UNISMUHUNISMUH

Otoritas : Jurnal Ilmu PemerintahanOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan

Penelitian ini menguji tata kelola multi-tingkat dalam perencanaan pembangunan daerah di Provinsi Gorontalo. Menggunakan desain studi kasus kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur dengan sepuluh informan kunci, observasi lapangan, dan analisis dokumen yang dilakukan antara Januari dan Maret 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tumpang tindih yurisdiksi, kapasitas kelembagaan lokal yang terbatas, dan akses yang tidak setara ke forum partisipatif seperti Konsultasi Perencanaan Pembangunan mengurangi responsivitas kebijakan dan efektivitas implementasi. Penelitian ini menyarankan bahwa penguatan kapasitas administratif lokal, mekanisme koordinasi, dan perluasan akses ke forum partisipatif dapat mendukung perencanaan pembangunan daerah yang lebih inklusif.

Penelitian ini menyoroti pentingnya tata kelola multi-tingkat sebagai kerangka strategis untuk mengatasi kesenjangan pembangunan di Provinsi Gorontalo.Temuan menunjukkan bahwa meskipun kebijakan nasional memberikan landasan struktural, koordinasi yang lemah dan kapasitas kelembagaan yang terbatas di tingkat lokal terus menghambat implementasi yang efektif dan kontekstual.Partisipasi masyarakat melalui forum seperti Konsultasi Perencanaan Pembangunan juga tetap tidak merata karena kendala akses dan keterbatasan struktural.Oleh karena itu, penguatan koordinasi antar tingkat pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat sangat penting untuk meningkatkan responsivitas kebijakan, akuntabilitas, dan inklusivitas.

Berdasarkan temuan penelitian, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengeksplorasi bagaimana teknologi digital dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah dalam perencanaan pembangunan. Kedua, penelitian dapat difokuskan pada pengembangan indikator kinerja yang lebih komprehensif untuk mengukur efektivitas partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti aksesibilitas, representasi, dan dampak terhadap kebijakan. Ketiga, penelitian dapat menginvestigasi bagaimana praktik-praktik tata kelola yang adaptif dapat diterapkan untuk mengatasi tantangan perubahan iklim dan ketidakpastian ekonomi dalam perencanaan pembangunan daerah. Dengan menggabungkan ketiga saran ini, penelitian selanjutnya dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana meningkatkan tata kelola pembangunan daerah yang lebih inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.

  1. The Impact of Participatory Planning on Sustainable Development: A Literature Review | Journal of Strategic... doi.org/10.70619/vol4iss4pp1-9The Impact of Participatory Planning on Sustainable Development A Literature Review Journal of Strategic doi 10 70619 vol4iss4pp1 9
  2. Interactional governing activities: A novel perspective on how actors co‐develop field governance... onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ijmr.12394Interactional governing activities A novel perspective on how actors coyAAAadevelop field governance onlinelibrary wiley doi 10 1111 ijmr 12394
  3. Does Natural Resource Revenue Contribute to Achieving Inclusive Growth? | Futurity Economics&Law.... doi.org/10.57125/fel.2024.12.25.11Does Natural Resource Revenue Contribute to Achieving Inclusive Growth Futurity Economics Law doi 10 57125 fel 2024 12 25 11
Read online
File size823.05 KB
Pages16
DMCAReport

Related /

ads-block-test