UNISMUHUNISMUH
Otoritas : Jurnal Ilmu PemerintahanOtoritas : Jurnal Ilmu PemerintahanPenelitian ini meneliti paradoks utama dalam desentralisasi di Asia Tenggara: munculnya tokoh lokal kuat yang mendorong inovasi kebijakan sekaligus memperkokoh kekuasaan eksekutif. Fokus pada kota Parepare, Indonesia, periode 2018‑2023, kajian menjawab kebutuhan mendesak untuk menjelaskan bagaimana tata kelola desentralisasi dapat secara bersamaan memungkinkan reformasi sekaligus melemahkan akuntabilitas demokratis. Berdasarkan studi kasus kualitatif, artikel ini memperkenalkan konsep mekanisme kewirausahaan walikota, yang dipahami sebagai bentuk kewirausahaan berurutan di mana seorang walikota beralih dari kerangka naratif menuju institucionalisasi kebijakan. Hasilnya menunjukkan bahwa mekanisme ini beroperasi melalui perluasan kekuasaan eksekutif berdasarkan peraturan, di mana mandat otonomi digunakan untuk sentralisasi otoritas administratif, serta melalui kooptasi politik yang menetralkan pengawasan legislatif. Penelitian ini berkontribusi pada literatur tata kelola dan desentralisasi dengan menunjukkan bahwa dominasi eksekutif reformis dapat mempercepat pembangunan lokal, sekaligus mengikis sistem checks‑and‑balances, menimbulkan pertanyaan penting tentang keberlanjutan demokrasi di Indonesia dan kawasan sekitarnya.
Mekanisme kewirausahaan walikota di Parepare beroperasi melalui dua strategi kooptasi.sentralisasi resmi yang didukung oleh undang‑undang daerah dan kooptasi politik yang menetralkan pengawasan legislatif.Kombinasi ini mempercepat inovasi kebijakan namun sekaligus melemahkan sistem checks‑and‑balances, mewujudkan paradoks efisiensi‑demokrasi.Penelitian ini menyoroti risiko penguatan otoritarianisme di bawah bayang‑bayang perkembangan, menuntut refleksi terhadap penetapan batasan demokratis dalam kebijakan desentralisasi.
Berdasarkan temuan tentang kooptasi politik dan sentralisasi peraturan, penelitian lanjutan dapat mengkaji efektifitas mekanisme pengawasan independen, seperti lembaga audit kota atau perwakilan masyarakat, dalam menyeimbangkan inovasi kebijakan dengan akuntabilitas. Penelitian lain bisa mengeksplorasi peran partai politik lokal dalam memediasi antara kebijakan reformis dan kekuasaan eksekutif, serta bagaimana partai dapat menjadi agen perubahan yang mempromosikan partisipasi publik. Di samping itu, studi tentang dampak jangka panjang dari model illegal inovasi terhadap persepsi publik terhadap legitimasi pemerintah dapat membuka ruang bagi pengembangan kerangka evaluasi kebijakan yang mengintegrasikan aspek kebijakan, sosial, dan demokratis di tingkat kota. Semua saran ini bertujuan memfasilitasi dialog antara praktik kebijakan, teori demokrasi, dan kebutuhan masyarakat, sehingga kebijakan desentralisasi dapat lebih bersifat inklusif dan berkelanjutan.
