DOKICTIDOKICTI

Journal of Sharia and Legal ScienceJournal of Sharia and Legal Science

Peringatan darurat yang viral di media sosial bermula dari keputusan Mahkamah Konstitusi yang kontroversial terkait pemilihan kepala daerah di Indonesia. Mahkamah memutuskan untuk menurunkan ambang batas elektoral bagi partai politik dan mengizinkan kandidat untuk memenuhi persyaratan usia (30 tahun) pada saat pendaftaran, bukan pada saat pelantikan. Namun, badan legislatif dengan cepat menanggapi dengan keputusan yang bertentangan pada hari berikutnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana kekuasaan seharusnya beroperasi dalam kerangka pemerintahan yang demokratis dan prinsip trias politica. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini mengeksplorasi ketidakseimbangan dan potensi manipulasi kekuasaan di antara cabang legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pembalikan cepat keputusan penting menunjukkan adanya konsentrasi kekuasaan yang mengabaikan pemeriksaan dan keseimbangan kelembagaan. Ketidakpuasan publik terlihat jelas dalam protes dan wacana yang meluas, menandakan krisis kepercayaan pada lembaga negara. Terganggunya mekanisme demokrasi dapat menyebabkan konsekuensi jangka panjang, termasuk korupsi, kesenjangan sosial, dan otoritarianisme. Dalam negara demokrasi, di mana kedaulatan berada di tangan rakyat, ketidakstabilan politik seperti itu membahayakan legitimasi dan efektivitas pemerintahan.

Ilmu sosial dan ilmu politik saling berkaitan, di mana perilaku manusia yang dipelajari dalam sosiologi memengaruhi dinamika politik, termasuk proses pengambilan kebijakan dan pengendalian sosial.Ketiga kekuasaan utama dalam trias politika yang dikuasai oleh segelintir orang dapat mengakibatkan perubahan keputusan penting secara cepat, memicu kemarahan rakyat, krisis kepercayaan, serta potensi korupsi, kesenjangan sosial, dan kecenderungan otoriter.Oleh karena itu, sistem trias politika harus dijaga agar berfungsi sesuai prinsip demokrasi, dengan kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat.

Penelitian lanjutan dapat mengeksplorasi bagaimana reversi cepat keputusan Mahkamah Konstitusi memengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap institusi demokratis, dengan menggunakan survei longitudinal dan analisis media sosial untuk menilai perubahan persepsi masyarakat. Selanjutnya, studi komparatif dapat meneliti peran mobilisasi digital dalam mempengaruhi hasil kebijakan reformasi pilkada, mengidentifikasi strategi komunikasi yang paling efektif serta dampaknya terhadap partisipasi politik warga. Akhirnya, penelitian kebijakan dapat merumuskan kerangka kerja penguatan checks and balances pada sistem trias politika Indonesia, menguji model institusional yang mengurangi konsentrasi kekuasaan melalui mekanisme akuntabilitas formal dan partisipasi civil society yang lebih luas.

  1. Peringatan Darurat Indonesia Kasus Putusan Rancangan Undang-Undang Pilkada: Studi Ilmu Sosial dan Ilmu... doi.org/10.61994/jsls.v3i1.773Peringatan Darurat Indonesia Kasus Putusan Rancangan Undang Undang Pilkada Studi Ilmu Sosial dan Ilmu doi 10 61994 jsls v3i1 773
  2. Kegagalan Peraturan Penanganan Covid-19 di Indonesia | Jurnal Konstitusi. kegagalan peraturan penanganan... doi.org/10.31078/jk1912Kegagalan Peraturan Penanganan Covid 19 di Indonesia Jurnal Konstitusi kegagalan peraturan penanganan doi 10 31078 jk1912
Read online
File size180.18 KB
Pages6
DMCAReport

Related /

ads-block-test