat, pemerintahan oleh kelompok elit. Kelima, totaliterisme. Keenam, Rasialisme
Useful /
IAINPTKIAINPTK Katalis CaO-Fe2O3 dari limbah cangkang telur dan serbuk besi berhasil disintesis dan menghasilkan yield biodiesel 92,3 %. Katalis dapat digunakan limaKatalis CaO-Fe2O3 dari limbah cangkang telur dan serbuk besi berhasil disintesis dan menghasilkan yield biodiesel 92,3 %. Katalis dapat digunakan lima
UNIRA MALANGUNIRA MALANG Hasil dari penelitian ini diperoleh hasil yaitu dengan menggunakan branding strategy digitalisasi desa wisata di Indonesia berhasil mengalami peningkatan.Hasil dari penelitian ini diperoleh hasil yaitu dengan menggunakan branding strategy digitalisasi desa wisata di Indonesia berhasil mengalami peningkatan.
APTKLHIAPTKLHI Peran pemangku kepentingan dikelompokkan menjadi pemangku kepentingan utama, pemangku kepentingan kunci, dan pemangku kepentingan pendukung. Yang menggunakanPeran pemangku kepentingan dikelompokkan menjadi pemangku kepentingan utama, pemangku kepentingan kunci, dan pemangku kepentingan pendukung. Yang menggunakan
UNIRA MALANGUNIRA MALANG Kota Surabaya merupakan salah satu kota di Indonesia yang sudah menerapkan konsep smart city dan pernah meraih penghargaan sebagai kota terunggul dalamKota Surabaya merupakan salah satu kota di Indonesia yang sudah menerapkan konsep smart city dan pernah meraih penghargaan sebagai kota terunggul dalam