DOKICTIDOKICTI
Journal of Sharia and Legal ScienceJournal of Sharia and Legal SciencePeringatan darurat yang viral di media sosial bermula dari keputusan Mahkamah Konstitusi yang kontroversial terkait pemilihan kepala daerah di Indonesia. Mahkamah memutuskan untuk menurunkan ambang batas elektoral bagi partai politik dan mengizinkan kandidat untuk memenuhi persyaratan usia (30 tahun) pada saat pendaftaran, bukan pada saat pelantikan. Namun, badan legislatif dengan cepat menanggapi dengan keputusan yang bertentangan pada hari berikutnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana kekuasaan seharusnya beroperasi dalam kerangka pemerintahan yang demokratis dan prinsip trias politica. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini mengeksplorasi ketidakseimbangan dan potensi manipulasi kekuasaan di antara cabang legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pembalikan cepat keputusan penting menunjukkan adanya konsentrasi kekuasaan yang mengabaikan pemeriksaan dan keseimbangan kelembagaan. Ketidakpuasan publik terlihat jelas dalam protes dan wacana yang meluas, menandakan krisis kepercayaan pada lembaga negara. Terganggunya mekanisme demokrasi dapat menyebabkan konsekuensi jangka panjang, termasuk korupsi, kesenjangan sosial, dan otoritarianisme. Dalam negara demokrasi, di mana kedaulatan berada di tangan rakyat, ketidakstabilan politik seperti itu membahayakan legitimasi dan efektivitas pemerintahan.
Ilmu sosial dan ilmu politik saling berkaitan, di mana perilaku manusia yang dipelajari dalam sosiologi memengaruhi dinamika politik, termasuk proses pengambilan kebijakan dan pengendalian sosial.Ketiga kekuasaan utama dalam trias politika yang dikuasai oleh segelintir orang dapat mengakibatkan perubahan keputusan penting secara cepat, memicu kemarahan rakyat, krisis kepercayaan, serta potensi korupsi, kesenjangan sosial, dan kecenderungan otoriter.Oleh karena itu, sistem trias politika harus dijaga agar berfungsi sesuai prinsip demokrasi, dengan kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat.
Penelitian lanjutan dapat mengeksplorasi bagaimana reversi cepat keputusan Mahkamah Konstitusi memengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap institusi demokratis, dengan menggunakan survei longitudinal dan analisis media sosial untuk menilai perubahan persepsi masyarakat. Selanjutnya, studi komparatif dapat meneliti peran mobilisasi digital dalam mempengaruhi hasil kebijakan reformasi pilkada, mengidentifikasi strategi komunikasi yang paling efektif serta dampaknya terhadap partisipasi politik warga. Akhirnya, penelitian kebijakan dapat merumuskan kerangka kerja penguatan checks and balances pada sistem trias politika Indonesia, menguji model institusional yang mengurangi konsentrasi kekuasaan melalui mekanisme akuntabilitas formal dan partisipasi civil society yang lebih luas.
- Peringatan Darurat Indonesia Kasus Putusan Rancangan Undang-Undang Pilkada: Studi Ilmu Sosial dan Ilmu... doi.org/10.61994/jsls.v3i1.773Peringatan Darurat Indonesia Kasus Putusan Rancangan Undang Undang Pilkada Studi Ilmu Sosial dan Ilmu doi 10 61994 jsls v3i1 773
- Kegagalan Peraturan Penanganan Covid-19 di Indonesia | Jurnal Konstitusi. kegagalan peraturan penanganan... doi.org/10.31078/jk1912Kegagalan Peraturan Penanganan Covid 19 di Indonesia Jurnal Konstitusi kegagalan peraturan penanganan doi 10 31078 jk1912
| File size | 180.18 KB |
| Pages | 6 |
| DMCA | Report |
Related /
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Sinergi yang harmonis di antara mereka penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, memastikan akuntabilitas, transparansi, dan keadilan sosial.meskipunSinergi yang harmonis di antara mereka penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, memastikan akuntabilitas, transparansi, dan keadilan sosial.meskipun
MKRIMKRI dan e) Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupadan e) Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa
IAIN LANGSAIAIN LANGSA Dengan memasukkan pesan anti-pernikahan di bawah umur dalam khotbah Jumat, forum perempuan (PKK), bahkan dalam awiq-awiq desa (peraturan adat), GAMAK menunjukkanDengan memasukkan pesan anti-pernikahan di bawah umur dalam khotbah Jumat, forum perempuan (PKK), bahkan dalam awiq-awiq desa (peraturan adat), GAMAK menunjukkan
PUBMEDIAPUBMEDIA Sistem perlindungan hukum bagi whistleblower korupsi di Indonesia secara sistemik gagal memberikan rasa aman, bukan karena tidak adanya peraturan, melainkanSistem perlindungan hukum bagi whistleblower korupsi di Indonesia secara sistemik gagal memberikan rasa aman, bukan karena tidak adanya peraturan, melainkan
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Penelitian ini merekomendasikan harmonisasi hukum, penguatan institusi, serta pengesahan undang-undang anti-diskriminasi khusus untuk menjamin hak-hakPenelitian ini merekomendasikan harmonisasi hukum, penguatan institusi, serta pengesahan undang-undang anti-diskriminasi khusus untuk menjamin hak-hak
UNSADAUNSADA Kerjasama pertahanan keamanan dengan Amerika Serikat telah diberlakukan sejak tahun 1952 hingga saat ini sebagai penjaga perdamaian untuk Jepang dan kawasanKerjasama pertahanan keamanan dengan Amerika Serikat telah diberlakukan sejak tahun 1952 hingga saat ini sebagai penjaga perdamaian untuk Jepang dan kawasan
JPTAMJPTAM Untuk itulah, Ombudsman hadir untuk mengawasi sektor pelayanan publik (public service) yang diselenggarakan oleh lembaga negara/daerah termasuk BUMN, BUMD,Untuk itulah, Ombudsman hadir untuk mengawasi sektor pelayanan publik (public service) yang diselenggarakan oleh lembaga negara/daerah termasuk BUMN, BUMD,
MKRIMKRI Dengan menggunakan doktrin responsivitas terhadap putusan pengadilan dari Tom Ginsburg, artikel ini menyimpulkan bahwa Keputusan KPU yang tetap kukuh memberlakukanDengan menggunakan doktrin responsivitas terhadap putusan pengadilan dari Tom Ginsburg, artikel ini menyimpulkan bahwa Keputusan KPU yang tetap kukuh memberlakukan
Useful /
MKRIMKRI Kehadiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah memang sudah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya sehingga ada keluasaan untukKehadiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah memang sudah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya sehingga ada keluasaan untuk
UIGMUIGM Hasilnya menunjukkan peningkatan kualitas dan kapasitas produksi sebesar 50%, tersedianya SOP dan sistem pencatatan keuangan, serta perluasan jangkauanHasilnya menunjukkan peningkatan kualitas dan kapasitas produksi sebesar 50%, tersedianya SOP dan sistem pencatatan keuangan, serta perluasan jangkauan
DOKICTIDOKICTI Penegakan hukum dalam kasus penipuan tiket konser Coldplay yang dilakukan oleh Ghiska didasarkan pada pasal 378 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal empatPenegakan hukum dalam kasus penipuan tiket konser Coldplay yang dilakukan oleh Ghiska didasarkan pada pasal 378 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal empat
DOKICTIDOKICTI Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif, yang bertujuan memperoleh data deskriptif melalui wawancaraJenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif, yang bertujuan memperoleh data deskriptif melalui wawancara