IFTKLEDALEROIFTKLEDALERO

Jurnal LedaleroJurnal Ledalero

Pada dasarnya, budaya modern berkembang melalui pengelolaan konflik normatif non-violent. Dengan pengakuan kebebasan beragama sebagai hak asasi manusia dasar, negara dan agama secara institusional dipisahkan: politik tidak lagi berurusan dengan kebenaran, melainkan menjaga perdamaian antara berbagai kepercayaan. Namun, perbedaan institusional ini tercermin dalam berbagai bentuk pengaturan politik di dunia Islam, sehingga hubungan antara agama dan politik tidak dapat kembali ke satu model (barat) sebagai norma. Analisis korelasi antara agama dan politik memerlukan pemahaman yang tepat tentang hubungan antara agama dan budaya, karena kesamaan ini dapat menegaskan ambivalensi agama: di satu sisi agama dapat mengkritik budaya, di sisi lain agama dapat menjadi bentuk absolut yang memanipulasi politik. Kesadaran akan ambivalensi ini mendorong kolaborasi antara agama dan budaya untuk mengurangi penderitaan manusia.

Pengelolaan pluralitas serta pemahaman tentang hubungan agama‑politik sangat bergantung pada pemahaman tentang kaitan agama dengan budaya, di mana agama selalu hadir dalam bentuk sosio‑budaya.Agama‑agama merenungkan diri sebagai universal namun mengakui keberagaman budaya.kebudayaan dipandang ambivalen, memberi ruang bagi kritik serta peningkatan.Kesadaran akan ambivalensi agama dapat membantu umat beragama mengembangkan potensi konstruktif dalam menjunjung nilai kemanusiaan universal serta menanggapi aspek-aspek inhuman dalam tradisi keagamaan.

1. Mengkaji bagaimana model sekularitas lembaga di Indonesia dapat diadaptasi agar tetap menghormati pluralitas keagamaan dan budaya tanpa menghilangkan peran agama dalam ranjau kebijakan publik, serta menilai dampaknya terhadap koeksistensi damai.. 2. Menyelidiki interaksi antara identitas keagamaan dan praktik politik di komunitas Muslim Jawa, khususnya perbandingan antara santri dan abangan, untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik dan persepsi demokrasi.. 3. Menganalisis peran dialog antar‑agama sebagai mekanisme mitigasi konflik dalam konteks pertentangan kepentingan politik, mengidentifikasi elemen-elemen kunci yang memfasilitasi atau menghambat dialog tersebut serta mengevaluasi kebijakan pemerintah yang dapat memperkuat ruang dialog tersebut.

Read online
File size267.06 KB
Pages30
DMCAReport

Related /

ads-block-test