IAINPTKIAINPTK
Journal of Islamic LawJournal of Islamic LawFatwa keagamaan sering kali dianggap tidak memiliki pengaruh signifikan dalam kebijakan publik, terutama dalam isu lingkungan dan pertambangan. Studi-studi terdahulu menunjukkan bahwa meskipun terdapat perlawanan dari ulama dan masyarakat, aktivitas pertambangan tetap berlangsung karena kuatnya dukungan politik dan ekonomi. Namun, fatwa Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Jember tentang keharaman pertambangan emas di Blok Silo menunjukkan hasil yang berbeda. Fatwa ini tidak hanya berhasil menghentikan aktivitas pertambangan, tetapi juga mendorong pencabutan izin usaha pertambangan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana fatwa PCNU Jember dapat memengaruhi kebijakan publik dalam konflik pertambangan emas di Blok Silo.. . Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-legal dengan metode kualitatif, yang melibatkan wawancara mendalam dengan lima informan, termasuk pengurus PCNU Jember dan tokoh masyarakat setempat, serta analisis dokumen dan berita dari sumber-sumber yang relevan. Dengan menggunakan teori field and capital dari Pierre Bourdieu, artikel ini menemukan bahwa keberhasilan fatwa PCNU Jember tidak hanya bertumpu pada argumentasi fikih dalam teks fatwa, tetapi juga pada modal simbolik dan sosial yang dimiliki oleh ulama NU. Otoritas keagamaan ulama yang tinggi dalam struktur sosial masyarakat Silo, serta hubungan politik PCNU Jember dengan pemerintah daerah, menjadi faktor utama yang memungkinkan fatwa tersebut berpengaruh terhadap kebijakan publik. Artikel ini berargumentasi bahwa fatwa keagamaan dapat berfungsi sebagai instrumen advokasi lingkungan yang efektif, terutama dalam masyarakat yang masih menjunjung tinggi otoritas ulama.
Fatwa PCNU Jember mengenai pelarangan penambangan emas di Blok Silo secara signifikan mempengaruhi pencabutan izin pertambangan, terutama karena modal simbolik dan sosial yang dimiliki ulama NU yang sangat dihormati masyarakat dan aliansi politik mereka dengan pemerintah daerah.Studi ini menunjukkan bahwa fatwa keagamaan, khususnya fatwa hijau, dapat menjadi instrumen strategis dalam membentuk kebijakan publik terkait tata kelola lingkungan, menghubungkan ajaran Islam dengan tantangan global seperti perubahan iklim.Meskipun demikian, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi implementasi fatwa hijau dalam berbagai konteks sosial dan politik, serta bagaimana sinergi antara kebijakan publik dan ajaran Islam dapat diperkuat untuk mengatasi tantangan lingkungan di masa depan.
Penelitian ini menunjukkan pentingnya fatwa keagamaan dan modal sosial-simbolik ulama dalam mempengaruhi kebijakan publik, khususnya di Jember. Untuk memperdalam pemahaman ini dan melengkapi keterbatasan studi, ada beberapa arah penelitian lanjutan yang menjanjikan. Pertama, akan sangat bermanfaat untuk melakukan studi komparatif mendalam mengenai berbagai kasus fatwa lingkungan di Indonesia yang memiliki hasil berbeda—misalnya, membandingkan keberhasilan di Jember dengan kegagalan di Banyuwangi atau Rembang. Studi ini dapat menganalisis secara rinci bagaimana perbedaan struktur modal (simbolik, sosial, ekonomi) dan dinamika hubungan antara ulama, masyarakat, dan pemerintah di masing-masing lokasi berkontribusi pada hasil kebijakan yang berbeda. Pertanyaan kuncinya adalah: Faktor-faktor spesifik apa, terkait modal dan relasi antar aktor, yang menentukan apakah fatwa keagamaan akan efektif atau tidak dalam mempengaruhi kebijakan lingkungan di konteks yang beragam? Kedua, penting untuk mengeksplorasi dampak jangka panjang dari pencabutan izin pertambangan di Silo. Penelitian bisa fokus pada: Bagaimana masyarakat lokal beradaptasi secara ekonomi setelah penutupan tambang, dan apa saja inisiatif pembangunan berkelanjutan alternatif yang muncul atau dapat dikembangkan untuk menjaga kesejahteraan dan lingkungan? Ketiga, mengingat peran sentral PCNU Jember, penelitian masa depan dapat menggali lebih jauh peran aktor-aktor masyarakat sipil lainnya yang mungkin kurang terfokus dalam studi ini, seperti organisasi lingkungan lokal, kelompok pemuda, atau komunitas adat. Ini akan menjawab pertanyaan: Bagaimana berbagai bentuk modal sosial dan simbolik yang dimiliki oleh beragam aktor masyarakat sipil berinteraksi dan bersinergi untuk memperkuat gerakan advokasi lingkungan, melampaui peran dominan ulama? Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, kita dapat mengembangkan model advokasi fatwa hijau yang lebih komprehensif dan dapat diterapkan secara luas, sekaligus memperkaya teori modal Bourdieu dalam konteks konflik lingkungan di masyarakat religius.
