DEWANSENGKETADEWANSENGKETA
JURNAL ARBITRASE INDONESIAJURNAL ARBITRASE INDONESIAArbitrase adalah bentuk penyelesaian sengketa yang dilakukan berdasarkan kehendak baik para pihak untuk menunjuk hakim (arbiter) yang mereka pilih, dengan keputusan bersifat final dan mengikat. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Menganalisis perkembangan hukum terkait arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia. (2) Menganalisis kebijakan Arbitrase dan APS di Indonesia, dan (3) Menganalisis Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) yang ada di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa arbitrase dapat menjadi alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan perjanjian tertulis para pihak. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 memberikan kerangka hukum untuk arbitrase, yang memiliki beberapa keunggulan dibanding peradilan umum. Namun, arbitrase hanya berlaku untuk sengketa yang menyangkut hak yang sepenuhnya dikuasai para pihak berdasarkan kesepakatan. Sosialisasi mengenai peran arbitrase perlu ditingkatkan untuk memperluas pemahaman masyarakat dan pelaku usaha.
Perkembangan hukum dan kebijakan arbitrase serta alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia menunjukkan kemajuan signifikan namun tetap menghadapi tantangan keefektifan implementasi, terutama dalam hal kesadaran, kapasitas sumber daya manusia, dan penegakan keputusan arbitrase.Untuk mengatasi hambatan tersebut, perlu dilakukan sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada pelaku usaha serta penguatan lembaga arbitrase nasional.Pengembangan kebijakan yang responsif terhadap teknologi dan globalisasi akan meningkatkan kepercayaan publik dan memperluas penggunaan arbitrase sebagai solusi penyelesaian sengketa.
Berhubung banyak pihak masih kurang memahami prosedur dan manfaat arbitrase, pertama meneliti bagaimana pelatihan online tentang arbitrase dapat meningkatkan partisipasi bisnis kecil di daerah terpencil. Kedua, karena ketidakseimbangan sumber daya manusia di lembaga arbitrase, ketiga meneliti model pendanaan dan sertifikasi arbiter yang dapat memfasilitasi kualifikasi arbiter independen. Ketiga, karena kesenjangan antara kebijakan dan praktik, meneliti efektivitas pelaksanaan peraturan UU Nomor 30 Tahun 1999 melalui studi kasus yang melibatkan pengadilan dan lembaga arbitrase nasional. Pertanyaan penelitian ini akan mengarahkan langkah-langkah praktis untuk meningkatkan kapasitas, akuntabilitas, dan kepercayaan publik terhadap mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan.
| File size | 407.27 KB |
| Pages | 15 |
| DMCA | Report |
Related /
UNIK KEDIRIUNIK KEDIRI Apabila peminjam dalam melaksanakan perjanjiannya tidak menjalankan prestasi, atau terlambat melaksanakan prestasi yang berupa pembayaran angsuran pinjaman,Apabila peminjam dalam melaksanakan perjanjiannya tidak menjalankan prestasi, atau terlambat melaksanakan prestasi yang berupa pembayaran angsuran pinjaman,
DINASTIREVDINASTIREV Dalam pembahasan ini akan menganalisis bagaimana kewenangan pengadilan negeri dalam memeriksa dan memutuskan penyelesaian sengketa bisnis yang telah terikatDalam pembahasan ini akan menganalisis bagaimana kewenangan pengadilan negeri dalam memeriksa dan memutuskan penyelesaian sengketa bisnis yang telah terikat
UINSAIZUUINSAIZU Penyelesaian persengketaan secara damai dan saling memaafkan adalah prinsip-prinsip hukum yang dapat diambil dari ajaran islah dalam hukum Islam, yangPenyelesaian persengketaan secara damai dan saling memaafkan adalah prinsip-prinsip hukum yang dapat diambil dari ajaran islah dalam hukum Islam, yang
UMMUMM Yakni dengan diplomasi yang win-win solution atau tidak saling merugikan. Diplomasi soft power asimetris yang memperhatikan kepentingan-kepentingan baikYakni dengan diplomasi yang win-win solution atau tidak saling merugikan. Diplomasi soft power asimetris yang memperhatikan kepentingan-kepentingan baik
JURNALSYNTAXADMIRATIONJURNALSYNTAXADMIRATION Sengketa tersebut sering kali melibatkan jual-beli tanah yang dipermasalahkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis penyelesaianSengketa tersebut sering kali melibatkan jual-beli tanah yang dipermasalahkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis penyelesaian
UMMUMM Upaya-upaya penyelesaian sengketa bisa menggunakan beberapa cara mediasi antara lain melalui jalur litigasi dan non litigasi, kedua hal ini memiliki keuntunganUpaya-upaya penyelesaian sengketa bisa menggunakan beberapa cara mediasi antara lain melalui jalur litigasi dan non litigasi, kedua hal ini memiliki keuntungan
AKABAAKABA Bentuk penyelesaian konflik norma adalah dengan menggunakan asas preferensi. Penyelesaian sengketa konsumen melalui arbitrase diatur dalam Undang-UndangBentuk penyelesaian konflik norma adalah dengan menggunakan asas preferensi. Penyelesaian sengketa konsumen melalui arbitrase diatur dalam Undang-Undang
UNPADUNPAD Kant memperkenalkan konsep Categorical Imperative atau kewajiban tanpa syarat yang semestinya dimiliki oleh manusia sebagai makhluk berakal dalam mencapaiKant memperkenalkan konsep Categorical Imperative atau kewajiban tanpa syarat yang semestinya dimiliki oleh manusia sebagai makhluk berakal dalam mencapai
Useful /
DEWANSENGKETADEWANSENGKETA Mediasi menawarkan solusi potensial dengan fokus pada kesepakatan bersama, dialog, dan pemecahan masalah secara kolaboratif. Namun, ada beberapa tantanganMediasi menawarkan solusi potensial dengan fokus pada kesepakatan bersama, dialog, dan pemecahan masalah secara kolaboratif. Namun, ada beberapa tantangan
UMMUMM Kedua, terdapat dua upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah yakni upaya represif dan upaya preventif. Upaya represif dilakukan melalui penegakan hukumKedua, terdapat dua upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah yakni upaya represif dan upaya preventif. Upaya represif dilakukan melalui penegakan hukum
UMMUMM untuk mengatur, melindungi dan melakukan penegakan hukum di ZEE tersebut, pemerintahan Indonesia memberlakukan Undang-Undang No 5 Tahun 1983 tentang Zonauntuk mengatur, melindungi dan melakukan penegakan hukum di ZEE tersebut, pemerintahan Indonesia memberlakukan Undang-Undang No 5 Tahun 1983 tentang Zona
STP IPISTP IPI Kewirausahaan pastoral memadukan nilai spiritual dan pemberdayaan ekonomi, menghasilkan peningkatan pendapatan, lapangan kerja, dan penguatan nilai spiritualKewirausahaan pastoral memadukan nilai spiritual dan pemberdayaan ekonomi, menghasilkan peningkatan pendapatan, lapangan kerja, dan penguatan nilai spiritual