DEWANSENGKETADEWANSENGKETA

JURNAL ARBITRASE INDONESIAJURNAL ARBITRASE INDONESIA

Artikel ini membahas efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa ketenagakerjaan, dengan studi kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) massal oleh PT Gunung Salak di Kabupaten Bekasi pada tahun 2024. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus, serta analisis kualitatif terhadap dokumen mediasi, berita acara, dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa mediasi belum optimal dalam menjembatani kepentingan pekerja dan pengusaha. Terdapat ketimpangan posisi tawar antara kedua belah pihak, kurangnya pemenuhan prinsip keadilan, serta minimnya implementasi rekomendasi mediator. Meskipun mediasi berhasil mencegah eskalasi konflik, namun penyelesaian substantif seringkali tidak tercapai. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas mediator agar mediasi dapat berfungsi secara efektif sebagai alternatif penyelesaian sengketa ketenagakerjaan.

Efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa ketenagakerjaan, khususnya dalam kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di Kabupaten Bekasi, masih jauh dari harapan sebagai mekanisme alternatif penyelesaian sengketa yang cepat, adil, dan efisien.Meskipun mediasi telah diatur secara normatif dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, implementasinya di lapangan kerap kali tidak mencerminkan prinsip keadilan substantif.Faktor-faktor utama yang menyebabkan ketidakefektifan mediasi antara lain adalah ketimpangan posisi tawar antara pekerja dan pengusaha, rendahnya kapasitas dan netralitas mediator yang berasal dari aparatur pemerintah, serta lemahnya kekuatan eksekutorial dari hasil mediasi itu sendiri.Dalam banyak kasus, mediasi hanya menjadi formalitas administratif sebelum perkara diajukan ke pengadilan, bukan forum sejati untuk menyelesaikan konflik secara musyawarah.Perbandingan dengan praktik di daerah lain seperti Kota Surabaya menunjukkan bahwa efektivitas mediasi sangat bergantung pada kualitas tata kelola lokal, termasuk pelatihan mediator, dukungan politik terhadap keadilan industrial, dan kolaborasi antarpemangku kepentingan.Oleh karena itu, mediasi ketenagakerjaan di Indonesia membutuhkan reformulasi menyeluruh, baik dari segi regulasi, kelembagaan, maupun sumber daya manusia.Tanpa perbaikan tersebut, mediasi tidak mampu menjadi sarana yang efektif dalam menjawab kompleksitas sengketa hubungan industrial di era fleksibilisasi ketenagakerjaan saat ini.

Untuk meningkatkan efektivitas mediasi dalam sengketa ketenagakerjaan, diperlukan reformulasi kebijakan nasional dan daerah yang menguatkan peran mediasi secara substansial. Hal ini dapat dilakukan dengan menyediakan mediator independen dan perlindungan hukum bagi pekerja dalam proses mediasi. Selain itu, penting untuk meningkatkan kualitas dan akuntabilitas mediator melalui standarisasi pelatihan dan sertifikasi. Penyediaan bantuan hukum bagi buruh yang menghadapi mediasi juga menjadi kunci dalam menjamin keadilan substantif. Penguatan mekanisme pengawasan terhadap proses mediasi dan peningkatan partisipasi serikat buruh dalam pendampingan hukum juga perlu dipertimbangkan. Dengan demikian, mediasi dapat berfungsi sebagai forum substantif yang menjamin keadilan industrial secara menyeluruh.

  1. KONSEP PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL ANTARA SERIKAT PEKERJA DENGAN PERUSAHAAN MELALUI... doi.org/10.23920/jbmh.v6i1.252KONSEP PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL ANTARA SERIKAT PEKERJA DENGAN PERUSAHAAN MELALUI doi 10 23920 jbmh v6i1 252
  2. PEMBAHARUAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN KETENAGAKERJAAN DI PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL BERDASARKAN ASAS... doi.org/10.23920/jbmh.v5i2.307PEMBAHARUAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN KETENAGAKERJAAN DI PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL BERDASARKAN ASAS doi 10 23920 jbmh v5i2 307
  3. MANAJEMEN KONFLIK DALAM PENYELESAIAN PERMASALAHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL (Studi Dalam Bidang Hubungan Industrial... profit.ub.ac.id/index.php/profit/article/view/945MANAJEMEN KONFLIK DALAM PENYELESAIAN PERMASALAHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL Studi Dalam Bidang Hubungan Industrial profit ub ac index php profit article view 945
Read online
File size305.56 KB
Pages10
DMCAReport

Related /

JURIS Penyelesaian Sengketa Jika Terjadi Wanprestasi Dalam Pinjaman Online 2026More at 2026

UNIK KEDIRIUNIK KEDIRI Penyelesaian Sengketa dari Pinjaman Online Para pihak dapat diselesaikan dengan dua cara. Jika para pihak memilih untuk menyelesaikan perselisihannya melaluiPenyelesaian Sengketa dari Pinjaman Online Para pihak dapat diselesaikan dengan dua cara. Jika para pihak memilih untuk menyelesaikan perselisihannya melalui

JURIS Rekonseptualisasi Kepastian Hukum Bagi Para Pihak Atas Klausula Arbitrase dalam Akta Kompromis 2025More at 2025

DINASTIREVDINASTIREV Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif, Metode penelitian hukum tidak dapat dilepaskan dengan sifatMetode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif, Metode penelitian hukum tidak dapat dilepaskan dengan sifat

JURIS Mengkonstruksi Alternative Dispute Resolution ADR yang Berlandaskan Hukum Islam dalam Kerangka Hukum Nasional 2025More at 2025

UINSAIZUUINSAIZU Alternatif penyelesaian sengketa atau ADR merupakan metode untuk menyelesaikan konflik secara damai dan sepakat yang telah menjadi tradisi panjang di Indonesia.Alternatif penyelesaian sengketa atau ADR merupakan metode untuk menyelesaikan konflik secara damai dan sepakat yang telah menjadi tradisi panjang di Indonesia.

