IAINPTKIAINPTK
Journal of Islamic LawJournal of Islamic LawFatwa keagamaan sering kali dianggap tidak memiliki pengaruh signifikan dalam kebijakan publik, terutama dalam isu lingkungan dan pertambangan. Studi-studi terdahulu menunjukkan bahwa meskipun terdapat perlawanan dari ulama dan masyarakat, aktivitas pertambangan tetap berlangsung karena kuatnya dukungan politik dan ekonomi. Namun, fatwa Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Jember tentang keharaman pertambangan emas di Blok Silo menunjukkan hasil yang berbeda. Fatwa ini tidak hanya berhasil menghentikan aktivitas pertambangan, tetapi juga mendorong pencabutan izin usaha pertambangan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana fatwa PCNU Jember dapat memengaruhi kebijakan publik dalam konflik pertambangan emas di Blok Silo.. . Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-legal dengan metode kualitatif, yang melibatkan wawancara mendalam dengan lima informan, termasuk pengurus PCNU Jember dan tokoh masyarakat setempat, serta analisis dokumen dan berita dari sumber-sumber yang relevan. Dengan menggunakan teori field and capital dari Pierre Bourdieu, artikel ini menemukan bahwa keberhasilan fatwa PCNU Jember tidak hanya bertumpu pada argumentasi fikih dalam teks fatwa, tetapi juga pada modal simbolik dan sosial yang dimiliki oleh ulama NU. Otoritas keagamaan ulama yang tinggi dalam struktur sosial masyarakat Silo, serta hubungan politik PCNU Jember dengan pemerintah daerah, menjadi faktor utama yang memungkinkan fatwa tersebut berpengaruh terhadap kebijakan publik. Artikel ini berargumentasi bahwa fatwa keagamaan dapat berfungsi sebagai instrumen advokasi lingkungan yang efektif, terutama dalam masyarakat yang masih menjunjung tinggi otoritas ulama.
Fatwa PCNU Jember mengenai pelarangan penambangan emas di Blok Silo secara signifikan mempengaruhi pencabutan izin pertambangan, terutama karena modal simbolik dan sosial yang dimiliki ulama NU yang sangat dihormati masyarakat dan aliansi politik mereka dengan pemerintah daerah.Studi ini menunjukkan bahwa fatwa keagamaan, khususnya fatwa hijau, dapat menjadi instrumen strategis dalam membentuk kebijakan publik terkait tata kelola lingkungan, menghubungkan ajaran Islam dengan tantangan global seperti perubahan iklim.Meskipun demikian, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi implementasi fatwa hijau dalam berbagai konteks sosial dan politik, serta bagaimana sinergi antara kebijakan publik dan ajaran Islam dapat diperkuat untuk mengatasi tantangan lingkungan di masa depan.
Penelitian ini menunjukkan pentingnya fatwa keagamaan dan modal sosial-simbolik ulama dalam mempengaruhi kebijakan publik, khususnya di Jember. Untuk memperdalam pemahaman ini dan melengkapi keterbatasan studi, ada beberapa arah penelitian lanjutan yang menjanjikan. Pertama, akan sangat bermanfaat untuk melakukan studi komparatif mendalam mengenai berbagai kasus fatwa lingkungan di Indonesia yang memiliki hasil berbeda—misalnya, membandingkan keberhasilan di Jember dengan kegagalan di Banyuwangi atau Rembang. Studi ini dapat menganalisis secara rinci bagaimana perbedaan struktur modal (simbolik, sosial, ekonomi) dan dinamika hubungan antara ulama, masyarakat, dan pemerintah di masing-masing lokasi berkontribusi pada hasil kebijakan yang berbeda. Pertanyaan kuncinya adalah: Faktor-faktor spesifik apa, terkait modal dan relasi antar aktor, yang menentukan apakah fatwa keagamaan akan efektif atau tidak dalam mempengaruhi kebijakan lingkungan di konteks yang beragam? Kedua, penting untuk mengeksplorasi dampak jangka panjang dari pencabutan izin pertambangan di Silo. Penelitian bisa fokus pada: Bagaimana masyarakat lokal beradaptasi secara ekonomi setelah penutupan tambang, dan apa saja inisiatif pembangunan berkelanjutan alternatif yang muncul atau dapat dikembangkan untuk menjaga kesejahteraan dan lingkungan? Ketiga, mengingat peran sentral PCNU Jember, penelitian masa depan dapat menggali lebih jauh peran aktor-aktor masyarakat sipil lainnya yang mungkin kurang terfokus dalam studi ini, seperti organisasi lingkungan lokal, kelompok pemuda, atau komunitas adat. Ini akan menjawab pertanyaan: Bagaimana berbagai bentuk modal sosial dan simbolik yang dimiliki oleh beragam aktor masyarakat sipil berinteraksi dan bersinergi untuk memperkuat gerakan advokasi lingkungan, melampaui peran dominan ulama? Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, kita dapat mengembangkan model advokasi fatwa hijau yang lebih komprehensif dan dapat diterapkan secara luas, sekaligus memperkaya teori modal Bourdieu dalam konteks konflik lingkungan di masyarakat religius.
