UNISMUHUNISMUH
Otoritas : Jurnal Ilmu PemerintahanOtoritas : Jurnal Ilmu PemerintahanSejak munculnya serangkaian konflik di Timur Tengah yang berhubungan dengan terorisme, stabilitas negara-negara di wilayah tersebut terganggu. Panitia perang melawan terorisme telah mempengaruhi politik dan kebijakan nasional di kawasan ini, sekaligus menurunkan kemakmuran ekonomi, pembangunan, dan kesejahteraan sosial. Penelitian ini bertujuan mengkaji dampak terorisme terhadap ruang politik dan kebijakan di tiga negara: Irak, Suriah, dan Afghanistan. Metodologi studi kasus digunakan untuk menganalisis secara mendalam tiap negara dengan mengacu pada berbagai indeks global, seperti Global Terrorism Index 2017‑2024, Global Peace Index, Conflict Index, Fragile States Index, dan Failed States Index. Temuan menunjukkan bahwa perubahan rezim, konflik etnis dan agama, serta politik kekuatan regional menjadi penyebab utama konflik berkelanjutan di Timur Tengah. Konteks dan kondisi negara‑negara tersebut tetap rapuh, dipengaruhi oleh terorisme, dampak perang melawan terorisme, dan persaingan regional, yang memiliki implikasi jangka panjang bagi masing‑masing.
Penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi negara-negara Timur Tengah telah melahirkan kekacauan dan peningkatan terorisme, terutama di Irak, Suriah, dan Afghanistan.Terorisme dipengaruhi oleh kompleksitas keamanan regional, rivalitas kekuatan, serta pola etno‑religius.Meskipun perdebatan mengenai efektivitas perang melawan terorisme masih berlangsung, dampak nyata terhadap stabilitas dan pembangunan negara‑negara tersebut tetap signifikan.Untuk mengatasi masalah ini, kebijakan kontra‑terorisme harus dirancang secara kontekstual dan melibatkan kerja sama regional serta pemanfaatan praktik terbaik global.
Salah satu masalah utama yang masih belum terpecahkan dalam penelitian ini adalah bagaimana memadukan mekanisme kontra‑terorisme internal dengan kerangka kerja internasional yang harmonis. Oleh karena itu, penelitian lanjutan perlu meneliti pertanyaan apakah penyesuaian kebijakan domestik bersifat sinkronis dengan standar internasional dapat mempercepat pemulihan keamanan di Irak, Suriah, dan Afghanistan. Selanjutnya, studi yang lebih mendalam tentang peran lembaga keuangan multilateral dalam menanggulangi pendanaan terorisme bagi ketiga negara tersebut dapat membuka solusi finansial yang lebih tepat guna. Akhirnya, disarankan agar peneliti membangun model eksperimental yang menilai dampak program pendidikan dan rekonsiliasi sosial pada pengurangan radikalisasi di wilayah konflik, sehingga menghasilkan pendekatan yang tidak hanya terpaku pada kekuatan militer tetapi juga pada pembangunan masyarakat.