- The rise of reformist strongman: statutory executive aggrandizement and performative legitimacy in decentralized... doi.org/10.26618/ojip.v16i1.20316The rise of reformist strongman statutory executive aggrandizement and performative legitimacy in decentralized doi 10 26618 ojip v16i1 20316
- Qiddiya’s Journey: A case study in urban imagineering and image laundering | Intellect. qiddiya... intellectdiscover.com/content/journals/10.1386/jucs_00056_1QiddiyaAos Journey A case study in urban imagineering and image laundering Intellect qiddiya intellectdiscover content journals 10 1386 jucs 00056 1
| File size | 751.73 KB |
| Pages | 19 |
| DMCA | Report |
Related /
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Faktor-faktor ini, terintegrasi dengan aspek psikologis, memberikan pemahaman mendalam tentang perilaku kepatuhan wajib pajak. Meskipun mengidentifikasiFaktor-faktor ini, terintegrasi dengan aspek psikologis, memberikan pemahaman mendalam tentang perilaku kepatuhan wajib pajak. Meskipun mengidentifikasi
HIPKIN JATENGHIPKIN JATENG Meskipun menghadapi berbagai tantangan dalam implementasi, kedua kurikulum ini memberikan fondasi penting bagi sistem pendidikan Indonesia. PenelitianMeskipun menghadapi berbagai tantangan dalam implementasi, kedua kurikulum ini memberikan fondasi penting bagi sistem pendidikan Indonesia. Penelitian
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Penerapan Justice Collaborator dalam tindak pidana pembunuhan berencana masih dinilai kurang jelas, hal ini didasari oleh ketentuan dalam Undang-UndangPenerapan Justice Collaborator dalam tindak pidana pembunuhan berencana masih dinilai kurang jelas, hal ini didasari oleh ketentuan dalam Undang-Undang
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentangPerlindungan hukum bagi nasabah penyimpan telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang
STAIN KEPRISTAIN KEPRI Kontekstualisasi ayat-ayat ibnu sabil di era modern-kontemporer menempatkan ibnu sabil pada makna yang lebih luas dari sekedar musafir, sebagaimana penafsiranKontekstualisasi ayat-ayat ibnu sabil di era modern-kontemporer menempatkan ibnu sabil pada makna yang lebih luas dari sekedar musafir, sebagaimana penafsiran
IKMEDIAIKMEDIA Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar jenis pajak daerah KabupatenPenelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar jenis pajak daerah Kabupaten
STAIN KEPRISTAIN KEPRI Faktor yang mempengaruhi adalah perubahan peran Tali Tigo Sapilin dalam pembangunan dan peran Ninik Mamak dalam kepemilikan tanah. Pewarisan nilai budayaFaktor yang mempengaruhi adalah perubahan peran Tali Tigo Sapilin dalam pembangunan dan peran Ninik Mamak dalam kepemilikan tanah. Pewarisan nilai budaya
STAIN KEPRISTAIN KEPRI Hasil penelitian ini menunjukkan beberapa bentuk defragmentasi historis budaya politik aristokrat Melayu Palembang pada periode abad 18 dan 19 Masehi,Hasil penelitian ini menunjukkan beberapa bentuk defragmentasi historis budaya politik aristokrat Melayu Palembang pada periode abad 18 dan 19 Masehi,
Useful /
UNISMUHUNISMUH Meskipun kebijakan tata kelola pariwisata terintegrasi di Labuan Bajo telah ditetapkan secara formal, implementasinya masih sangat terfragmentasi dan kurangMeskipun kebijakan tata kelola pariwisata terintegrasi di Labuan Bajo telah ditetapkan secara formal, implementasinya masih sangat terfragmentasi dan kurang
UNISMUHUNISMUH Temuan menunjukkan bahwa meskipun CTP telah mengembangkan bentuk-bentuk awal hibriditas melalui jaringan kolaboratif yang melibatkan pemerintah, akademisi,Temuan menunjukkan bahwa meskipun CTP telah mengembangkan bentuk-bentuk awal hibriditas melalui jaringan kolaboratif yang melibatkan pemerintah, akademisi,
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Di Indonesia, hukum waris dibagi menjadi Hukum Waris Islam, Hukum Waris Perdata, dan Hukum Waris Adat, mencerminkan pluralisme dan keragaman masyarakat.Di Indonesia, hukum waris dibagi menjadi Hukum Waris Islam, Hukum Waris Perdata, dan Hukum Waris Adat, mencerminkan pluralisme dan keragaman masyarakat.
UNIKAMAUNIKAMA Seorang auditor perlu mengedepankan sikap independen, integritas, kompetensi serta profesionalisme selama proses audit agar dapat menghasilkan audit yangSeorang auditor perlu mengedepankan sikap independen, integritas, kompetensi serta profesionalisme selama proses audit agar dapat menghasilkan audit yang