Publisher

UMPARUMPAR

Journal Economos : Jurnal Ekonomi dan BisnisEconomos : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Abstract

Dalam melaksanakan pembangunan hendaknya pemerintah kota lebih obyektif dalam melihat dampak-dampak yang akan terjadi apabila hendak membangun, karena hal-hal tersebut dapat mempengaruhi perkembangan suatu kota, yang biasanya membuat rencana tata ruang, dalam hal ini salah satunya adalah ruang terbuka hijau menjadi tidak konsisten. Dalam pelaksanaannya hanya ada internal atau eksternal yang mempengaruhi sehingga menimbulkan ketidakberdayaan dalam pengelolaan ruang terbuka hijau. Faktor internal, misalnya suatu kawasan ruang terbuka hijau yang sebelumnya tidak mempunyai nilai ekonomi, dikembangkan menjadi kawasan ekonomis tanpa mempertimbangkan manfaat dan fungsinya sebagai ruang terbuka hijau. Hal-hal tersebut hanyalah sebagian kecil dari proses pemeliharaannya, karena berdasarkan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah kota dalam bentuk peraturan daerah, juga diatur masalah pengawasan dan penegakan hukum bagi seluruh elemen yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan ruang terbuka hijau di wilayah tersebut. kota Parepare. Dari situ, Pemkot harus lebih objektif dalam memandang, dan tidak selektif dalam menindak oknum yang melanggar kebijakan. Oleh karena itu, berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait hal tersebut untuk menganalisis lebih dalam keberadaan ruang terbuka hijau dengan judul: “Analisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Parepare.

Conclusion

Berdasarkan hasil analisis sebelumnya, penulis dapat menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Parepare belum berjalan secara maksimal.Dalam implementasinya, kebijakan pengelolaan RTH di Kota Parepare menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara perencanaan dan realisasinya.Salah satu indikatornya adalah persentase RTH di Kota Parepare yang belum memenuhi ketentuan minimal 30% dari luas kawasan perkotaan.Saat ini, RTH Kota Parepare baru mencapai 15,57% dari total luas wilayah kota.Hal ini disebabkan oleh kurangnya konsistensi pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan ini, terutama dalam hal pembangunan RTH yang belum sesuai dengan standar komponen yang telah ditetapkan.Pemerintah masih perlu melakukan perbaikan dalam berbagai aspek, seperti penataan dan pengelolaan lahan yang lebih efisien serta pengawasan yang lebih ketat untuk memastikan bahwa pembangunan RTH sesuai dengan rencana dan dapat memberi manfaat optimal bagi masyarakat.Ketidaksesuaian ini juga mencerminkan perlunya evaluasi terhadap kebijakan yang ada, agar pengelolaan RTH dapat memberikan dampak yang lebih signifikan, baik dalam aspek ekologis, sosial, maupun kesehatan masyarakat.

Future Research

Untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Parepare, perlu dilakukan revisi perencanaan tata ruang yang lebih akurat dan realistis. Data baseline mengenai RTH harus diperbarui untuk mencerminkan kondisi aktual di lapangan, sehingga langkah-langkah strategis yang diambil lebih efektif. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta sangat penting untuk meningkatkan partisipasi aktif dalam perencanaan dan pengelolaan RTH. Dengan demikian, ruang hijau tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh elemen masyarakat. Strategi inovatif seperti penghijauan vertikal melalui taman atap dan dinding hijau juga dapat diterapkan untuk mengatasi keterbatasan lahan. Penguatan regulasi dan pengawasan yang konsisten diperlukan untuk memastikan keberlanjutan RTH sebagai bagian integral dari tata ruang kota. Dengan strategi yang tepat dan komitmen semua pihak, Kota Parepare dapat mewujudkan target RTH nasional dan menciptakan kota yang lebih layak huni, ramah lingkungan, dan berkelanjutan.

References

1. Interna revizija u doba COVID-19 - ključni aspekti i perspektive revizije na daljinu. interna... doi.org/10.5937/ejae19-35881Interna revizija u doba COVID 19 kljuyEAsni aspekti i perspektive revizije na daljinu interna doi 10 5937 ejae19 35881
2. The Purpose of Cybersecurity Governance in the Digital Transformation of Public Services and Protecting... mesopotamian.press/journals/index.php/CyberSecurity/article/view/27The Purpose of Cybersecurity Governance in the Digital Transformation of Public Services and Protecting mesopotamian press journals index php CyberSecurity article view 27

Metadata

File size	223.7 KB
Pages	8
DMCA	Report