UNPADUNPAD

Focus : Jurnal Pekerjaan SosialFocus : Jurnal Pekerjaan Sosial

Sulitnya akses untuk mengikuti kegiatan masyarakat dan infrastruktur publik yang masih belum ramah disabilitas membuat populasi disabilitas terutama penyandang disabilitas kesulitan untuk menggunakan fasilitas, layanan, lingkungan dan berpartisipasi langsung ke masyarakat sekitar tanpa hambatan atau diskriminasi. Maka pengembangan infrastruktur yang inklusif agar hak-hak populasi disabilitas dapat terpenuhi sesuai dengan Undang‑Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi infrastruktur publik ramah disabilitas dan keterkaitannya dengan kualitas hidup penyandang Indonesia. Metode pengumpulan data berupa studi kepustakaan tentang implementasi ramah disabilitas dan infrastruktur publik yang terkait dengan kualitas hidup penyandang disabilitas di Indonesia. Hasil penelitian menemukan bahwa sekolah dan perguruan tinggi; rumah sakit dan fasilitas kesehatan; transportasi umum; tempat ibadah; tempat wisata; taman umum dan ruang terbuka publik; pasar dan pusat perbelanjaan; jalanan dan jalan raya; dan fasilitas sanitasi di Indonesia masih jauh dari prinsip-prinsip aksesibel yaitu prinsip kemudahan, keselamatan, kegunaan, kemandirian. Tantangan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia masih berjuang untuk menciptakan ruang yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Padahal fasilitas yang baik dan inklusi akan meningkatkan taraf hidup seseorang terutama bagi penyandang disabilitas sehingga mereka dapat hidup dengan lebih mandiri.

Infrastruktur publik di Indonesia, termasuk sekolah, rumah sakit, transportasi, tempat ibadah, wisata, taman, pasar, jalan, dan sanitasi, belum memenuhi prinsip aksesibilitas kemudahan, keselamatan, kegunaan, dan kemandirian.Penegakan regulasi dan komitmen pemerintah serta partisipasi masyarakat perlu ditingkatkan untuk menciptakan ruang publik yang inklusif.Melalui pendekatan desain universal dan pemantauan berkelanjutan, kualitas hidup penyandang disabilitas dapat ditingkatkan secara signifikan.

Bagaimana peran kolaborasi multi‑stakeholder dapat meningkatkan efektivitas implementasi prinsip desain universal di fasilitas publik di kota-kota kecil? Seberapa besar pengaruh pelatihan fasilitator aksesibilitas terhadap persebaran kebijakan inklusif di sektor pendidikan tinggi? Apa dampak jangka panjang penggunaan teknologi assistive pada peningkatan partisipasi ekonomi penyandang disabilitas di wilayah pedesaan? Penelitian ini dapat mengintegrasikan kemampuan teknis, kebijakan, dan persepsi masyarakat untuk menilai keberhasilan program inklusif secara holistik.

  1. PELAYANAN AKSESIBILITAS JALAN UMUM (JALUR PEDESTRIAN) BAGI PENYANDANG DISABILITAS (STUDI KASUS DI KOTA... journal.iainkudus.ac.id/index.php/Ijtimaia/article/view/3101PELAYANAN AKSESIBILITAS JALAN UMUM JALUR PEDESTRIAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS STUDI KASUS DI KOTA journal iainkudus ac index php Ijtimaia article view 3101
  2. Model Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas Intelektual: Studi Kasus di DKI... journal.lasigo.org/index.php/IJRS/article/view/26Model Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas Intelektual Studi Kasus di DKI journal lasigo index php IJRS article view 26
Read online
File size328.43 KB
Pages27
DMCAReport

Related /

ads-block-test