- Between Adherence to Madhhab and Adaptation to Context: Fatwās on Female Leadership in Nahdlatul Ulama-Affiliated... doi.org/10.24260/jil.v5i2.2725Between Adherence to Madhhab and Adaptation to Context FatwAs on Female Leadership in Nahdlatul Ulama Affiliated doi 10 24260 jil v5i2 2725
- Models and Political Attitudes of Fundamentalist Groups in Indonesian Presidential Elections | Jurnal... doi.org/10.26811/peuradeun.v11i2.903Models and Political Attitudes of Fundamentalist Groups in Indonesian Presidential Elections Jurnal doi 10 26811 peuradeun v11i2 903
- An Empirical Approach in Culinary Fiqh of Coastal Communities: Critical Study of ‘Aysh al-Baḥr... journal.walisongo.ac.id/index.php/ahkam/article/view/14523An Empirical Approach in Culinary Fiqh of Coastal Communities Critical Study of AoAysh al Baur journal walisongo ac index php ahkam article view 14523
| File size | 620.11 KB |
| Pages | 21 |
| DMCA | Report |
Related /
UNISMUHUNISMUH Temuan menunjukkan bahwa penyelarasan kebijakan nasional dan pembangunan berbasis infrastruktur telah meningkatkan daya saing destinasi dan pencitraanTemuan menunjukkan bahwa penyelarasan kebijakan nasional dan pembangunan berbasis infrastruktur telah meningkatkan daya saing destinasi dan pencitraan
USMUSM Strategi pengembangan yang disusun menekankan pada peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan teknis dan kemitraan akademik, serta penerapan sistem konservasiStrategi pengembangan yang disusun menekankan pada peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan teknis dan kemitraan akademik, serta penerapan sistem konservasi
UNIPMAUNIPMA Pertumbuhan sektor pertambangan justru meningkatkan kemiskinan, sementara penyerapan tenaga kerja tidak memiliki dampak signifikan terhadap kemiskinan.Pertumbuhan sektor pertambangan justru meningkatkan kemiskinan, sementara penyerapan tenaga kerja tidak memiliki dampak signifikan terhadap kemiskinan.
UMSJUMSJ Pemerintah juga dinilai belum secara penuh melaksanakan kewajiban konstitusional dalam menjamin lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi masyarakat. SelainPemerintah juga dinilai belum secara penuh melaksanakan kewajiban konstitusional dalam menjamin lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi masyarakat. Selain
STAIN TDMSTAIN TDM Implementasi hukum lingkungan di Indonesia belum efektif dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, disebabkan oleh keterbatasan institusional, pengawasanImplementasi hukum lingkungan di Indonesia belum efektif dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, disebabkan oleh keterbatasan institusional, pengawasan
UINSUNAUINSUNA Penelitian ini mengajukan pertanyaan tentang prospek masa depan terhadap keramahan yang lebih besar dan pemberian hak kepada pengungsi di Indonesia danPenelitian ini mengajukan pertanyaan tentang prospek masa depan terhadap keramahan yang lebih besar dan pemberian hak kepada pengungsi di Indonesia dan
UWKSUWKS Pelaksanaan studi pendahuluan meliputi pengumpulan data spasial dan non-spasial, pengembangan prototipe sistem GIS. Hasil. Berdasarkan hasil studi pendahuluanPelaksanaan studi pendahuluan meliputi pengumpulan data spasial dan non-spasial, pengembangan prototipe sistem GIS. Hasil. Berdasarkan hasil studi pendahuluan
JOURNAL IASSSFJOURNAL IASSSF Latar belakang: Ekosistem mangrove memberikan manfaat ekologis, ekonomi, dan sosial yang penting, tetapi menghadapi degradasi yang signifikan akibat tekananLatar belakang: Ekosistem mangrove memberikan manfaat ekologis, ekonomi, dan sosial yang penting, tetapi menghadapi degradasi yang signifikan akibat tekanan
Useful /
UNHASUNHAS Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa ketentuan hukum saat ini untuk perlindungan data pribadi dalam sistem administrasi populasi Indonesia masihKesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa ketentuan hukum saat ini untuk perlindungan data pribadi dalam sistem administrasi populasi Indonesia masih
UWKSUWKS Raya Bringkang Gresik STA 0 00 - 12 00 dengan lebar 11 meter dan sepanjang 12000 meter (12 km) memerlukan biaya untuk pembangunan sebesar Rp 94.000,00Raya Bringkang Gresik STA 0 00 - 12 00 dengan lebar 11 meter dan sepanjang 12000 meter (12 km) memerlukan biaya untuk pembangunan sebesar Rp 94.000,00
UWKSUWKS Uji F menunjukkan bahwa secara simultan, kompensasi dan lingkungan kerja berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja. Penelitian ini menyimpulkan bahwaUji F menunjukkan bahwa secara simultan, kompensasi dan lingkungan kerja berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja. Penelitian ini menyimpulkan bahwa
INSTITUTSUNANDOEINSTITUTSUNANDOE Kesimpulan: Kadar glukosa darah dan kadar HDL memperoleh nilai sig 0,660 > 0,05, tidak ada hubungan antara kadar glukosa darah dan kadar kolesterol HDL.Kesimpulan: Kadar glukosa darah dan kadar HDL memperoleh nilai sig 0,660 > 0,05, tidak ada hubungan antara kadar glukosa darah dan kadar kolesterol HDL.