JURIS Diplomasi Soft Power Asimetris Berbasis Sumber Daya Kelautan Lintas Batas dalam Penyelesaian Sengketa Laut Cina Selatan 2025More at 2025

UMMUMM Konflik Laut Cina Selatan (LCS) yang berlarut berawal dari diterbitkanya peta baru oleh Republik Rakyat Tiongkok pada tahun 1947 yang sebagian besar mengklaimKonflik Laut Cina Selatan (LCS) yang berlarut berawal dari diterbitkanya peta baru oleh Republik Rakyat Tiongkok pada tahun 1947 yang sebagian besar mengklaim

JURIS Tinjauan Yuridis terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah di Jakarta Barat 2024More at 2024

JURNALSYNTAXADMIRATIONJURNALSYNTAXADMIRATION Berdasarkan analisis terhadap 10 kasus sengketa tanah, ditemukan bahwa mediasi mampu memberikan solusi yang lebih cepat, murah, dan adil dibandingkan jalurBerdasarkan analisis terhadap 10 kasus sengketa tanah, ditemukan bahwa mediasi mampu memberikan solusi yang lebih cepat, murah, dan adil dibandingkan jalur

JURIS Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Medik Dokter Dengan Pasien Analisis Putusan PN No 38 Pdt G 2016 PN Bna Dan Putusan Kasasi No 1550 K Pdt 2016 2022More at 2022

UMMUMM Sengketa medik terjadi akibat rasa tidak puas pasien terhadap layanan medis.mediasi efektif mengurangi dampak negatif hukum litigasi seperti reputasi burukSengketa medik terjadi akibat rasa tidak puas pasien terhadap layanan medis.mediasi efektif mengurangi dampak negatif hukum litigasi seperti reputasi buruk

JURIS Analisis Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Arbitrase 2022More at 2022

AKABAAKABA Namun, dalam pelaksanaannya ada pertentangan mengenai sifat putusan arbitrase yang seharusnya final dan binding, Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikanNamun, dalam pelaksanaannya ada pertentangan mengenai sifat putusan arbitrase yang seharusnya final dan binding, Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan

JURIS Categorical Imperative Immanuel Kant sebagai Landasan Filosofis Pelaksanaan Putusan Arbitrase 2016More at 2016

UNPADUNPAD Norma moral merupakan norma yang dapat menjadi panduan. Salah satu konsep filsofi yang berlandaskan pada moral adalah konsep yang berasal dari ImmanuelNorma moral merupakan norma yang dapat menjadi panduan. Salah satu konsep filsofi yang berlandaskan pada moral adalah konsep yang berasal dari Immanuel

Useful /

JURIS Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Ringan Buah Kelapa Sawit di Aceh Tamiang 2026More at 2026

DEWANSENGKETADEWANSENGKETA Oleh karena itu, pemerintah dan aparat penegak hukum sebaiknya mempertimbangkan penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana, khususnyaOleh karena itu, pemerintah dan aparat penegak hukum sebaiknya mempertimbangkan penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana, khususnya

JURIS Analisis Yuridis Tentang Eksistensi Dewan Sengketa Indonesia DSI Sebagai Lembaga Arbitrase di Indonesia 2026More at 2026

DEWANSENGKETADEWANSENGKETA Keberadaan DSI memudahkan pelaku usaha dengan menyediakan berbagai kamar arbitrase yang mencakup hampir semua sektor bisnis, sehingga meningkatkan kepercayaanKeberadaan DSI memudahkan pelaku usaha dengan menyediakan berbagai kamar arbitrase yang mencakup hampir semua sektor bisnis, sehingga meningkatkan kepercayaan

JURIS Peningkatan Pemahaman Masyarakat Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga 2025More at 2025

UMMUMM Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan fenomena sosial yang telah berlangsung lama dalam sebagian rumah tangga di Indonesia. Kasus KDRT mendominasiKekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan fenomena sosial yang telah berlangsung lama dalam sebagian rumah tangga di Indonesia. Kasus KDRT mendominasi

JURIS Pengaruh Karakteristik Kimia terhadap Sifat Mekanis dan Keawetan Alami Tiga Jenis Kayu Kurang Digunakan Effect of Chemical Characteristics on Mechanical and Natural Durability Properties of Three Les 2021More at 2021

UNILAUNILA Nilai MOE masing‑masing kayu berada pada kelas kekuatan IV‑V, MOR dan kekuatan tekan sejajar serat pada kelas IV, dengan kayu nyatoh menunjukkan kekerasanNilai MOE masing‑masing kayu berada pada kelas kekuatan IV‑V, MOR dan kekuatan tekan sejajar serat pada kelas IV, dengan kayu nyatoh menunjukkan kekerasan

ads-block-test