- Between Adherence to Madhhab and Adaptation to Context: Fatwās on Female Leadership in Nahdlatul Ulama-Affiliated... doi.org/10.24260/jil.v5i2.2725Between Adherence to Madhhab and Adaptation to Context FatwAs on Female Leadership in Nahdlatul Ulama Affiliated doi 10 24260 jil v5i2 2725
- Models and Political Attitudes of Fundamentalist Groups in Indonesian Presidential Elections | Jurnal... doi.org/10.26811/peuradeun.v11i2.903Models and Political Attitudes of Fundamentalist Groups in Indonesian Presidential Elections Jurnal doi 10 26811 peuradeun v11i2 903
- An Empirical Approach in Culinary Fiqh of Coastal Communities: Critical Study of ‘Aysh al-Baḥr... journal.walisongo.ac.id/index.php/ahkam/article/view/14523An Empirical Approach in Culinary Fiqh of Coastal Communities Critical Study of AoAysh al Baur journal walisongo ac index php ahkam article view 14523
| File size | 620.11 KB |
| Pages | 21 |
| DMCA | Report |
Related /
UMPRUMPR Permasalahan muncul ketika aktifitas ini tidak lagi menjadi sesuatu yang seharusnya bersifat privasi namun disebarluaskan ke publik melalui media sosial.Permasalahan muncul ketika aktifitas ini tidak lagi menjadi sesuatu yang seharusnya bersifat privasi namun disebarluaskan ke publik melalui media sosial.
UMPRUMPR Demonstrasi massa merupakan salah satu bentuk penyampaian aspirasi yang dilindungi oleh konstitusi di Indonesia. Namun, aksi tersebut sering kali berpotensiDemonstrasi massa merupakan salah satu bentuk penyampaian aspirasi yang dilindungi oleh konstitusi di Indonesia. Namun, aksi tersebut sering kali berpotensi
UMPRUMPR The results showed that divorce increased the risk of mental problems such as anxiety, depression, behavioral problems, and decreased academic performance.The results showed that divorce increased the risk of mental problems such as anxiety, depression, behavioral problems, and decreased academic performance.
UMPRUMPR Peminggiran kepada transpuan semakin terasa karena seluruh akses layanan publik membutuhkan e-KTP. Untuk dapat memenuhi hak-hak sipilnya, transpuan perluPeminggiran kepada transpuan semakin terasa karena seluruh akses layanan publik membutuhkan e-KTP. Untuk dapat memenuhi hak-hak sipilnya, transpuan perlu
UMPRUMPR Rencana pembelajaran sangat penting dalam menyediakan lingkungan belajar yang efektif. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kemampuan mahasiswa calonRencana pembelajaran sangat penting dalam menyediakan lingkungan belajar yang efektif. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kemampuan mahasiswa calon
LP3KAMANDANULP3KAMANDANU Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di Dusun Dasan Geres berhasil meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat dalam menjagaKegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di Dusun Dasan Geres berhasil meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat dalam menjaga
LP3KAMANDANULP3KAMANDANU Edukasi ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam menurunkan angka kejadian malaria di Dusun Sukadana secara berkelanjutan. Program pencegahan malariaEdukasi ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam menurunkan angka kejadian malaria di Dusun Sukadana secara berkelanjutan. Program pencegahan malaria
LLDIKTI12LLDIKTI12 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kepemimpinan inovatif terhadap kinerja ekonomi yang selaras dengan Tujuan Pembangunan BerkelanjutanPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kepemimpinan inovatif terhadap kinerja ekonomi yang selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
Useful /
IJRETINAIJRETINA Konsumsi high fructose corn syrup (HFCS) terkait dengan komplikasi metabolik seperti retinopati. Penelitian ini bertujuan menyelidiki efek perlindunganKonsumsi high fructose corn syrup (HFCS) terkait dengan komplikasi metabolik seperti retinopati. Penelitian ini bertujuan menyelidiki efek perlindungan
IAINPTKIAINPTK Meskipun praktik suksesi masyarakat Yoruba bergantung pada tiga sumber hukum yang berbeda (common law, hukum adat dan hukum Islam), Dar ul-Qadha (DewanMeskipun praktik suksesi masyarakat Yoruba bergantung pada tiga sumber hukum yang berbeda (common law, hukum adat dan hukum Islam), Dar ul-Qadha (Dewan
IAINPTKIAINPTK Perkawinan beda agama di Indonesia masih menjadi isu kontroversial di kalangan para sarjana. Meskipun hukum negara telah melarangnya, praktik perkawinanPerkawinan beda agama di Indonesia masih menjadi isu kontroversial di kalangan para sarjana. Meskipun hukum negara telah melarangnya, praktik perkawinan
INSTITUTSUNANDOEINSTITUTSUNANDOE Peningkatan penderita diabetes mellitus menunjukkan bahwa terdapat banyak komplikasi yang terkait dengan diabetes mellitus seperti obesitas dan disfungsiPeningkatan penderita diabetes mellitus menunjukkan bahwa terdapat banyak komplikasi yang terkait dengan diabetes mellitus seperti obesitas dan disfungsi