UNISMUHUNISMUH

Otoritas : Jurnal Ilmu PemerintahanOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan

Penelitian ini meneliti paradoks utama dalam desentralisasi di Asia Tenggara: munculnya tokoh lokal kuat yang mendorong inovasi kebijakan sekaligus memperkokoh kekuasaan eksekutif. Fokus pada kota Parepare, Indonesia, periode 2018‑2023, kajian menjawab kebutuhan mendesak untuk menjelaskan bagaimana tata kelola desentralisasi dapat secara bersamaan memungkinkan reformasi sekaligus melemahkan akuntabilitas demokratis. Berdasarkan studi kasus kualitatif, artikel ini memperkenalkan konsep mekanisme kewirausahaan walikota, yang dipahami sebagai bentuk kewirausahaan berurutan di mana seorang walikota beralih dari kerangka naratif menuju institucionalisasi kebijakan. Hasilnya menunjukkan bahwa mekanisme ini beroperasi melalui perluasan kekuasaan eksekutif berdasarkan peraturan, di mana mandat otonomi digunakan untuk sentralisasi otoritas administratif, serta melalui kooptasi politik yang menetralkan pengawasan legislatif. Penelitian ini berkontribusi pada literatur tata kelola dan desentralisasi dengan menunjukkan bahwa dominasi eksekutif reformis dapat mempercepat pembangunan lokal, sekaligus mengikis sistem checks‑and‑balances, menimbulkan pertanyaan penting tentang keberlanjutan demokrasi di Indonesia dan kawasan sekitarnya.

Mekanisme kewirausahaan walikota di Parepare beroperasi melalui dua strategi kooptasi.sentralisasi resmi yang didukung oleh undang‑undang daerah dan kooptasi politik yang menetralkan pengawasan legislatif.Kombinasi ini mempercepat inovasi kebijakan namun sekaligus melemahkan sistem checks‑and‑balances, mewujudkan paradoks efisiensi‑demokrasi.Penelitian ini menyoroti risiko penguatan otoritarianisme di bawah bayang‑bayang perkembangan, menuntut refleksi terhadap penetapan batasan demokratis dalam kebijakan desentralisasi.

Berdasarkan temuan tentang kooptasi politik dan sentralisasi peraturan, penelitian lanjutan dapat mengkaji efektifitas mekanisme pengawasan independen, seperti lembaga audit kota atau perwakilan masyarakat, dalam menyeimbangkan inovasi kebijakan dengan akuntabilitas. Penelitian lain bisa mengeksplorasi peran partai politik lokal dalam memediasi antara kebijakan reformis dan kekuasaan eksekutif, serta bagaimana partai dapat menjadi agen perubahan yang mempromosikan partisipasi publik. Di samping itu, studi tentang dampak jangka panjang dari model illegal inovasi terhadap persepsi publik terhadap legitimasi pemerintah dapat membuka ruang bagi pengembangan kerangka evaluasi kebijakan yang mengintegrasikan aspek kebijakan, sosial, dan demokratis di tingkat kota. Semua saran ini bertujuan memfasilitasi dialog antara praktik kebijakan, teori demokrasi, dan kebutuhan masyarakat, sehingga kebijakan desentralisasi dapat lebih bersifat inklusif dan berkelanjutan.

  1. The rise of reformist strongman: statutory executive aggrandizement and performative legitimacy in decentralized... doi.org/10.26618/ojip.v16i1.20316The rise of reformist strongman statutory executive aggrandizement and performative legitimacy in decentralized doi 10 26618 ojip v16i1 20316
  2. Qiddiya’s Journey: A case study in urban imagineering and image laundering | Intellect. qiddiya... intellectdiscover.com/content/journals/10.1386/jucs_00056_1QiddiyaAos Journey A case study in urban imagineering and image laundering Intellect qiddiya intellectdiscover content journals 10 1386 jucs 00056 1
Read online
File size751.73 KB
Pages19
DMCAReport

Related /

ads-block-test