- Choice Reviews | Login. choice reviews status choicereviews.org/review/10.5860/CHOICE.44-2350Choice Reviews Login choice reviews status choicereviews review 10 5860 CHOICE 44 2350
- Bloomsbury Collections - The Al-Qaeda Doctrine. bloomsbury collections al qaeda doctrine skip main content... bloomsburycollections.com/monograph?docid=b-9781501302275Bloomsbury Collections The Al Qaeda Doctrine bloomsbury collections al qaeda doctrine skip main content bloomsburycollections monograph docid b 9781501302275
- Choice Reviews | Login. choice reviews status doi.org/10.5860/choice.192340Choice Reviews Login choice reviews status doi 10 5860 choice 192340
| File size | 586.75 KB |
| Pages | 17 |
| DMCA | Report |
Related /
CRIACRIA Menanggapi hal ini, jika dalam pembagian warisan terdapat sengketa, musyawarah selalu harus dilakukan dalam semangat kekeluargaan dan kerukunan untuk menemukanMenanggapi hal ini, jika dalam pembagian warisan terdapat sengketa, musyawarah selalu harus dilakukan dalam semangat kekeluargaan dan kerukunan untuk menemukan
IPMAFAIPMAFA Dakwah merupakan inti dari ajaran agama Islam. Dalam praktiknya, dakwah dapat dilakukan melalui berbagai metode, pendekatan, dan pola yang disesuaikanDakwah merupakan inti dari ajaran agama Islam. Dalam praktiknya, dakwah dapat dilakukan melalui berbagai metode, pendekatan, dan pola yang disesuaikan
UIAUIA Konsinyasi merupakan tindakan penitipan uang ganti kerugian oleh lembaga Pemerintah yang memerlukan tanah untuk kepentingan umum kepada pengadilan negeri,Konsinyasi merupakan tindakan penitipan uang ganti kerugian oleh lembaga Pemerintah yang memerlukan tanah untuk kepentingan umum kepada pengadilan negeri,
SEBISEBI Perlindungan hukum terhadap investasi cryptocurrency secara preventif diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Peraturan Bappebti Nomor 9 TahunPerlindungan hukum terhadap investasi cryptocurrency secara preventif diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Peraturan Bappebti Nomor 9 Tahun
STAITHAWALIBSTAITHAWALIB Pendanaan, yang berasal dari kontribusi sukarela, dana desa, dan sumbangan masyarakat, menunjukkan tingkat pemberdayaan masyarakat yang tinggi. InterkoneksiPendanaan, yang berasal dari kontribusi sukarela, dana desa, dan sumbangan masyarakat, menunjukkan tingkat pemberdayaan masyarakat yang tinggi. Interkoneksi
KOPERTAIS4KOPERTAIS4 Namun, pengaruh teman sebaya, pandangan negatif lingkungan, kurangnya perhatian orang tua, pengaruh media sosial, dan rasa ingin tahu remaja menjadi faktorNamun, pengaruh teman sebaya, pandangan negatif lingkungan, kurangnya perhatian orang tua, pengaruh media sosial, dan rasa ingin tahu remaja menjadi faktor
UNIVEDUNIVED Pengelolaan Perusahaan Daerah ada di tangan pengurus Perusahaan Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah, tanggung jawab Kepala Daerah adalahPengelolaan Perusahaan Daerah ada di tangan pengurus Perusahaan Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah, tanggung jawab Kepala Daerah adalah
PNCPNC Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah dimulai dengan pelaksanaan focus Group Discussion (FGD) guna merumuskan akar permasalahanMetode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah dimulai dengan pelaksanaan focus Group Discussion (FGD) guna merumuskan akar permasalahan
Useful /
UIAUIA Pengaturan hukum terhadap ujaran kebencian di Indonesia terdapat dalam hukum pidana umum seperti KUHP dan hukum pidana khusus seperti UU Penghapusan DiskriminasiPengaturan hukum terhadap ujaran kebencian di Indonesia terdapat dalam hukum pidana umum seperti KUHP dan hukum pidana khusus seperti UU Penghapusan Diskriminasi
UIAUIA Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum dalam mekanisme pertanggungjawaban pidana korporasi atas tindak pidana korupsi di Indonesia.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum dalam mekanisme pertanggungjawaban pidana korporasi atas tindak pidana korupsi di Indonesia.
UNIKAMAUNIKAMA Variabel inflasi, suku bunga, dan nilai tukar secara bersamaan berpengaruh terhadap pergerakan IHSG di Bursa Efek Indonesia selama periode 2019 hinggaVariabel inflasi, suku bunga, dan nilai tukar secara bersamaan berpengaruh terhadap pergerakan IHSG di Bursa Efek Indonesia selama periode 2019 hingga
UMGUMG Pengelompokan daerah rawan bencana sangat penting untuk membantu pihak berwenang dalam menentukan prioritas penanggulangan bencana, merencanakan strategiPengelompokan daerah rawan bencana sangat penting untuk membantu pihak berwenang dalam menentukan prioritas penanggulangan bencana, merencanakan strategi